eQuator.co.id – TANGERANG-RK. Gubernur Kalbar Sutarmidji menjadi pembicara acara kolaborasi pusat dan daerah dalam pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta di Nusantara Hall, ICE-BSD City, Tangerang, Banten, Selasa (12/2). Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan pimpinan Dinas Kesehatan se Indonesia.
Sutarmidji mengatakan startegi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan perlu dilakukan dengan tiga aspek. Pertama, peningkatan kesehatan ibu dan anak. Kedua, peningkatan status kesehatan masyarakat. Ketiga, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
“Untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak arah kebijakan dengan meningkatkan layanan gizi dan kesehatan ibu dan anak,” terangnya.
Pemprov Kalbar juga membuat arah kebijakan untuk peningkatan status kesehatan masyarakat. Yaitu meningkatkan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. “Kemudian penyediaan obat, perbekalan kesehatan yang memadai, serta data dan informasi kesehatan,” ungkapnya.
Dijelaskan pria yang karib disapa Midji ini, dirinya menjabat Gubernur Kalbar baru empat bulan. Perhatian utama dirinya di bidang kesehatan dan pendidikan. Di Kalbar, dua sektor ini harus direformasi besar-besaran.
“Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan dengan perluasan kapasitas dan memnuhi fasilitas kesehatan rumah sakit,” paparnya.
Midji menggambil contoh fasilitas kesehatan RSUD Pontianak. Saat dirinya menjabat Wali Kota Pontianak, rumah sakit tersebut dibangun tanpa kelas. Dirinya beranggapan, pelayanan kesehatan untuk masyarakat tidak boleh dibeda-bedakan.
“Satu-satunya rumah sakit tanpa kelas yang ada di Indonesia. Itu semua semata-mata untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” tuturnya.
Saat ini, ia sedang melakukan reformasi besar-besaran bidang kesehatan di Kalbar. Banyak pimpinan pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan bidang ilmu terapan yang dimiliki. Kepala Rumah Sakit jiwa yang ada di Kalbar, ia minta mundur. Karena tidak sesuai terapan pendidikan keilmuannya.
“Masa kepala rumah sakit itu dipegang sarjana ekonomi, kan tidak sesuai dengan bidangnya. Dalam waktu dua bulan kita isi dengan orang-orang profesional sesuai bidangnya,” ungkapnya.
Tahun ini, Midji juga akan membuat gebrakan perubahan untuk pelayanan RSUD Soedarso. Karena dirinya menganggap berbagai fasilitas yang ada saat ini kurang memadai. “Tahun ini kita akan bikin perubahan untuk rumah sakit RSUD Soedarso,” jelasnya.
Berbagai fasilitas di RSUD Soedarso akan dilengkapi. Rumah sakit akan bangun enam lantai. Apalagi RSUD Soedarso menjadi rumah sakit rujukan nasional. “Itu akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kalbar dalam bidang kesehatan,” lugasnya.
Tak hanya itu, ruang inap RSUD Soedarso juga akan tanpa kelas. Agar bisa membantu BPJS Kesehatan mendapatkan kepercayaan masyarakat guna mewujudkan pelayanan kesehatan lebih baik. Nantinya, ruang inap kelas tiga harus memiliki fasilitas sama seperti kelas satu. “Itu tidak mahal sepanjang pemerintah daerahnya memperhatikan,” ucapnya.
Untuk menjalankan program-programnya tersebut, Midji mengaku mendapatkan pertanyaan dari jajarannya. Kenapa dirinya mau terapkan seperti itu? Dananya dari mana?
Jawab Midji, dananya dari potongan perjalanan dinas jajaran Pemprov Kalbar. “Itu semua saya lakukan demi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” tegasnya.
Kebijakan yang diambil ini merupakan sejalan dengan program pemerintah pusat. Dimana bidang kesehatan menjadi utama program pemerintah. “Dan Pemprov Kalbar, bidang kesehatan menjadi prioritas,” tutup Midji.
Laporan: Rizka Nanda
Editor: Arman Hairiadi
