eQuator – Satu tahun Pemerintahan Joko Widodo, revolusi mental dinilai belum mengkristal menjadi suatu program yang nyata. Namun baru sebagai jargon belaka.
“Kalau ada yang mengatakan revolusi mental sebagai program yang nyata, maka dengan berat hati harus saya katakan program itu telah gagal total dilaksanakan oleh pemerintah dan partai-partai pendukungnya dalam satu tahun masa pemerintahan ini,” ujar Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin, Kamis (5/11).
Menurut Said, kegagalan tersebut dapat dibuktikan pada banyak hal. Di bidang hukum misalnya, mental korupsi ternyata masih begitu kuat mengakar di lingkungan partai-partai pendukung pemerintah. Publik menyaksikan begitu banyak kader partai pendukung pemerintah yang terjerat kasus korupsi.
“Pertanyaannya, inikah yang disebut dengan revolusi mental,” ujar Said.
Selain itu, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang ditunjuk Presiden pemegang kendali implementasi program revolusi mental, kata Said, terkesan lupa merevolusi mentalnya sendiri dengan melakukan praktik rangkap jabatan sebagai menteri sekaligus anggota DPR.
“Jadi, saya kira omong kosong-lah revolusi mental itu. Secara gagasan memang harus diakui revolusi mental konsep yang bagus sekali dan saya mendukung ide itu. Tapi ketika diukur dalam implementasinya, maka harus saya katakan revolusi mental tidak lebih dari sekadar jargon belaka,” ujar Said.
Said menilai, semakin gencar iklan revolusi mental ditayangkan di berbagai media massa, hanya akan membuang-buang uang rakyat secara percuma dan dikhawatirkan akan membuat publik semakin muak dengan pemerintahan sekarang.(gir/jpnn)
