eQuator.co.id – Pontianak-RK. Meningkatkan keamanan perbatasan merupakan atensi terbesar Kapolda Kalbar yang baru, Brigjen Pol Musyafak. Dalam peringatan HUT ke-70 Bhayangkara kemarin, lima Polres yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Malaysia kembali diwanti-wanti terkait hal tersebut.
“Stressing (penekanan) sudah saya berikan sejak masuk saya masuk di sini. Saya atensi dan saya peringatkan kepada kelima Kapolres untuk meningkatkan keamanan di perbatasan,” ujar Musyafak di lapangan Jananuraga Markas Polda Kalbar, Jumat (1/7) pagi.
Pengawasan khusus terhadap pengamanan kawasan perbatasan ini kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan juga Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Seperti diketahui, Polres-Polres di Kalbar yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Malaysia meliputi Sanggau, Sambas, Bengkayang, Kapuas Hulu, dan Sintang.
“Menjadi kewajiban Kapolda Kalbar untuk menyikapi dan menindaklanjuti kebijakan tersebut, memberikan perhatian serius terhadap wilayah yang menjadi beranda terdepan negara,” tukasnya.
Upacara HUT Bhayangkara kali ini juga sebagai bentuk syukuran atas peningkatan tipe Polda Kalbar yang tadinya B menjadi A. Meski mensyukuri, lanjut Musyafak, peningkatan tipe ini tentunya menyebabkan tugas serta tanggung jawab anggota Polda Kalbar kedepan lebih berat dan penuh tantangan.
“Karena kita di perbatasan dengan negara lain, sehingga menjadi beban tersendiri dalam rangka meningkatkan tugas pokok kepolisian,” tuturnya.
Peningkatan atau perubahan tipe inipun menyebabkan bintang di pundak Kapolda bertambah satu. Sebelumnya Kapolda cukup Brigadir Jenderal saja, nanti akan diampu seorang Inspektur Jenderal (Irjen). Wakil Kapolda juga meningkat pangkatnya, yang sebelumnya Komisaris Besar, kedepan dijabat Brigadir Jenderal. Tentu hal ini diikuti pejabat-pejabat utama dan jajaran lainnya.
Penambahan jumlah personel polisi pun membayangi kenaikan tipe Polda. Musyafak memastikan akan terjadi melalui berbagai proses, namun tidak dalam waktu dekat.
Masih di lapangan Jananuraga, Gubernur Cornelis yang mendapat kehormatan menjadi Inspektur Upacara HUT Bhayangkara ke-70 berharap, naiknya status Polda Kalbar menyebabkan pelayanan para polisi semakin baik. “Mengatasi masalah bisa dengan segera,” ujarnya.
Memimpin upacara, Gubernur membacakan amanat Presiden Jokowi. Presiden berharap peringatan ini menjadi momentum refleksi bagi Polri. Dengan refleksi diri, Polri tidak hanya melihat keberhasilan yang dicapai tapi juga menyadari kelemahan dan kekurangannya.
Menurut Jokowi, reformasi Polri secara menyeluruh merupakan kunci untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. “Dunia berubah dengan cepat, kita memasuki era kompetisi bukan hanya antarindividu, daerah, provinsi, tapi sudah persaingan antarnegara,” tuturnya.
Imbuh dia, “Kita ada di era keterbukaan, semua jadi lebih terbuka, transparan, Polri dihadapkan tantangan tugas yang berat dan kompleks”.
Ditambahkan Jokowi, tuntutan dan harapan masyarakat ke Polri meningkat, masyarakat kritis akan kualitas pelayanan yang mereka butuhkan. Untuk itu, Polri dituntut responsif dan peka serta terus menerus mereformasi diri dan meningkatkan kualitas kinerja secara profesional.
“Reformasi harus menyeluruh untuk perubahan positif hulu-hilir, perubahan sistem kelembagaan, perubahan perilaku yang profesional diharapkan melahirkan anggota Polri yang dipercaya masyarakat, mampu memberikan pengayoman ke masyarakat,” urainya.
Pada kesempatan itu, Gubernur menyematkan penghargaan Satya Lencana Bhayangkara kepada sejumlah perwira polisi dan menyampaikan penghargaan kepada jajaran Polres Sambas yang telah berprestasi mengungkap berbagai kasus penyelundupan Narkotika.
Usai upacara, Cornelis menanggapi rencana pembangunan Markas Polres baru di Kayong Utara dan Kubu Raya. Menurut dia, pemerintah provinsi tidak dapat berperan dalam hal tersebut, tak bisa membantu lahan dan biaya pembangunan.
“Itukan sudah ada departemen masing-masing, lahan mereka juga bisa beli. Sekarang sudah tersedia oleh negara. Kita kan tidak bisa intervensi,” ujarnya.
Begitu juga dengan hibah lahan pemerintah daerah kepada kepolisian. Menurutnya, itu tidak mungkin. “Karena mereka sudah ada anggarannya masing-masing. Kecuali polisi negara bagian, ini polisi Negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab dalam hal ini langsung kepada Presiden,” tutur Cornelis.
Sementara itu, Kepala Staf Kodam XII Tanjungpura, Brigjen TNI Ahmad Supriyadi yang menghadiri upacara tersebut juga diberi kesempatan memberikan penghargaan kepada Prajurit Bhayangkara yang berprestasi.
Sesuai arahan Presiden Jokowi, Ahmad mengatakan, sepanjang 70 tahun sejarah pengabdian kepada bangsa dan negara, Polri telah banyak berperan dan memberikan sumbangsih sangat besar dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Pun demikian dengan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita semua juga telah menyaksikan berbagai prestasi yang telah diukir Polri dalam mengemban tugas sebagai pemelihara keamanan dalam negeri,” tuturnya.
Dengan refleksi diri, Polri melihat bukan hanya keberhasilan yang telah dicapai, namun juga menyadari kelemahan dan kekurangan selama ini sebagai tantangan untuk memperbaiki diri. “Untuk melakukan perubahan yang positif serta untuk terus melakukan upaya reformasi institusi Polri secara menyeluruh dan konsisten,” papar Ahmad.
Melalui tangan Polri, ia berharap, negara dapat selalu hadir di tengah masyarakat. Dalam arti memberikan rasa aman, membangun keteraturan dan keharmonisan sosial, menjadi tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum serta tidak sekalipun melakukan perbuatan menyimpang.
“Jadilah penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik,” tutupnya.
Laporan: Ocsya Ade CP dan Isfiansyah
Editor: Mohamad iQbaL
