eQuator.co.id-Pontianak. BPDPKS sebagai BLU dibawah Kemenkeu menggelar kegiatan Kemenkeu Satu Sinergi dan Kolaborasi Pemberdayaan UKMK Berkelanjutan, bertempat di Kantor Wilayah Perbendaharaan Kalimantan Barat pada tanggal, Rabu (8/2).
Kegiatan ini adalah salah satu upaya mendorong penguatan UMKM dan mensosialisasikan kebijakan Kementerian Keuangan khususnya di Wilayah Kalbar.
Dalam kegiatan tersebut digelar di Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan dihadiri oleh Gubernur Kalbar, Para Bupati di Kalbar serta dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan RI.
“Kemenkeu satu juga harus menjadi Sekretariat Bersama (Setber) Wilayah berperan sebagai koordinator dari berbagai program strategis kewilayahan seperti Sinergi Pemberdayaan UMKM, Regional Chief Economist, Joint Penerimaan, serta sinergi dengan pihak eksternal,” ungkap Wamenkeu RI Suahasil Nazara dalam keterangan resminya. Rabu.
Dalam kegiatan ini juga di rangkai beberapa agenda yang meliputi Seremoni Pembukaan, berbagai talkshow Sinergi Kemenkeu Satu dalam Pemberdayaan UMKM Kalimantan Barat, meliputi: Talkshow Segera Lakukan Pemadanan NIK – NPWP (DJP Kalimantan Barat), Lokakarya dan Temu Bisnis UMKM (DJBC Kalbar).
Untuk acara Talkshow: Pemberdayaan UMKM dalam Implementasi KKP Domestik (DJPb Provinsi Kalimantan Barat), Talkshow Lelang dan Amal (DJKN Kalimantan barat), serta Talkshow UMKM Go Digital (BPDPKS). Dalam kegiatan ini ditampilkan Booth-Booth Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) binaan kantor perwakilan Kementerian Keuangan Wilayah Kalimantan Barat dan BPDPKS, antara lain Booth DJPB, DJKN, DJBC, DJP, Asosiasi Kelapa Sawit, serta Booth Kemenkeu satu.
Diakhir penutupannya, Wamenkeu juga berpesan agar Kemenkeu Satu perlu mengangkat marwah Kantor Kemenkeu di daerah, salah satunya dengan cara memahami urusan daerah, bukan sekadar memahami APBN.
“Pemahaman harus diperkuat, misalnya terkait perekonomian di daerah, APBD, sektor unggulan, tingkat inflasi, tingkat kemiskinan, kondisi perlindungan sosial, kondisi lapangan kerja, dan sebagainya termasuk juga sektor UMKM,” sebutnya
Selanjutnya, kegiatan Kemenkeu Satu ini akan berlangsung selama tahun 2023 ini ke sepuluh propinsi yang dimulai dari Kalbar guna mendukung Umkm terus tumbuh melalui APBN dengan memanfaatkan transaksi digital agar mampu bersaing secara global.
“Salah satu komitmen dukungan Kemenkeu kepada UMKM di daerah melalui APBN dapat dirasakan melalui skema Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan UMKM. APBN hadir melindungi dan menyejahterakan masyarakat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (Ova)
