eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Mendengar langsung keluhan masyarakat atas anjloknya komoditas pertanian, membuat Ir H Suriansyah, MMA, Wakil Ketua DPRD Kalbar prihatin pemerintah telah gagal memberikan kepastian kesejahteraan pada masyarakat.
“Ini akibat kegagalan pemerintah secara umum, baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten, untuk membangun industri hilir,” ungkapnya, (05/12).
Ia menjelaskan, tidak hanya kopra yang mengalami penurunan harga yang drastis, melainkan hampir seluruh komoditas andalan seperti sawit, karet, lada dan lainnya.
Bayangkan saja, kata Suriansyah, untuk membeli 1 Kilogram beras, para petani sampai harus menjual 5 Kilogram kopra. Begitu pula karet yang 2 Kilogramnya hanya cukup untuk membeli 1 Kilogram beras. “Ini sangat parah,” cetusnya.
Suriansyah bahkan merinci satu demi satu harga komoditas pertanian di Kalbar yang sangat tidak bisa diharapkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari masyarakat petani.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi petani Kalbar secara umum ini, karena tidak adanya pembangunan industri hilir. “Produk mereka hanya dapat dijual saat setengah atau bahkan seperempat jadi,” pungkasnya.
Lantaran tidak ada hilirisasi, ketika terjadi goncangan ekonomi dunia, karena perang dagang antara China dengan Amerika dan sekutunya seperti sekarang turut berpengaruh pada seluruh komoditas yang ada termasuk di Kalbar ini. “Harga komoditas pertanian di Kalbar khususnya, menjadi tidak stabil,” tuturnya.
Politisi Gerindra ini menyebutkan, kalau saja pemerintah sukses melakukan hilirisasi, bukan hanya akan mendongkrak harga komoditas, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Kalau kita tidak menggalakkan industri hilir, maka para petani akan selalu menjadi pihak yang dirugikan,” pungkasnya.
Suriansyah memastikan bahwa pemerintah tahu bagaimana cara melindungi petani dengan melakukan hilirisasi produk andalan masyarakat Kalbar. Hanya saja realisasinya masih belum dirasakan masyarakat. “Untuk itu, perlu komitmen yang kuat untuk membangun industri hilir,” tegasnya.
Selain itu, tambah Suriansyah, penderitaan yang dialami masyarakat petani ini, lantaran pemerintah masih menerapkan politik pangan harga murah. “Supaya terjangkau masyarakat secara umum. Artinya, saat ini petani yang mensubsidi,” terangnya.
Sebenarnya, kata Suriansyah, petani merupakan penyanggah perekonomian Indonesia. Tetapi mereka yang menjadi korban. “Pemerintah jangan begitu. Seharusnya pemerintah yang mensubsidi petani,” tegasnya.
Suriansyah sangat berharap ada perubahan ke depannya, di mana pemerintah tidak lagi menerapkan politik pangan harga murah. “Supaya petani Kalbar bisa sejahtera seperti di luar negeri,” lugasnya.
Reporter: Gusnadi
Redaktur: Andry Soe
