eQuator.co.id – Jakarta-RK. Nasib buruk menimpa tokoh nasional asal Kalbar, Oesman Sapta Odang (OSO). Dia terancam tidak bisa ikut serta dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Pemilu 2019.
Pasalnya, OSO telah dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD daerah pemilihan (dapil) Kalbar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Menanggapi hal tersebut, OSO menyatakan KPU telah melakukan pelanggaran Pemilu. “Iya sangat (KPU melakukan pelanggaran),” ujar OSO saat ditemui di Posko Rumah Cemara, Jakarta, Kamis (20/9).
Menurut dia, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berlaku surut. Sehingga, semestinya aturan yang melarang pejabat parpol menjadi anggota DPD dilaksanakan bukan untuk pemilu 2019 ini, melainkan di Pemilu 2024 mendatang.
Atas dasar tersebut, Ketua Umum DPP Partai Hanura ini berpendapat, tidak semestinya KPU mencoret namanya dari DCT. “Itu bukan penafsiran (saya), tapi sudah perintah UU,” terangnya.
Itu sebabnya Wakil Ketua MPR ini menegaskan akan menggugat putusan KPU ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI. “Hari ini sudah diterima Bawaslu, dan dinyatakan pantas untuk dipersoalkan. Memenuhi syarat uji materi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Komisioner KPU Ilham Saputra mengaku pihaknya telah mencoret nama Ketua Umum Partai Hanura OSO dari DCT. Alasannya karena OSO masih terdaftar sebagai pengurus partai politik.
Selain OSO, KPU juga mencoret nama Victor Juventus G May sebagai yang mendaftar sebagai anggota DPD dari dapil provinsi Papua Barat. Sehingga ada dua nama yang telah dicoret sebagai calon anggota DPD untuk Pemilu 2019.
41 EKS KORUPTOR
RESMI BERTARUNG
Di sisi lain, sebanyak 41 mantan koruptor dipastikan ikut berebut kursi wakil rakyat di daerah dan senator. Nama mereka masuk ke dalam DCT yang ditetapkan KPU kemarin (20/9). Dalam kesempatan yang sama, Joko Widodo-KH MA’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno resmi ditetapkan sebagai paslon capres dan cawapres.
Dalam penetapan di ruang sidang utama KPU, KPU menetapkan 7.968 calon anggota DPR dan 807 calon anggota DPD. Dari 7.968 caleg, 40 persen 3.194 orang di antaranya adalah perempuan. Sementara, jumlah calon senator perempuan hanya 136 atau16,8 persen dari keseluruhan calon anggota DPD.
Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, pihaknya sudah menindaklanjuti semua fakta hukum terbaru terkait DCT. Seluruhnya sudah dituangkan dalam peraturan KPU.
“Baik yang diakibatkan putusan sengketa di Bawaslu, Judicial Review di MK, maupun yang dikeluarkan MA,’’ terangnya.
Untuk putusan MK, ada dua orang calon anggota DPD yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Yakni, OSO dan Victor Juventus G May. Keduanya hingga DCT ditetapkan masih berstatus pengurus parpol. OSO di Hanura, sedangkan Victor di Golkar.
Menindaklanjuti putusan MA dan Bawaslu, KPU meloloskan 41 eks koruptor dalam DCT. Masing-masing 12 caleg DPRD Provinsi, 26 caleg DPRD Kabupaten/Kota, dan 3 calon anggota DPD (lihat grafis). Seluruhnya adalah bacaleg yang menang sengketa di Bawaslu. Khusus untuk level DPR RI, seluruh partai dipastikan bersih dari caleg eks koruptor.
Para eks koruptor masih punya tanggungan yang harus diselesaikan. Mereka wajib menyerahkan empat jenis dokumen terkait status sebagai eks koruptor dan publikasinya. Yakni, surat keterangan dari Kalapas bahwa sudah selesai menjalani pidana dan salinan putusan pengadilan atas kasusnya. Dua sisanya adalah surat pernyataan dari Pemred media massa bahwa si caleg sudah mempublikasikan statusnya, dan bukti pemuatan di media massa tersebut.
Komisioner KPU Ilham Saputra menjelaskan, sebenarnya ada tiga eks koruptor yang nyaris lolos ke DCT di level DPR RI. Yakni, Maman Yuda (PDIP), Abdul Hafid Achmad (Hanura), dan Agus Supriyadi (Hanura). Mereka baru diketahui sebagai eks koruptor saat sudah masuk dalam Daftar Caleg Sementara (DCS).
“Diketahuinya dari masukan masyarakat,’’ terangnya.
Saat dikonfirmasi, PDIP memutuskan mengganti Maman dengan caleg dari dapil lain. Namun, tidak disetujui oleh KPU.
“Penggantian harus dengan orang baru,” lanjutnya.
Akhirnya, PDIP memutuskan menarik Maman dari daftar caleg di dapil Jabar IX tanpa pengganti. Sedangkan, Partai Hanura langsung menarik tanpa mengganti dua bacalegnya yang berstatus eks koruptor.
Ilham kembali menegaskan tidak ada eks terpidana kasus kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba yang lolos ke DCT. Sebab, sejak awal Mahkamah Agung hanya mengabulkan gugatan untuk eks koruptor. Ada empat eks pelaku pedofilia yang gagal nyaleg setelah statusnya sebagai penjahat kelamin ketahuan.
Nanti malam, KPU akan menggelar pengundian nomor urut paslon presiden dan wakil presiden di ruang sidang utama KPU. Dalam kegiatan tersebut, kedua paslon wajib hadir untuk mengambil sendiri nomor urut yang akan tertera dalam kertas suara.
Ilham menjelaskan, kegiatan akan dimulai pukul 20.00. masing-masing cawapres akan mengambil undian untuk menentukan siapa yang mengambil nomor urut lebih dahulu. Setelahnya, barulah secara bergantian kedua capres mengambil nomor urut.
“Nanti dibukanya secara bersamaan,’’ tutur mantan Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh itu.
Sesi pengundian nomor urut akan diakhiri dengan penetapan oleh KPU. Kemudian, masing-masing paslon diberi kesempatan menyampaikan pidato singkat. Berbeda dengan sesi pendaftaran paslon, tidak ada lagi sesi konferensi persn setelah kegiatan tersebut
Masing-masing paslon dipersilakan membawa serta para pendukungnya, maksimal 150 orang. Terdiri dari 50 VIP dan 100 pendukung non-VIP.
“Nanti 100 orang di bawah, 50 orang VIP ke dalam sini,’’ tambahnya. 200 pendukung kedua paslon akan ditempatkan di tenda yang disiapkan di halaman parkir KPU.
Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Joko Widodo – Ma’ruf Amin siap datang ke kantor KPU untuk mengikuti pengundian nomor urut. Sekretaris TKN KIK Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan apakah akan mendapatkan nomor urut 1 atau 2.
“Semua mencerminkan sebuah gambaran bagaimana seharusnya kontestasi dilakukan untuk kemajuan bangsa,” terang dia saat ditemui di kantor DPP PDIP kemarin.
Menurut dia, pemilu harus menampilkan gagasan kontestasi kebudayaan, peningkatan demokrasi, dan program-program unggulan untuk rakyat. Untuk itu, kata dia, pihaknya akan menyiapkan acara sederhana, tapi penuh dengan tradisi kebudayaan dalam pengambilan nomor urut hari ini.
Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan, Ketua TKN KIK Erick Thohir sudah menyiapkan tim kreatif untuk mengemas kegiatan pengambilan nomor urut. Hasto mengatakan, rombongan pasangan Jokowi – Ma’ruf akan berkumpulkan di rumah aspirasi Jalan Proklamasi. Mereka kemudian akan berangkat bersama ke kantor KPU.
Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, Jokowi akan menyampaikan sambutan sebelum berangkat ke KPU. Hasto belum bisa menyampaikan kendaraan yang akan digunakan dalam arak-arakan pengambilan nomor urut. “Kita lihat saja nanti. Pasti menarik,” terang dia.
Sementara itu, Cawapres Sandiaga Uno menyatakan, susunan tim sukses Indonesia Adil Makmur telah rampung. Sekitar 800 nama tim sukses Prabowo-Sandi diserahkan ke KPU.
“Jelang magrib tadi saya dan Prabowo menandatangani SK Badan Pemenangan Nasional,” kata Sandi di kediaman Prabowo di Kertanegara.
Sandi juga memastikan bahwa mantan Panglima TNI Djoko Santoso ditetapkan sebagai ketua timses, didampingi Hanafi Rais sebagai sekretaris. Timses itu menurut Sandi akan fokus pada isu-isu ekonomi kerakyatan.
“Badan ini diharapkan fokus pada isu-isu yang kami angkat seperti ekonomi, kaum perempuan, pekerjaaan, isu kalangan milenial dan harapan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat,” kata Sandi.
Sejumlah nama telah diungkap masuk dalam timses Prabowo-Sandi. Seperti sosok Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai koordinator juru bicara Prabowo-Sandi. Dahnil akan didampingi sejumlah jubir Prabowo-Sandi lain, seperti mantan cagub Jawa Barat Mayjen TNI (purn) Sudrajat, politisi PKS Al Muzzamil Yusuf, politisi Demokrat Dede Yusuf, politisi Gerindra Ferry Juliantono, politisi PAN Viva Yoga Mauladi, termasuk politisi Demokrat Rachland Nasidik.
Terkait nama Zannuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid, Sandi menyebut bahwa putri Presiden ke-IV RI KH Abdurrahman Wahid itu diplot sebagai wakil ketua timses. Namun, sampai saat ini Yenny belum memastikan kesediaannya.
“Bu Yenny sudah berkoordinasi, (masih) memerlukan tambahan waktu untuk memutuskan dan kami menghormati itu. Karena kira-kira perlu waktu seminggu atau 10 hari lagi,” kata Sandi. (Jawa Pos/JPG)
