eQuator.co.id – Rakyat Kalbar. Dinas Kesehatan Kalimantan Barat bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pontianak memastikan hingga saat ini belum ditemukan vaksin palsu yang digunakan di sejumlah pelayanan kesehatan se-Kalbar. Kepala BBPOM Corry Panjaitan mengatakan, pengawasan dilakukan mulai dari sarana distribusi, pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta.
“Semua ditelusuri, pengawasan dilakukan mulai Jumat lalu dan sampai saat ini masih terus dilakukan,” ungkapnya ditemui di Kantor Dinas Kesehatan Kalbar, Rabu (29/6).
Lanjut dia, distributor vaksin resmi di Pontianak ada empat. “Setelah dilakukan pemeriksaan, dokumennya lengkap dan produknya sudah dilihat sangat baik,” tutur Corry.
Saat ini, pemeriksaan difokuskan di gudang-gudang farmasi. Sedangkan instalasi kesehatan provinsi dan kota sudah diperiksa. “Kepala Dinas Provinsi Kalbar sudah mengimbau agar Dinas Kesehatan kabupaten/kota mengevaluasi sendiri apakah ada vaksin palsu di sana. Tapi kami juga akan turunkan tim,” ujarnya.
Menurut Corry, ketakuatan akan vaksin dari rumah sakit swasta ternyata tak beralasan. Sebab, di Kalbar ini, rumah sakit dan klinik swasta mengambil vaksin dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota.
“Jadi vaksin yang digunakan adalah vaksin program pemerintah. Beberapa rumah sakit di Kota Pontianak meminta vaksin di Dinas Kota Pontianak untuk diberikan ke masyarakat sehingga cakupan pengawasannya lebih mudah,” ucapnya.
Senada, Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Andy Jap. “Kok bisa tega-teganya memalsukan vaksin. Di Kalbar aman, tidak ada vaksin palsu,” ujar Andy.
Menurutnya, saat ini di Kalbar, pelayanan kesehatan berupa imunisasi tetap dilakukan. “Karena berhubungan dengan nawacita Presiden Joko Widodo. Vaksinasi ulang akan disesuaikan dengan jadwal. Selama ini yang kita berikan bukan vaksin palsu,” tegasnya.
Vaksin diberikan sesuai kebutuhan dan sesuai sasaran. jumlah bayi di Kalbar mencapai ratusan ribu. “Kita juga tidak kekurangan vaksin karena pusat menjamin ketersediaannya. Sidak sudah dimulai sejak Jumat, tidak ada temuan vaksin palsu di sejumlah Puskesmas dan rumah sakit,” tandas Andy.
PENGAWASAN LEMAH
Sementara itu, beredarnya vaksin palsu menjadi tanya besar bagi masyarakat, termasuk Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kalimantan Barat, Yenita Arbiastuti Edi Rusdi Kamtono. Ia mengaku heran bahkan mempertanyakan hal ini kenapa bisa sampai terjadi. Padahal sudah 13 tahun produsen vaksin palsu menjalankan kegiatan ilegalnya.
“Ini adalah pekerjaan kefarmasian yang harus tetap diawasi, disinilah seharusnya fungsi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” ujarnya usai menggelar buka puasa bersama anak panti asuhan di aula rumah dinas wakil wali kota pontianak, Rabu (29/6) malam.
Ia menyatakan, BPOM sebagai lembaga negara sudah seharusnya selektif dengan hal tersebut. Apalagi, kata dia, seluruh produk farmasi harus melewati uji BPOM terlebih dahulu.
“Setelah melewati mekanisme tersebut baru bisa beredar di pelayanan farmasi,” paparnya.
Atas pengawasan yang dikatakannya lemah itu, sebagai orang yang mengerti dengan kefarmasian, ia mengakui kalau untuk membedakan yang mana vaksin yang asli dan yang palsu memang cukup sulit. Harus melalui uji laboratorium.
“Kalau kita membelinya di tempat-tempat resmi seperti apotek resmi, kemudian rumah sakit resmi, Insya Allah itu terhindar, tetapi kalau kita beli mungkin di rumah sakit dan apotek yang tidak resmi itu akan ada tanda tanya, dan kita pun tidak bisa tanggung jawab, apakah asli atau tidak,” tuturnya.
Mengkuti perkembangan pemberitaan di sejumlahmedia, vaksin palsu tersebut berisikan cairan infus dan tidak akan berefek negatif untuk anak-anak. “Namun, jika vaksin palsu tersebut berisikan obat-obatan yang lainnya, itu harus diwaspadai,” tukas Yenita.
Sementara, Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengingatkan sejumlah pihak agar senantiasa melakukan pengawasan. Namun sejauh ini, di Pontianak, ia belum menerima laporan resmi ataupun menemukan adanya vaksin palsu yang beredar.
“Tertangkapnya, oknum produsen vaksin palsu itu menjadi peringatan bagi sejumlah pihak terkait, seperti kepolisian dan BPOM untuk mengkaji dan melakukan pengecekan ulang mengenai mekanisme pendistribusian vaksin tersebut,” katanya.
Namun, maraknya vaksin palsu di Pulau Jawa membuat sejumlah Dinas Kesehatan kabupaten bereaksi. Dinas Kesehatan Kayong Utara melakukan inspeksi mendadak (Sidak) setempat, Rabu (29/6).
Sidak tersebut dilakukan ke pusat-pusat pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta. Sidak yang dilakukan jajaran Dinas Kesehatan Kayong Utara berbekal panduan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar serta surat dari Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan.
Sidak dilakukan langsung ke pusat-pusat pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Yakni meliputi pusat kesehatan milik pemerintah maupun pusat kesehatan milik swasta.
Beberapa poin yang menjadi perhatian dalam Sidak tersebut meliputi sumber pengadaan obat, vaksin serta beberapa jenis obat medis dan bagaimana prosedur penerimaan, penyeleksian, penyimpanan serta penggunaan produk kesehatan kepada masyarakat.
Tim bentukan Dinas Kesehatan tersebut langsung melihat ruangan penyimpanan vaksin. Dengan mengecek kode produksi, hologram serta produsen vaksin tersebut. Vaksin yang menjadi target pemeriksaan adalah vaksin B-C-G, Campak, Polio, Tetanus Toksoid dan Hepatitis B.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara, Agus Rudi Suandi mengatakan, Sidak tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan agar masyarakat dapat terhindar dari mengkonsumsi vaksin palsu.
“Kita ingin memastikan semua aman, walau sejatinya pengadaan vaksin dan sejenisnya selalu menggunakan e-katalog atau dengan kata lain menggunakan prosedur resmi,” ujarnya.
Dijelaskannya, untuk proses pengadaan vaksin di Dinas Kesehatan selalu menggunakan prosedur pengadaan barang dan jasa yang tersedia di e-katalog.
Selain itu untuk memperoleh vaksin, Dinkes KKU juga mendapatkan vaksin dari program Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar atau program dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
“Kita juga melakukan penyebaran vaksin dan obat ke seluruh fasilitas kesehatan di bawah Dinas Kesehatan. Seperti puskesmas, pustu dan puskesdes dengan sumber obat dari Dinas Kesehatan,” ulas Agus.
Sementera itu, penanggungjawab klinik kesehatan swasta yang beroperasi di Kabupaten Kayong Utara, dr Nurmilia menjelaskan, sampai saat ini pihaknya tidak pernah menggunakan vaksin dari produsen yang tidak terpercaya. Karena selama ini vaksin yang dimiliki Klinik Asri merupakan vaksin dan obat yang didistribusikan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara.
Selain itu, pengemasan dan penyimpanan obat seperti vaksin selalu menggunakan standar operasional yang diatur oleh pemerintah. Dimana, ruangan penyimpanan selalu dengan pendingin udara dan khusus untuk vaksin disimpan di dalam lemari pendingin yang suhunya selalu di bawah 4 derajat celcius.
“Kita selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Selain itu, dalam penerimaan obat dan vaksin, kita akan selalu ricek ulang sebelum disimpan,” paparnya.
Di kabupaten terujung Kalbar, Dinas Kesehatan setempat juga melakukan Sidak. Hasilnya: Bumi Uncak Kapuas aman dari vaksin palsu tersebut.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Harisson MKes. Dijelaskan Harisson, vaksin-vaksin yang digunakan Dinkes merupakan vaksin yang dikeluarkan kementerian kesehatan RI, yang didrop ke Dinkes Provinsi Kalbar, selanjutnya diteruskan ke daerahnya.
“Masyarakat Kapuas Hulu tidak perlu khawatir, tidak ada vaksin palsu masuk daerah Kapuas Hulu,” ujar Harisson, pada wartawan di bagian Humas Setda Kapuas Hulu, Rabu (29/6).
Pria yang juga menjabat Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kapuas Hulu ini menjelaskan, vaksin yang dipalsukan merupakan vaksin mahal atau merek dagang tertentu. Yang biasanya digunakan praktek-praktek swasta untuk menarik biaya tinggi. “Mereka menarik harga mahal, tapi obat mau murah. Inilah yang bisa terkena obat atau vaksin palsu,” kata dia.
Nah, vaksin yang digunakan oleh para bidan dan klinik di Bumi Uncak Kapuas yakni vaksin Kemenkes, yang merupakan vaksin buatan Biofarma yang dijamin keasliannya. Harganya juga jauh lebih murah dari vaksin-vaksin produk lain. Karena Biofarma merupakan BUMN dan vaksin-vaksin itu sudah disubsidi pemerintah sehingga harganya jauh lebih murah.
Lebih lanjut, Harisson menjelaskan, ada beberapa vaksin yang masuk dan digunakan di Kapuas Hulu, seperti Campak, DPT-HB, DPT-HB-HIB (Pentabio), DT (Difteri Tetanus), HbO, Polio, TT (Tetanus), TD, dan Rabies. “Intinya, semua vaksin yang digunakan di sini aman.Begitu juga obat-obatan,” pungkas mantan Direktur RSUD Ahmad Diponegoro Putussibau ini.
Laporan: Isfiansyah, Gusnadi, Kamiriluddin, dan Andreas
Editor: Mohamad iQbaL
