Masalah KTP-el, Pemkot Tak Mau Disalahkan

Midji Tuding Kemendagri Tidak Memprioritaskan

ilustrasi e-ktp

eQuator.co.id – Pontianak-RK. Wali Kota Pontianak, H Sutarmidji SH MHum menyampaikan, tidak sedikit masyarakat yang malas mengurus kewajiban administrasi negaranya, karena pelayanan yang diberikan oleh petugas lamban. Contoh pada soal pembuatan KTP elektronik (KTP-el).

Menumpuknya jumlah orang yang belum melakukan perekaman di Kota Pontianak ini, salah satunya difaktori oleh lambannya KTP-el masyarakat yang tercetak.

“KTP bukan di kita masalahnya, biar Pak Menteri ngomong gimana-gimana pun, ya memang blanko itu tidak tercukupi,” katanya, saat menerima kunjungan PT Jababeka Infrastruktur, Kamis (8/9) kemarin.

Menurut Wali Kota dua periode yang biasa disapa Midji ini, jika pelayanan cepat dilakukan, maka masyarakat akan sadar dengan kewajibannya dan ruang untuk praktek pungutan liar semakin kecil.

“Saya katakan, siapapun ada melakukan pungli laporkan ke kita. Siapa namanya. Tapi kalau hanya sekedar cerita-cerita, biar itu tiap hari dibuat pun tidak saya layani, tapi sebut namanya siapa orangnya,” tegasnya.

Terkait layanan pembuatan KTP-el yang cenderung lama jadi, Pemkot enggan disalahkan. Ia menuding Kementerian Dalam Negeri sendiri yang terkesan tidak pernah memprioritaskan percepatan layanan KTP-el.

“Pak Menteri bilang blankonya ada 45 juta, tapi kita minta 14 ribu, dikasi seribu, minta 7 ribu dikasi 400, kalau memang ada 45 juta, Pontianak ini ada berapa sih? Oh ada 63 ribu, ini kasi 63 ribu, kemudian saya targetkan kalian harus selesaikan dalam 1 bulan, kan begitu harusnya. Kalau pengen layanan publik kita bagus,” sindirnya.

Tak hanya masyarakat, petugas pemerintah daerah sendiri kerap dibuat repot. Karena harus bolak-balik ke Jakarta hanya untuk mengambil blanko kosong yang kurang. Belum lagi, mengenai biaya perjalanan dinas petugas yang mengambil blanko, yang pastinya bertambah.

“Satu bulan bisa tiga kali pergi ke sana, satu sisi kita harus siapkan perjalanan dinas ngambil itu dan sebagainya. Dulu (saat) cetaknya di Kemendagri, ada 2.357 KTP-el yang tidak tau di mana, empat tahun belum selesai. Terus bagaimana solusinya, saya minta rekam ulang. Kalau memang sudah ada datanya ya sudah kita cetak saja,” tandas Midji.

Laporan: Fikri Akbar

Editor: Arman Hairiadi