eQuator.co.id – Jakarta–RK. Angin segar tampaknya mulai menghampiri perekonomian Indonesia menyusul kebijakan Presiden Joko Widodo merombak susunan pembantu-pembantunya di Kabinet Kerja. Seperti diketahui, menteri-menteri yang tergabung dalam tim ekonomi paling banyak di-reshuffle.
Salah satu yang paling disorot kembalinya Sri Mulyani Indrawati di posisi Menteri Keuangan. Mantan Managing Director and Chief Operating Officer World Bank tersebut menggantikan kursi Menteri Keuangan yang diduduki Bambang P.S. Brodjonegoro yang kini digeser ke Bappenas.
Saat melakukan serah terima jabatan pekan lalu, Ani, begitu perempuan kelahiran Bandar Lampung 23 Agustus 1962 tersebut akrab disapa mengungkapkan beberapa hal yang menjadi prioritas utama yang akan dilakukan di masa kerjanya.
“Yang paling penting sekarang adalah koordinasi di dalam keseluruhan APBN dari sisi perencanaan penganggaran dengan 10 kementerian/lembaga untuk meyakinkan APBN jadi instrumen untuk stimulasi ekonomi sekaligus memperbaiki pondasi perekonomian Indonesia juga akan dilakukan detail, baik dari sisi pembiayaan dan belanja,” ujarnya.
Kerja sama dengan Bappenas dan diskusi dengan DPR serta kementerian/lembaga juga disebutnya menjadi prioritas. Ani melanjutkan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait penyusunan APBN 2017.
Seperti diketahui, saat ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) gencar menyusun anggaran tersebut. Dengan adanya koordinasi yang menyeluruh, dia berharap ada sinkroninasi yang baik antara APBN dengan kebijakan yang disusun oleh kementerian koordinator.
Dia meyakini, sinkronisasi APBN sebagai instrumen fiskal akan efektif mencapai tujuan pemerintah mengentaskan kemiskinan, menyediakan kesempatan kerja, mendorong perekonomian, meningkatkan kesejahteraan, hingga memperkecil kesenjangan.
“Jadi kebijakan fiskal adalah kebijakan yang bukan berdiri sendiri secara ekslusif. Tapi alat sebagai bagian dari kebijakan ekonomi pada umumnya,” tambahnya. Ani pun berkomitmen akan melanjutkan kerja pendahulunya. Sebisa mungkin dia memaksimalkan apa yang sebelumnya telah disusun.
Meski enggan berkomentar banyak soal reshuffle, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo menambahkan pergantian komposisi dalam kabinet pemerintah merupakan hal wajar. “Soal reshuffle, saya tidak dalam kapasitas untuk berkomentar karena sesuai dengan kebutuhan Presiden supaya Indonesia lebih baik,’’ ujarnya belum lama ini.
Reshuffle, bukanlah satu-satunya sentimen yang membuat penguatan rupiah beberapa waktu belakangan. Kembali perkasanya rupiah lebih disebabkan oleh adanya masuknya aliran dana asing ke Indonesia. Selain itu, salah satu penyebab menguatnya nilai tukar rupiah adalah kebijakan tax amnesty.
“Rupiah ini cenderung mengalami sentimen penguatan karena dana. Ada dana yang masuk dan banyak korporasi di Indonesia yang melepas valas (valuta asing)-nya,” jelas Agus.
Dia berkomitmen BI akan menjaga stabilitas rupiah. Sebab, stabilitas rupiah menjadi cerminan fundamental perekonomian Indonesia untuk mendapatkan kepercayaan para investor.
“Ini kita jaga, kestabilan rupiah ini mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia,” tambahnya.
BI mencatat, hingga 22 Juli, dana masuk ke RI mencapai Rp128 triliun. Jumlah tersebut jauh di atas capaian tahun lalu dimana dana masuk hanya Rp55 triliun.
BUKAN ONE WOMAN SHOW
Bergabungnya nama besar Sri Mulyani Indrawati memang membawa dampak besar. Namun, mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengingatkan bahwa nama besar Sri Mulyani semestinya tak menjadikan perempuan tersebut sebagai satu-satunya tumpuan perbaikan ekonomi pascareshuffle.
Chatib mengatakan, Sri Mulyani bukanlah seorang ‘one woman show’ yang tiba-tiba masuk kemudian bisa langsung merubah pertumbuhan perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik. Adapun pemerintah dalam APBNP 2016 menargetkan pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,2 persen.
“Walaupun Sri Mulyani join di kabinet, secara realistis dan balance kita harus bilang bahwa gak bisa semuanya dibebankan kepadanya. Karena kondisi ekonomi saat ini banyak dipengaruhi beberapa sektor. Jadi gak bisa berubah begitu aja,” ujarnya.
Dia menambahkan, figur Sri Mulyani diyakini akan membawa perubahan pada perekonomian nasional. Hal ini didasarkan pada pengalaman dan reputasi mumpuni Ani sepanjang mengemban jabatan Menteri Keuangan pada 2006-2010.
“Beliau juga kan punya pengalaman di 2008 yang ketika itu kondisi ekonomi global sedang tidak baik. Tapi, dengan Sri Mulyani, Indonesia bisa melaluinya. Oleh karena itu, join Sri Mulyani di kabinet akan ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi persoalan perekonomian,’’ jelasnya.
LANGKAH KONGKRET?
Sementara itu, Head of Research Analyst PT NH Korindo Securities Indonesia Reza Priyambada mengungkapkan, susunan nama-nama yang berada di tim ekonomi diyakini mampu menumbuhkan optimisme. Namun, dia juga menggarisbawahi harus ada langkah konkret yang dilakukan oleh tim ekonomi tersebut.
“Sekarang ada sosok ibu Sri Mulyani, ditambah lagi ada pak Bambang dan pak Darmin, mereka cukup kuat. Figur cukup mumpuni. Cuma kalau kita tunggu tidak hanya dari sisi figur, tapi lu orang masuk ke kabinet sekarang itu bawa program apa sih. Program apa saja yang dikerjakan. Bagaimana upaya mereka untuk mempercepat ekonomi yang ada di Indonesia,” ujarnya di Nusa Dua, Bali, Minggu (31/7).
Nama-nama yang kini duduk di posisi tim ekonomi diharapkan dapat membawa dampak positif ke pertumbuhan ekonomi terutama dari sisi kestabilan rupiah, capaian inflasi, penurunan defisit anggaran, serta realisasi penerimaan dana repatriasi dari kebijakan tax amnesty.
Perilaku pasar, lanjutnya, saat ini tengah menanti hasil kinerja pascareshuffle. Selain itu, ekspektasi tinggi dari masyarakat terhadap nama-nama yang ada di tim ekonomi semestinya memacu tim tersebut untuk membuat sebuah terobosan baru.
“Apakah dengan reshuffle ini tax amnesty bisa langsung diboost meningkat atau tidak, itu PR mereka. Jadi pada saat mereka masuk ini akan ditantang oleh publik. Lu masuk lu mau ngapain, apa menjalankan kebijakan yang sudah ada seperti saat ini atau mungkin ada terobosan baru untuk kita agar punya perekonomian yang bisa lebih baik,” urainya.
Dia memprediksi kinerja tim ekonomi akan terlihat dalam jangka waktu beberapa bulan kedepan. “Paling nggak kalau dibilang dalam waktu cepet yah mungkin belum. Yah sekitar satu atau tiga bulan kedepan lah,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Asmawi Syam mengungkapkan bahwa pihaknya optimis nama-nama yang ada di daftar menteri baru hasil reshuffle akan membawa angin segar pada ekonomi tanah air. “Kita optimis bahwa apa yang sekarang ini akan lebih baik lagi. Tetapi (menteri baru) yang ada saat ini membuat kita makin optimis,” ujarnya di Jakarta, Kamis (28/7).
Pria yang juga menduduki posisi Ketua Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) tersebut juga menilai nama Sri Mulyani menjadi sentimen positif. “Ibu Sri Mulyani punya track record yang baik. Artinya beliau punya tranck record yang juga panjang sebagai managing director World Bank dan juga menteri keuangan,” jelasnya.
Di samping Menkeu, Presiden Jokowi juga menggeser dan melakukan pergantian di pos-pos kementerian yang cukup strategis seperti Kemenperin (perindustrian) dan Kemendag (perdagangan). Posisi politikus Hanura Saleh Husin digeser posisinya oleh politikus Golkar Airlangga Hartarto. Putra Mantan Menperin era orde baru Hartarto tersebut dipercaya Jokowi untuk menggerakkan industri tanah air.
Sebelum menjadi menteri, Airlangga bukan orang baru di jajaran anggota Dewan. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi VI yang membawahi bidang perindustrian dan perdagangan. Menurut pengamat ekonomi Indef Eko Listiyanto, pilihan Jokowi tersebut cukup tepat.
“Pak Airlangga lama di komisi VI, dia pasti paham betul persoalan-persoalan industri. Beliau juga ada background pengusaha. Dari sisi gebrakan, dia tampaknya akan banyak melakukan terobosan kebijakan yag lebih tajam. Salah satu tantangan pemerintah kita, itu bagaimana kebijakan itu direspon cepat oleh DPR untuk segera ditindaklanjuti. Dengan masuknya pak Airlangga, bisa lebih mudah untuk mengabulkan aturan-aturan di sektor industri,”papar Eko saat dihubungi, kemarin.
Meski begitu, lanjut Eko, ada tantangan besar yang dihadapi Airlangga. Dia menguraikan, growth di sektor industri terus menurun. Penurunan growth tersebut sudah berlangsung pasca krisis 1998. Selama ini, pertumbuhan industri hanya sebesar pertumbuhan ekonomi nasional.
“Padahal sebelum krisis, sekitar tahun 1995, growth sektor industri rata-rata melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi ini merupakan tantangan bagi pak Airlangga,”lanjutnya.
Sementara Mendag Enggartiasto Lukita yang dipilih menggantikan Thomas Trikasih Lembong diprediksi tidak akan banyak melakukan perubahan pada kementerian yang dipimpinnya. Alasannya, latar belakang politisi dan pengusaha properti kurang begitu cocok dengan Kemendag.
Menurut Eko, setidaknya dibutuhkan seseorang yang paham diplomasi perdagangan sekaligus ekonomi secara keseluruhan, untuk menjadi seorang Menteri Perdagangan. “Kalau Pak Enggar, sepertinya tidak akan banyak perubahan, karena ini (Kemendag) membutuhkan orang yang ahli diplomasi. Apalagi kondisi ekonomi dunia yang menurun, kita juga punya tantangan berat, karena kita punya pasar yang besar,” urainya.
Bagaimana dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang kini diisi oleh mantan Menkeu Bambang Brodjonegoro? Eko menuturkan, posisi tersebut sudah sangat pas bagi mantan Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tersebut. Latar belakang akademik Bambang tidak lain adalah pembangunan ekonomi regional.
“Harusnya dari awal dia (Bambang) di Bappenas. Dia pakarnya ekonomi regional. Pandangan-pandangan beliau tentang pembangunan regional, sangat tajam. Dan sekarang memang persoalan yang dihadapi pemerintah seperti ketimpangan, pemerataan pembangunan, itu dibutuhkan orang yang ahli regional,” tutupnya.
Pengamat Ekonomi Leo P. Rinaldy menyebut, menteri-menteri ekonomi pilihan Jokowi saat ini layak disebut tim impian. Market pun merespon positif. “Kalau menurut saya ini dream team. Pak Agus (gubernur BI), Menko Perekonomiannya Pak Darmin Nasution, Menkeunya Bu Sri Mulyani, dan Pak Bambang shiftting ke Bappenas,” tuturnya.
SOAL DANA DI BANK DAERAH
Masyarakat di daerah juga menanti kinerja menteri-menteri baru ini. Harapan tinggi terutama ditujukan kepada Kementerian Keuangan serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sri Mulyani dan Thomas Trikasih Lembong yang menduduki pucuk pimpinan tertinggi di kedua lembaga tersebut diharapkan mampu mendorong serapan anggaran dan arus investasi.
Direktur Regional Economic Development Institute (Redi) Abdul Mongid mengatakan, masalah yang terjadi di daerah adalah mispersepsi dan ketakutan yang berlebihan dari kepala daerah. Ketika kebijakan penggunaan anggaran daerah cukup ketat, kepala daerah justru takut dengan ancaman hukum. Sehingga banyak dana ngendon di Bank Pembangunan Daerah (BPD), yakni mencapai Rp 246 triliun.
“Padahal peraturan yang ketat itu tujuannya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah. Tapi kalau peraturannya dibuat longgar, publik takut akan jadi celah bagi kepala daerah untuk korupsi,” jelasnya.
Dalam hal ini, harus ada kerja sama yang baik dengan penegak hukum agar tidak terjadi kriminalisasi. Sebab saat ini serapan anggaran daerah masih rendah. Setidaknya, jika ada kepastian hukum, kepala daerah bisa lebih berani menggunakan dana yang ada.
“Pendekatan ekonomi saja tidak cukup untuk hal-hal seperti ini,” ujar dia.
Menurut Mongid, percuma saja jika pemerintah terus menerbitkan surat utang, namun ketika dananya sudah terkumpul, serapan anggarannya tidak maksimal. Dana Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (Silpa), dana hibah, akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk pembiayaan usaha kecil.
“Daripada ngendon di bank, dibelikan SBI (Sertifikat Bank Indonesia), ya jebol lagi kita,” ungkapnya. Serapan anggaran yang lebih tinggi, menurut Mongid, baru bisa dirasakan di daerah pada tahun anggaran 2017.
Ekonom Universitas Airlangga Wisnu Wibowo mengatakan, kepastian hukum memang sangat dibutuhkan untuk mendorong perekonomian daerah. Jika Indonesia ingin menaikkan arus investasi, harus ada perlindungan hukum bagi investor.
“Ini masalah klise, ketika investor seringkali menemukan aturan yang berbeda-beda di tiap daerah. Belum lagi soal perizinan dan masalah alih fungsi lahan yang rumit,” katanya.
Menurut Wisnu, meski pemerintah telah mengeluarkan 13 paket kebijakan, namun investor masih butuh keyakinan soal keamanan, deregulasi dan implementasi dari paket kebijakan tersebut. Ia mengatakan, publik benar-benar menunggu hasil kerja dari Sri Mulyani, yang disebut lebih disukai oleh investor.
Begitu juga dengan Thomas Trikasih Lembong. Dia harus bisa memanfaatkan dana repatriasi dari program pengampunan pajak untuk bisa masuk ke sektor riil. Sebab arus investasi yang masuk nantinya juga akan kembali ke daerah. Jika daerah mampu membukukan realisasi investasi yang tinggi, maka efek dominonya, seperti konsumsi dan serapan tenaga kerja, akan lebih baik.
Wisnu mengatakan, efek fiskal yang terjadi akan bisa dirasakan pada kuartal IV tahun ini. Kalau penerimaan pajak bisa lebih tinggi berkat tax amnesty, maka belanja pemerintah di tahun berikutnya akan lebih baik. “Sebab, swasta dan daerah itu juga tergantung pada government spending (belanja pemerintah),” jelasnya. (Jawa Pos/JPG)
