eQuator.co.id – Pemerintah terus berupaya mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur. Salah satu caranya, meningkatkan porsi kerja kementerian dan stake holder. Peningkatan itu akan didorong pemerintah dengan menambah dukungan investasi dari keterlibatan swasta serta asing.
”Infrastruktur terus kita kejar. Saya sudah sampaikan ke Menteri PU (Basoeki Hadimoeljono). Saya gak mau bekerja satu shift, tapi maunya tiga shift karena sudah tertinggal jauh,” ujar Presiden Joko Widodo saat menghadiri pameran Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2016 di Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan, kemarin (9/11).
Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah saat ini. Infrastruktur tersebut untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dengan negara lain. Penghematan anggaran pun dilakukan untuk mendukung percepatan infrastruktur itu. ”Tahun kemarin rapat perjalanan dinas dari separuh kita potong, nyatanya gak ada apa-apa. Ini hanya keberanian saja,” ujarnya.
Jokowi menyatakan, percepatan pembangunan infrastruktur tidak bisa sepenuhnya di-cover dalam APBN. Pun, dibutuhkan dukungan investasi dari pihak swasta dan asing untuk mencukupinya. Dukungan tersebut digunakan guna membangun infrastruktur, seperti jalan tol dan arteri di seluruh daerah, bendungan, pelabuhan, bandara serta pembangkit listrik.
Infrastruktur yang sudah dibangun itu nantinya akan dilepas dalam bentuk pasar modal. Pemerintah juga menerapkan skema konsensi untuk infrastruktur yang bisa dikelola swasta, seperti bandara dan pelabuhan. ”Ini yang akan terus didorong, jadi kekurangan APBN itu semua bisa berjalan,” terangnya. Percepatan itu akan didukung konsistensi pemberantasan korupsi dan pungutan liar (pungli). ”Kalau tidak (diberantas, Red) akan sulit masuk (investasinya, Red),” ungkapnya.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pembangunan infrastruktur membutuhkan pendanaan Rp 5.500 triliun. Saat ini, APBN hanya mampu meng-cover seperempat dari kebutuhan pembiayaan tersebut. ”Peran swasta dan asing diperlukan untuk pembangunan infrastruktur,” tuturnya.
Keterlibatan pihak swasta dan asing bisa dimulai dari pameran. Seperti IIW 2016 yang diadakan Kadin, Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. Acara yang diikuti 600 exhibitor, ribuan delegasi dari 34 negara itu memamerkan berbagai produk dan teknologi terbaru bidang industri infrastruktur, konstruksi dan telekomunikasi. ”Kami meyakini, dari acara ini akan terjadi suatu investasi di proyek infrastruktur,” imbuhnya. (tyo)
