Misni Rumuskan Arah Pembangunan Sambas

Kunjungi 120 Desa

Misni Safari. SP

eQuator.co.id – Setelah mengunjungi 120 desa di Kabupaten Sambas, Wakil Ketua DPRD Sambas, Misni Safari SP menyerap aspirasi masyarakat. Sehingga bisa memetakan permasalahan dan merumuskan kemana arah pembangunan Kabupaten Sambas seharusnya.

“Saya telah menyerap berbagai keluhan masyarakat, salah satunya, persoalan percepatan pembangunan dan perekonomian, masalah hasil pertanian pasca panen, dan harga komoditi yang menurun. Inilah yang harus kita dorong untuk perbaikan,” katanya.

Legislator PAN ini menuturkan, Kabupaten Sambas yang terdiri dari 193 desa dan 19 kecamatan masih mengandalkan sektor pertanian sebagai urat nadi kehidupan. Jika perekonomian, terutama di bidang komoditas pertanian lemah, maka akan berdampak langsung terhadap masyarakat.

Sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ia menjelaskan, saat ini komoditas unggulan seperti karet, sawit dan lada mengalami penurunan harga yang drastis. “Kita tawarkan solusinya, kita minta petani bisa bertani dengan pola subtitusi. Jadi nanti masyarakat tidak hanya bertani lada, sawit atau hanya satu komoditi. Tapi juga bisa menanam berbagai komoditi, apalagi luas lahan kita masih banyak,” jelasnya.Misni yang juga Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Sambas itu menuturkan, agar pertanian menjadi perhatian. Sebab, Kabupaten Sambas saat ini masih sangat bergantung pada sektor pertanian. “Dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai petani, dan juga menggantungkan hidupnya di sektor tersebut,” jelasnya.

Sektor lain yang harus dikembangkan, kata Misni, yakni mengembangkan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan Kabupaten Sambas. “Untuk sektor pariwisata, pembenahan kawasan Istana Keraton Alwatzikhoebillah Sambas menjadi penting, karena Istana Alwatzikhoebillah Sambas sudah menjadi icon Sambas yang sudah melegenda, khususnya di Kalbar. Untuk itu, perlu ditata dengan sebaik-baiknya. Sehingga nanti Pemkab dapat menarik retribusi sebagai salah satu sumber PAD,” ungkapnya.

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Sambas ini juga menyinggung pengembangan  Kebun Raya Sambas (KRS). Sebab, KRS memiliki lahan seluas 300 hektar yang merupakan salah satu kebun raya terluas di Indonesia. KRS  sangat strategis untuk dikembangkan dan dikelola sebagai wisata ilmu pengetahuan dan wisata alam.

KRS memiliki vegetasi dan keragaman hayati yang sangat beragam dan variatif. Serta memiliki keunikan lahan, maka dari itu, KRS bisa menjadi potensi PAD yang harus dikelola oleh Pemkab, karena Sambas tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) bawah tanah (minyak dan gas bumi). “Sektor pariwisata yang musti didorong, dibangun dan dikembangkan untuk meningkatkan PAD Sambas yang saat ini masih sangat kecil, yaitu Rp120 miliar pada tahun 2018,” tuturnya.

Selain itu, Sambas juga punya potensi wisata alam lain yang terletak di kawasan pesisir. Terbentang mulai dari Kecamatan Selakau, Pemangkat, Jawai Selatan, Jawai, Tangaran, dan Kecamatan Paloh, serta wisata alam lain seperti di Kecamatan Sajingan. “Juga ada Gunung Senujuh Kecamatan Sejangkung dan Danau Sebedang di Kecamatan Sebawi,” tambahnya.

Sementara itu, tantangan terbesar pembangunan, terang Misni, adalah kondisi keuangan daerah yang terbatas, wilayah sebesar Kabupaten Sambas seharusnya punya anggaran yang besar. Oleh karenanya, kondisi itu harus disampaikan kepada masyarakat, agar keterbukaan informasi dan pelayanan publik bisa dirasakan masyarakat.  Karena luas wilayah tidak seimbang  dengan kemampuan keuangan daerah, maka selain strategi peningkatan pendapatan asli daerah, pembentukan daerah Otonomi baru juga menjadi penting untuk percepatan dan pemerataan  pembangunan. “Kita membangun kan perlu anggaran, sementara Sambas ini luas. Anggaran kita terbatas. Saya sebagai anggota DPRD meminta Pemkab bekerja keras mencari solusi dalam meningkatkan potensi pendapatan asli daerah. Sehingga bisa ditarik pajak atau retribusinya. Ini yang sulit kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Saya selaku legislatif tentu paham, tapi masyarakat tidak semuanya paham dengan kondisi ini,” pungkasnya.

Foto dan Narasi: Sairi