Menag, Jangan Terlalu Gampang Melempar Isu

KHATIB JUMAT. Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi ketika menjadi khatib Salat Jumat di Masjid Istiqlal kemarin (1/11). Jawa Pos Photo

eQuator.co.id – JAKARTA – RK. Program menangkal radikalisme besutan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi terus menuai sorotan. Bahkan program tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tinggi dengan tugas pokok lembaga lain. Sementara itu Fachrul menjadi lebih irit berbicara.

Program Menag soal radikalisme mendapat sorotan dari Muhammadiyah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, dalam konteks peneguhan ideologi pancasila, rencana Menag dapat dipahami.

Akan tetapi, kata dia, dalam pelaksanaannya tidak mudah, bahkan bisa tumpang tindih dengan tugas pokok dan fungsi lembaga lain. “Selain itu, kalau tidak disiapkan dengan baik, bisa menimbulkan kontroversi,” terangnya kepada Jawa Pos kemarin (1/11). Menurut dia, sebaiknya dipertimbangkan dan disiapkan dengan matang sebelum disampaikan ke publik dan dilaksanakan.

Mu’ti mengatakan, saat ini sudah ada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang secara khusus dibentuk untuk pembinaan dan peneguhan ideologi pancasila. Ia juga menyoroti rencana penataran khusus bagi para ustad.

Pria asal Kudus, Jawa Tengah itu menyatakan bahwa penataran itu bisa menimbulkan persepsi bahwa sikap dan pernyataan yang keras hanya berasal dari kalangan umat Islam. Dalam realitasnya, lanjut dia, pernyataan yang keras juga terdapat dalam agama lain, politisi, dan elemen masyarakat lainnya.

Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan, selama ini model-model penataran tidak cukup efektif. Sebaiknya dikembangkan metode lain melalui dialog dan pembinaan.

“Kementerian Agama (Kemenag) sudah memiliki buku moderasi beragama yang di dalamnya terdapat materi tentang pancasila dan NKRI,” ujarnya.

Dalam melakukan pembinaan, sebaiknya Menag mengoptimalkan dua unsur Bimas, yaitu Bimas Islam dan Bimas Agama lainnya. “Akan lebih baik kalau mengoptimalkan peran Bimas dibandingkan penataran Pancasila,” urainya.

Mu’ti menambahkan, selama ini Muhammadiyah telah melakukan usaha-usaha pembinaan dan dialog tentang Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadat (Dahsyat) bekerjasama dengan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Dahsyat merupakan keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 47 pada 2015 di Makassar.

“Akan lebih baik dan efektif kalau langkah tersebut bisa diperkuat oleh Kemenag,” tandasnya.

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Andi Najmi Fuaidi mengungkapkan, bahwa Menteri Agama perlu menjelaskan apa tujuan utama pelarangan tersebut. Jika memang semangatnya untuk menghilangkan hambatan berkomunikasi, maka hal tersebut bisa dianggap positif.

“Misalnya untuk meningkatkan kinerja, biar lebih mudah diajak berkomunikasi. Maka kita dukung lah,” katanya kemarin.

Namun jika tujuannya adalah membatasi kebebasan ekspresi beragama, maka ada potensi untuk menimbulkan pertentangan. “Tapi ya itu pembahasan lain, isu baru jadinya,” jelasnya.

Meskipun dikaitkan dengan upaya menangulangi radikalisme menurut Andi juga tidak relevan. Karena Radikalisme terletak pada alam pikiran, bukan semata gaya berbusana. Jadi menurutnya, lebih penting Menag menata pendidikan dan merubah cara berpikir untuk lebih berbusana lebih pada busana yang lumrah di Indonesia.

Soal berdoa menggunakan Bahasa Indonesia, Andi menyatakan bahwa selama tidak diwajibkan pada lafal doa yang ada dalam Sholat, pada dasarnya sah-sah saja. Namun, pada akhirnya akan menjadi aneh dan janggal. Doa yang selama ini biasa dilakukan dengan bahasa arab akan terdengar janggal.

“Jadi kebijakan seperti ini gimmick saja. Sebenarnya bukan persoalan yang penting-penting amat. Bukan substansinya,” pungkasnya.

Isu radikalisme yang dilancarkan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi terus menuai kritik kalangan oposisi. PAN, misalnya. Secara khusus kemarin (1/11) menggelar konferensi pers menyikapi polemik tersebut.

Ketua Fraksi PAN Hanafi Rais meminta Menag berhenti menyemburkan isu radikalisme. Isu tersebut, papar dia, rentan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat yang memiliki pemahaman keagamaan yang beragam.

’’Sangat tidak produktif bagi Indonesia maju yang menjadi slogan pemerintahan Pak Jokowi,” kata Hanafi Rais di ruang Fraksi PAN, Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, kemarin (1/11).

Dia menduga, isu radikalisme sengaja dihembuskan pemerintah untuk menutup kegagalan di bidang ekonomi. ’’Di banyak negara, isu radikalisme dihembuskan untuk menutupi isu stagnasi ekonomi,” tudingnya.

Hanafi pun meminta Menteri Agama Fachrul Razi lebih hati-hati menyampaikan wacana di depan publik. Menteri agama, sambung dia, harus menengedepankan isu persatuan dan kerukunan antarumat beragama.

Terkait wacana Presiden Jokowi yang meminta istilah radikal diganti dengan manipulasi agama, Hanafi bilang tidak ada bedanya. Dia menilai, isu tersebut secara umum tetap memojokkan umat Islam.

’’Sebaiknya presiden lebih arif dan bijaksana menggunakan terminologi,” imbuhnya.

Lebih jauh disampaikannya, pencegahan radikalisme sudah memiliki perangkat solusi. Di antaranya melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Lembaga tersebut memiliki kewenangan besar dalam upaya pencegahan. Di sisi lain, DPR juga telah merevisi UU Antiterorisme pada 2018.

Sekretaris Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menambahkan, banyak isu yang lebih produktif yang harus menjadi fokus kemenag. Di antaranya peningkatan pelayanan ibadah haji dan pengembangan pendidikan madrasah. Saleh bilang, kesejahteraan guru madrasah perlu menjadi perhatian serius ke depan.

’’Kesejahteraan guru madrasah lebih rendah dari guru sekolah umum. Padahal sama-sama guru,” papar Saleh.

PPP juga menyoroti polemik itu. Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi menyampaikan rencana pelarangan cadar atau celana cingkrang oleh Kemenag berpotensi melanggar HAM. Sebelum menjadi kebijakan, sebaiknya dikaji secara mendalam yang melibatkan lintas organisasi keagamaan.

’’Jangan terlalu gampang melempar isu lah,” kata Achmad Baidowi.

Penjelasan lebih detail juga harus disampaikan ke publik. Apakah pelarangan tersebut secara khusus untuk aparatur sipil negara (ASN) atau ditujukan khusus untuk masyarakat secara umum.

Baidowi meminta Menag Fachrul Razi untuk segera menjernihkan persoalan. Jika tidak, dikhawatirkan baka berpotensi menjadi polemik yang terus meluas. Ujung-ujungnya akan memicu ketidakharmonisna dan jurang pemisah di tengah masyarakat.

’’Sebaiknya diperjelas maksud kebijakan itu apa. Kita juga butuh penjelasan, apakah ada hubungan radikalime dengan cara berpakaian seseorang,” tegas legislator asal Madura itu.

Presiden Joko Widodo ikut mengomentari pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi yang sempat mewacanakan pelarangan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah. Jokowi menilai, urusan berpakaian merupakan selera masing-masing orang.

“Kalau saya ya yang namanya cara, cara berpakaian, cara berpakaian itu kan sebetulnya pilihan pribadi-pribadi, pilihan personal atau kebebasan pribadi setiap orang,” ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (1/11).

Namun, lanjut dia, jika seseorang berada ataupun bekerja pada sebuah instansi, maka ada kewajiban untuk mengikuti aturan yang ditetapkan di situ.”Kalau memang itu ada ketentuan cara berpakaian, ya tentu saja harus dipatuhi,” imbuhnya.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuturkan masalah cadar itu mungkin beradasarkan keinginan supaya di instansi pemerintah ada aturannya. ’’Pakaiannya seperti apa. Tentara harus seperti apa. Polisi perempuan, kemudian juga PNS seperti apa,’’ katanya.

Ma’ruf mengatakan gagasan Menag Fachrul itu dalam rangka disiplin pegawai saja. Bukan untuk masyarakat secara umum. Dia menegaskan soal radikalisme sudah menjadi komitmen semua pihak untuk menangkalnya.

Ia menyebut radikalisme itu tidak hanya pada agama saja. Tetapi juga ada radikalisme terkait kelompok separatis. Menurut dia para separatis yang membawa senjata dan melakukan penyerangan itu juga radikalis. Dia mengatakan jika para kelompok radikalis itu dibiarkan saja, maka akan merusak tatanan bangsa Indonesia.

Di sisi lain, Menag Fachrul Razi menjadi lebih irit bicara. Ketika ditemui usai menjadi khatib salat Jumat di masjid Istiqlal kemarin, dia tidak menjawab soal larangan penggunaan cadar maupun celana cingkrang. Dia langsung menuju mobilnya ketika sejumlah wartawan menanyai perihal cadar dan celana cingkrang. (Jawa Pos/JPG)