![muhammadiyah_ratio-16x9](https://equator.co.id/wp-content/uploads/2024/06/muhammadiyah_ratio-16x9-1.jpg)
eQuator.co.id – PP Muhammadiyah memutuskan menarik dana milik organisasi dan amal usahanya dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Memang terkesan mendadak. Padahal nilainya besar, Konon sekitar Rp13 triliun.
Publik pun dibuat heboh. Ada masalah apa antara Muhammadiyah dengan BSI?
Sejauh ini tidak ada penjelasan resmi dari PP Muhammadiyah tentang duduk persoalan yang menjadi alasan penarikan dana tersebut, Begitu pun penjelasan dari BSI. Terkesan formalitas saja.
Bola liar muncul dari berita sebuah media online yang menulis bahwa penarikan dana tersebut berawal dari kisruh penunjukan anggota DPS dan komisaris baru BSI.
Masih menurut media itu, Muhammadiyah menarik dana triliunan rupiah itu setelah dua tokohnya gagal masuk ke jajaran BSI.
Konon, Jaih Mubarak gagal menjadi anggota DPS. Demikian pula halnya DR Abdul Mu’tie yang gagal menjadi komisaris.
“Ah, ngawur saja wartawan yang menulis rumor itu. Terlalu remehlah kalau PP Muhammadiyah menarik dananya hanya karena dua orang kadernya gagal masuk jajaran BSI,” komentar saya kepada kawan-kawan yang meminta konfirmasi melalui WhatsApp.
Memang banyak orang yang salah duga dengan model remunerasi pengurus Muhammadiyah. Mereka mengira orang-orang itu masuk menjadi pengurus organisasi karena tergiur gajinya. Padahal, pengurus Muhammadiyah tidak digaji.
Memang ada sebagian kecil orang yang digaji Muhammadiyah. Mereka adalah para eksekutif atau karyawan yang sehari-hari menjalankan tugas teknis agar organisasi Muhammadiyah bisa melayani seluruh anggotanya.
Gaji karyawan Muhammadiyah juga wajar-wajar saja. Tidak gila-gilaan seperti gaji eksekutif ACT (Aksi Cepat Tanggap), yang akhirnya membuat organisasi tersebut kolaps akibat besar pasak daripada tiang.
Kalau gaji menjadi tujuan seseorang, aktif di organisasi Muhammadiyah bukan cara yang tepat. Di organisasi lain, mungkin saja bisa. Tapi di Muhammadiyah tidak berlaku.
Karena itu mencari gaji di BSI dengan mengatasnamakan Muhammadiyah juga tidak masuk akal. Apalagi gaji itu disangkutpautkan dengan penempatan dana Muhammadiyah di BSI. Ideologi Muhammadiyah tidak semurah itu, kawan.(jto)