Putussibau–RK. Kekhawatiran menghadapi proses persalinan masih dirasakan sejumlah warga di beberapa kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Lantaran masih banyak daerah yang jauh dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), apalagi Rumah Sakit (RS).
“Khawatirnya, kalau pihak Puskesmas sudah angkat tangan. Terpaksa yang akan melahirkan dirujuk ke Rumah Sakit di Putussibau. Bayangkan, untuk ke Putussibau memakan waktu perjalanan selama tiga jam, itupun jika speedboat-nya tidak rusak dalam perjalanan,” ungkap Suhaini, warga Kecamatan Bunut Hilir saat dihubungi Rakyat Kalbar, Minggu (31/1).
Ibu satu anak ini menambahkan, kondisi yang demikian perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas dan fasilitas pelayanan di Puskesmas Kecamatan. “Seharusnya, standar fasilitas di setiap Puskesmas Kecamatan harus memadai, karena ini menyangkut nyawa,” kata Suhaini.
Dia meminta, ke depannya pemerintah juga memberikan bantuan untuk pasien, dengan dukungan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan yang optimal terhadap para ibu yang akan melahirkan.
“Seharusnya jangan pakai biayalah, kalau kita cek kehamilan dan melahirkan. Kalau macam saya dulu waktu dioperasi harus buat Surat Keterangan Tidak Mampu lagi dari desa, untuk menghindari biaya yang mahal,” kenang Suhaini.
Warga Kecamatan Bunut Hilir lainnya, Ida Nurmala menambahkan, perjuangan melahirkan antara hidup dan mati, sehingga perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
“Jangan anggap sepele masalah melahirkan, karena itu sangat fatal akibatnya, jika terlambat memberikan pertolongan dan penanganan maka nyawa akan melayang,” ucap Ida.
Dia mengungkapkan, sejauh ini penanganan ibu melahirkan dukun beranak (bidan kampung) masih menjadi alternatif, karena didasari pengalaman dan sulitnya menuju pelayanan kesehatan.
“Kami sudah dari zaman dulu menggunakan jasa dukun kampung, tidak pernah ada masalah. Zaman dulu tidak ada operasi dan melahirkannya secara normal dan baik,” kata Ida.
Selain itu, tambah Ida, pemeriksaan kehamilan ke dokter butuh biaya yang tidak sedikit, ditambah mahalnya ongkos transportasi dari daerah ke Putussibau. Sehingga ibu hamil enggan memeriksakan kandungannya. “Ongkos speedboat PP (Pulang Pergi) sudah Rp260 Ribu, belum makan, biaya pemeriksaan, ojek dan sebagainya,” beber Ida.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kapuas Hulu, dr H Harisson Azroi mengatakan, sekarang ada program Jaminan Persalinan (Jampersal) untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan serta mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin dan nifas, termasuk bayi baru lahir.
“Jampersal khusus untuk daerah-daerah yang sulit diakses itu untuk membiayai Rumah Tunggu yang ditempati para ibu hamil selama menunggu proses persalinan,” jelas Harisson.
Dana Jampersal dikelola sepenuhnya oleh Puskesmas. Selain untuk biaya sewa Rumah Tunggu, juga bisa digunakan untuk transportasi dan biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari rumah pasien ke rumah tunggu melahirkan.
Laporan: Andreas
Editor: Mordiadi
