eQuator – Kodam XII Tanjungpura mengadakan latihan penanggulangan bencana alam, Kamis (26/11) pagi di halaman Kantor Bupati Kubu Raya. Pelatihan ini dibuka Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Toto Rinanto.
Pandam mengatakan melalui pelatihan bencana alam ini dalam rangka untuk mempererat hubungan TNI, Polri, Pemerintah daerah, dan instansi lainnya. “Memang dalam pelaksanaannya itu banyak hal yang kurang dan kita akan lakukan evaluasi selama tujuh hari ke depan,” ungkap Toto usai membuka kegiatan pelatihan.
Pelatihan ini, kata Toto, diikuti dari unsur TNI, Lanal, Lanud Supadio, Polri, BPBD, Manggala Agni, BPMPD, Damkar, Kehutanan, dan lainnya. Namun Pemda Daerah sebagai fasilitasinya, karena kegiatan ini ditempatkan di Kabupaten Kubu Raya. “Kita ada Satgas. Kalau di provinsi yang diketuai pak Wagup yang dianggotai BPBD. Itu akan melakukan dan memonitor permasalahan di masyarakat,” ujarnya.
Menurut Pangdam selama ini, Kalbar masih relatif aman dari bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. Sebab, untuk bencana alam seperti itu, lebih sering terjadi di pulau Jawa, NTT dan Maluku. “Tapi kita ini hanya sering terjadi bencana alam, seperti banjir maupun kebakaran hutan. Hanya itu saja yang sering terjadi di pulau Kalimantan seluruhnya,” ungkap Toto.
Dalam pelatihan tersebut, sambung Pangdam, pemateri diambil dari beberapa instansi. “Intinya saling sharing. Apa yang menjadi permasalahan dan kekurangan dalam penanganan bencana ini. Koordinasi lebih baik, daripada tidak sama sekali,” jelas Pangdam.
Sementara Bupati Kubu Raya, H Rusman Ali, berharap dalam pelatihan tersebut untuk dapat mengatasi bencana kebakaran lebih cepat. “Tanah gambut ini, sangat mudah kebakaran, kalau kita tidak menampung air, musim kemarau, tetap langsung kering,” ujarnya.
Melalui pelatihan tersebut semoga dimengerti cara cepat mengatasi kebakaran bila menimpa Kubu Raya. Ia pun sudah sering mengimbau dengan petani, jangan lagi membuka lahan dengan cara membakar, terutama dalam mengelola lahan gambut. Kalau pihak perusahaan, hingga saat ini belum ada laporan. “Jika kebakaran di atas 40 persen, izinnya langsung dicabut. Tapi kalau di bawah 40 persen, kami hanya berikan teguran dan segera melaksanakan pemadaman api bersama,” ungkapnya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar,. A. Nyarong mengungkapkan, saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, baik itu eksekutif, legeslatif, maupun yudikatif yang ada di Kabupaten/Kota di Kalbar agar dapat membantu dan menganggarkan dalam menanggulangi berbagai potensi kebakaran dan bencana alam. Selain itu pihaknya juga akan melakukan pemantauan langsung terhadap daerah-daerah yang mengalami kebakaran lahan dan bencana alam. untuk meminimalisir terjadinya kebakaran lahan dan bencana Alam, pihaknya telah menurunkan sejumlah petugas di lapangan yang ada ditiap Kabupaten/Kota untuk memberikan laporan. “Untuk itu kepada masyarakat, khususnya petani dan para perusahaan perkebunan, agar tidak melakukan pembakaran lahan dalam membuka lahan pertanian baru,” imbaunya. (sul)
