Midji-Norsan Bakal Tunaikan Janji

Permuda Kapuas Raya Kawal Janji Kampanye

23
TEKEN. Presiden Joko Widodo menandatangani berita acara pelantikan Gubernur Kalbar di hadapan Sutarmidji di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9). Humas Pemprov for RK

eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Plt Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono yakin Gubernur Sutarmidji dan Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan langsung tancap gas usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (5/9). Guna menunaikan janji-janji kampanyenya.

Edi yang turut menghadiri pelantikan kemarin juga meyakini program unggulan Midji-Norsan akan segera terealisasi.
“Saya yakin beliau-beliau langsung tancap gas, langsung melaksanakan kerja keras, kerja cerdas untuk memenuhi janji-janji saat kampanye,” ujarnya.

Wali Kota Pontianak terpilih ini nanti akan terus bersinergi dengan Pemprov Kalbar. Supaya program-program Kota Pontianak terwujud. Karena ada beberapa persoalan yang ingin segera dibantu provinsi. Misalnya air baku, persoalan batas Perum IV, outer ring road, jembatan Kapuas lll dan Landak serta beberapa masalah tanah milik provinsi di kota. “Kita harapkan bisa ditangani, agar kota lebih cantik dan tertata,” harapnya.

Dikesempatan tersebut, mewakili masyarakat Kota Pontianak, tak lupa Edi mengucapkan selamat dan sukses kepada Midji – Norsan. “Semoga apa yang diamanahkan bisa dilakukan dengan baik dan selalu sehat,” ucap Edi.

Terpisah, Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili berharap, Midji-Norsan nantinya semakin memperhatikan kabupaten tersebut. Terlebih, kabupaten berjuluk ‘Serambi Mekkah’ ini merupakan penyumbang terbesar atas kemenangan Midji-Norsan. Apalagi masih banyak tanggung jawab Pemprov Kalbar yang akan dilakukan di Sambas. “Semoga kedepannya percepatan pembangunan di Kabupaten Sambas semakin meningkat,” harapnya.

Dirinya juga mempunyai hubungan erat dengan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut. Sehingga diharapkan komunikasi lebih mudah terkait program-program pembangunan di Sambas. “Saya berkeyakinan dan optimis Sambas akan lebih cepat maju di era kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur sekarang,” tutup Atbah.

Senada disampaikan Wakil Bupati Sambas, Hairiah. Di bawah kepemimpinan Midji dan Norsan, diharapkan dapat meningkatkan kerjasama yang lebih baik lagi untuk pembangunan di Sambas. Baik pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, ekonomi, peluang usaha serta pemberdayaan perempuan dan anak.

“Tentu saja kita sangat berharap besar dalam kerja sama untuk lebih memperhatikan pembangunan di Kabupaten Sambas,” tuntas Hairiah.

Sementara itu, Perhimpunan Pemuda (Permuda) Kapuas Raya mengingatkan kembali janji Midji-Norsan selama kampanye. Dimana salah satu program prioritas setelah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar adalah merealisasikan pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR). Walau pemekaran wilayah di Kalbar, khususnya merealisasikan PKR merupakan salah satu isu yang paling sering digaungkan dan menjadi perdebatan panas oleh para peserta Pilkada 2018.

Pihaknya meminta jangan sampai PKR hanya sekedar kecap manis untuk mendulang suara. Setelah jadi malah dilupakan.

“Kami akan kawal janji Pak Midji soal Pemekaran itu. Karena itu program perioritas beliau. Bahkan beliau sempat mengatakan bahwa untuk memekarkan Kapuas Raya itu tidak sulit. Jadi janji itu yang kami nantikan realisasinya,” terang Kordinator Presidium Permuda Kapuas Raya, Giat Anshorrahman.

Menurutnyha, menjadi keharusan Pemprov Kalbar untuk mendukung pemekaran PKR. Karena merupakan idaman masyarakat di timur Kalbar. PKR bisa saja terealisasi, asalkan semua pihak yang ada tidak egois. Karena untuk kepentingan rakyat, semua perlu meredam egoisme masing-masing pihak.

“Kami nilai Pilkada kemarin tidak ada calon yang menolak Kapuas Raya. Nah, itu bisa dikolaborasikan gagasan-gagasannya dengan lawan pada saat Pilkada lalu atau gubernur periode lalu,” sebutnya.

Jika terealisasi, akan berdampak baik bagi pembangunan di lima kabupaten/kota PKR yang sekarang masih dinilai tertinggal. Dengan adanya pemekaran tersebut, maka daerah timur Kalbar akan mengalami percepatan pembangunan.

Menurutnya, tidak ada alasan pemekaran PKR tidak terealisasi. Jika berbicara moratorium dari pemerintah pusat, maka yang patut dipertanyakan kenapa beberapa daerah bisa dimekarkan. Disaat moratorium masih berjalan.

“Kita ingin lihat kesungguhan para elit politik dalam menepati janji. Pemekaran ini persoalan ada atau tidak keinginan pemerintah untuk memekarkan. Tentu yang tau cara atau metode kepala daerah itu sendiri,” paparnya.

Pihaknya akan tetap menagih janji program prioritas gubernur dan wakil gubernur Kalbar yang baru saja dilantik. Dirinya meminta jangan sampai mereka mengkhianati masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan dan memilih.

“Sudah saatnya politikus menjadi negarawan. Dengan merealisasikan janji-janji pada saat kampanye,” tegasnya.

Tinggal bagaimana koordinasi provinsi ke daerah yang akan menjadi calon ibu kota PKR. Dalam hal teknis dan sebagainya yang dibutuhkan dalam merealisasikan PKR. Namun perlu juga dipikirkan adalah bagaimana pemerintahnya ini berjalan dengan tujuan pemekaran dan menetapkan potensi sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk pendapat daerah nantinya.

“Kami beberapa kali mengundang dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat maupun elit partai terkait Kapuas Raya ini. Kita tentu sebagai pemuda tidak boleh diam masalah ini, niat baik tentu harus disambut baik. Rencanya jika pak gubernur baru bersedia kami akan mengundang beliau pada diskusi pemekaran,” demikian Giat.

Laporan: Maulidi Murni, Sairi, Rizka Nanda

Editor: Arman Hairiadi