eQuator.co.id – Singkawang-Landak-RK. Pilkada harus berlangsung aman dan damai. Dan, yang terpilih oleh rakyat sebagai produk Pilkada itu benar-benar pemimpin berintegritas dan bermoral.
“Kita harus mempunyai komitmen kepada kebangsaan, siapapun yang terpilih harus kita nilai secara objektif. Tentunya yang bisa menyentuh hati rakyat, sehingga rakyat betul-betul bisa ikut membangun,” ujar Wakil Ketua MPR, DR Oesman Sapta Odang (OSO), saat meninjau secara langsung persiapan Pilkada Singkawang, Minggu (12/2).
Sekarang ini, kata OSO, saatnya kebangkitan Kota Singkawang. Lantaran Singkawang telah menjadi objek wisata internasional yang dibuktikan dengan datangnya para 26 duta besar (dubes) negara sahabat pada acara pawai tatung.
“Masak saat tradisi Capgome berlangsung aman, tapi Pilkada menjadi tidak aman. Kan tidak objektif namanya,” tuturnya.
Ia meminta agar penyelenggara Pemilu berpihak kepada negara dan bangsa. Artinya taat aturan serta rasional. Lanjut dia, Pilkada lahir seiring dengan lahirnya otonomi daerah, desentralisasi merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat.
“Kita semua mengabdi kepada negara bukan kepada orang maupun calon, jadi tolong sama-sama menghayati UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” pinta OSO.
Ketua Umum DPP Partai Hanura ini menegaskan, aparat keamanan jangan dipengaruhi politik. Karena itu, peranan media massa dan mesia sosial juga sangat penting.
“Informasi yang disampaikan adalah kebenaran akurat dan berimbang, media diangggap memberikan kontribusi besar dalam pemberian informasi kepada masyarakat. Media juga bermoral dan tidak berpihak kepada siapapun, tergantung bagaimana pemberian informasi betul, sehingga masyarakat menjadi tenang siapa sebagai calon yang diinginkan,” paparnya.
Menurut dia, sebaiknya pengawasan Pilkada menggandeng semua elemen. Termasuk Ormas.
“Libatkan masyarakat secara luas, libatkan saja dan jangan khawatir. Perlu Perguruan Tinggi yang ada di sini juga untuk memantau pelaksanaan Pilkada dengan memberikan pendidikan politik bagi kaum muda,” tukas OSO.
Ia juga mengingatkan, dana dari uang pajak rakyat yang dikeluarkan saat Pilkada harus sebanding dengan kualitas kepala daerah. “Kalbar harus menjadi contoh tingkat nasional dan kita mengharapkan keberhasilan ini dari KPU. Jadi janggan menganggap Pilkada ini seperti pilkada yang lalu, Pilkada ini taruhan moral, dan moral yang baik,” tukasnya.
Dalam kunjungannya, OSO berkesempatan melihat langsung distribusi logistik di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Singkawang Barat di Kantor Camat Singkawang Barat. Ia juga ke Mapolsek Singkawang Barat.
Di sisi lain, pencoblosan Pilkada serentak dua wilayah tingkat dua di Kalbar pada 15 Februari tinggal menghitung hari. Setakat ini, fokus KPU hanya membersihkan alat peraga kampanye plus memastikan hanya pemilih yang terdata yang bisa memilih.
KPU, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), dan Satpol PP Singkawang menertibkan alat peraga kampanye (APK) di sejumlah ruas kota, Minggu (12/2) dini hari. “Jadi untuk Satpol PP menurunkan sebanya 30 personil dalam rangka menertibkan APK,” ujar Kabid Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Singkawang, Jarvid, di lokasi penertiban APK, Jalan Jenderal Sudirman.
Ia berharap bisa kemarin tuntas semua pekerjaan tersebut. “Kalau tidak, akan kita lanjutkan, sesuai kesepakatan kita dengan KPU,” imbuhnya.
Dari total 30 personil, lanjut dia, dibagi lima tim dengan masing-masing tim sebanyak 6 personil. Ia mengimbau semua tim pasangan calon untuk mencabut sendiri alat peraga kampanye.
”Kita minta ini diperhatikan juga supaya tidak terjadi black campaign atau kampanye hitam,” tuturnya. Tidak hanya APK atau barang kampanye yang ditertibkan, iklan-iklan di tempat yang bukan seharusnya juga dibersihkan.
Di tempat yang sama, anggota KPU Kota Singkawang, Solling mengatakan pihaknya juga turun tangan. “Kita pun telah meminta paslon untuk membersihkan atributnya,” kata dia.
Hal ini, menurut anggota Panwaslu Kota Singkawang, Hendra Kurniawan, sesuai peraturan KPU untuk masa tenang Pilkada. “Kita lakukan serentak di lima kecamatan se-Kota Singkawang,” ujarnya.
Imbuh dia, “Fokus penertiban APK berjarak maksimal dari TPS. Sekitar 200 meter. Maka kita ikut membersihkan alat peraga sekitar TPS”.
Sebelumnya, KPU Landak telah menetapkan perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam rapat pleno Pilkada Landak. Ketua KPU Landak, Lomon mengungkapkan, jumlah DPT yang ditetapkan sebanyak 258.712 dengan jumlah pemilih laki-laki 135.992 dan pemilih perempuan 122.720.
KPU Landak sebelumnya telah menetapkan perubahan DPT pada tanggal 4 Februari 2017 dengan jumlah 258.709 atau mengalami penambahan jumlah 5130.
“Jumlahi 5130 ini bersumber dari Data Pemilih AC-KWK atau Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik,” ungkap Lomon, Minggu (12/2).
Kemudian, untuk perubahan yang terakhir terjadi penambahan tiga nama lagi setelah dilakukan pengecekan di portal Sidalih KPU Landak, nama tersebut belum masuk di DPT tetapi nama itu ada di NIK/NKK 0, maka KPU Landak juga wajib memasukan dalam Perubahan DPT.
Perubahan DPT tersebut dilakukan untuk menjamin hak konsitusional warga Landak yang sudah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan memperhatikan Surat KPU Nomor/135/KPU/II/2017 tanggal 8 Februari 2017 perihal Penyampaian Hasil Pencermatan Data Pemilih A.C-KWK, Surat KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 13/PL.03.1-SD/61/Prov/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 perihal Tindak Lanjut Surat KPU Nomor 135/KPU/II/2017, Rekomendasi Panwaslih Nomor 50/K-BAWASLU KB.06/2/2017 tanggal 4 Februari 2017 perihal Rekomendasi DPT lanjutan dan Surat Keterangan dari Disdukcapil Nomor 470/10/Dukcapil-2017.
Laporan: Suhendra, Antonius
Editor: Mohamad iQbaL
