eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dihentikan paksa oleh kepolisian, Minggu (26/8) sekitar pukul 09.00 WIB. Alasannya kegiatan di halaman Pasar Punggur itu tidak ada izin, walau panitia sudah melayangkan surat pemberitahuan ke Polresta Pontianak.
Spanduk bertuliskan #2019GantiPresiden dicopot dan disita polisi. Dua orang inisiator kegiatan, Mustafa Qamal dan Syarif Kurniawan digiring ke Mapolresta Pontianak untuk dimintai keterangan. Sedangkan Mardani Ali Sera yang sempat datang juga dilarang polisi naik panggung untuk menyampaikan orasi.
Awalnya Kapolresta Pontianak Kombes Pol Wawan Kristyanto melakukannegosiasi di rumah Mustafa Qamal. Sementara ratusan massa aksi #2019GantiPresiden sudah berkumpul di lapangan menunggu dimulainya kegiatan. Setelah lama bernegosiasi sekira pukul 10.00 WIB kegiatan dimulai. Kapolresta dan para inisiator aksi menuju pentas kegiatan.
Disaat bersamaan ratusan aparat kepolisian yang dibantu TNI tampak disiagakan melakukan pengamanan. Kegiatan tetap dilanjutkan. Namun beberapa susunan acara harus diubah. Salah satunya tidak adanya deklarasi #2019GantiPresiden.
Tidak cuma, salah seorang pencetus hastag #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera yang saat itu belum berada di lokasi lantaran masih dalam perjalanan tidak diperbolehkan naik ke atas panggung untuk orasi. Tak lama kemudian, kegiatan dibubarkan.
Massa aksi tetap memadati lapangan. Mereka masih setia menunggu kedatangan Mardani Ali Sera.
Semua spanduk #2019GantiPresiden dilepas anggota kepolisian. Teriak dan sorakan dari massa pendukung 2019 Ganti Presiden kepada aparat kepolisian membahana.
Kapolresta mengatakan, kegiatan tersebut tanpa izin. Surat pemberitahuan pun baru ada malam sehari sebelum kegiatan.
“Ketentuan dalam undang-undang, bahwa setiap kegiatan keramaian harus mengajukan izin keramaian minimal 3 hari sebelum waktu pelaksanaan,” ucapnya kepada awak media.
Tujuannya kata dia, supaya kepolisian dapat menganalisa situasi dan kondisi. Apakah kegiatan tersebut bisa dilaksanakan atau tidak. “Kalau bisa, diberikan izin. Kalau tidak ya tidak kita berikan izin,” ujarnya.
Sampai saat ini pihaknya tidak memberikan izin. Sehingga kegiatan kemarin kata dia, sebetulnya tidak ada izin. Karenanya polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap Mustofa selaku pemilik lokasi dan Kurniawan sebagai inisiator kegiatan. “Kita dalami apakah yang mereka lakukan ini melanggar undang-undang yang berlaku atau tidak,” katanya.
Dijelaskan Wawan, rencananya kegiatan deklarasi #2017GantiPresiden. Namun kemudian berubah jadi deklarasi damai.
“Mustofa dari timses Jokowi dan kelompok masyarakat lain pendukung 2019 Ganti Presiden. Mereka menyatakan sikap untuk melaksanakan pemilu damai,” terangnya.
Sampai saat ini kata dia, fenomena hastag #2019GantiPresiden di wilayah hukum Polresta Pontianak tidak terlalu signifikan. Hanya kelompok kecil.
“Secara keseluruhan kegiatan tadi dapat berjalan lancar, tapi harus dihentikan. Kalau tidak dihentikan nanti berlarut-larut,” sebutnya.
Aparat keamanan yang diterjunkan saat itu berjumlah hampir 200 personel. Dari anggota Polresta Pontianak, Polsek Kakap, Brimob dan Sabhara Polda Kalbar. “Itupun masih ada beberapa pasukan yang standby, siap untuk backup ke lokasi,” jelasnya.
Wawan berharap masyarakat dapat menyikapi Pilpres 2019 maupun Pileg 2019. Belajar dari pelaksanaan Pilkada kemarin yang dapat dilaksanakan dengan damai dan kondusif.
“Tidak ada apapun, saat Pilpres dan Pileg nanti juga sama dapat berjalan dengan lancar. Tidak ada konflik yang terjadi, sehingga semua dapat berjalan dengan aman,” harap Kapolresta.
Sementara itu, Kurniawan membenarkan jika memang pihaknya tidak ada melayangkan surat izin ke Polresta Pontianak. Hanya menyampaikan surat pemberitahuan seraya permohonan bantuan personel keamanan. “Karena kami merasa tidak masalah apabila dalam kegiatan ini hanya melakukan pemberitahuan,” lugasnya.
Ia mengatakan rundown acara telah sesuai dengan yang ditetapkan. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan teks Pancasila, doa, kata sambutan dari ketua panitia tokoh masyarakat dan orasi. Namun hasil pembicaraan dengan Kapolresta, maka ada satu acara yang ditiadakan. “Hasil pembicaraan memang teks deklarasi tidak dibacakan,” ungkapnya.
Kurniawan menyakini deklarasi #2019GantiPresiden merupakan kegiatan legal. Dijamin undang-undang dan konstitusi. Lantaran tahun 2019, Indonesia akan mengadakan pemilihan presiden.
Jokowi sudah ditetapkan sebagai Capres tetap. Artinya dia harus mundur dulu. “Sehingga kalau dipilih lagi, otomatis beliau adalah presiden yang baru di tahun 2019,” pungkasnya.
Kepada masyarakat Indonesia dan Kalbar khususnya agar jangan risau dan takut pada relawan #2019GantiPresiden. Masyarakat di seluruh tingkatan dan strata mesti menjaga kedamaian, keamanan serta bhineka tunggal ika. Karena itulah kata dia esensi Indonesia. “Kita buktikan relawan ganti presiden cinta akan damai, cinta akan kesatuan, serta cinta terhadap NKRI,” tuturnya.
Jika ada yang merasa bahwa apa yang pihaknya laksanakan bertentangan kaidah, merupakan keliru besar. Sejatinya kebebasan berserikat dan berkumpul dilindungi UUD 1945.
Sedangkan Mustafa mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Dia bahkan selalu berupaya menentramkan warga. Karena mereka tidak pernah mempermasalahkan perbedaan.
“Hari ini alhamdullilah bapak-bapak dan ibu-ibu boleh bangga, karena kita adalah satu-satunya tempat yang berani melaksanakan kegiatan yang berbaur antara pendukung Prabowo dan Jokowi,” paparnya.
Mustafa tidak mempermasalahkan soal mau #2019GantiPresiden. Karena memang tahun 2019 presiden harus diganti. Jokowi harus mundur terlebih dahulu. Kalau Jokowi terpilih lagi, juga sebagai presiden baru.
“Bahkan saya juga membuat fatwa haram dipilih tiga kali di Indonesia. Jadi yang jelas hari ini tidak ada konflik,” tegasnya.
Dia juga mengucapkan terima kasih kepada aparat kepolisian yang dinilainya sudah sangat baik menjaga terselenggaranya kegiatantersebut. Dia pun menegaskan komitmenya bersama koordinator deklarasi #2019GantiPresiden menjaga ketenangan di Kecamatan Sungai Kakap. “Hari ini adalah momentum terbaik di tingkat nasional, karena belum ada yang bisa seperti itu,” tutup Mustafa.
Sekira pukul 12.00 WIB Mardani Ali Sera tiba di lokasi. Dia langsung menemui massa yang masih menanti kehadirannya. Saat itu massa mendesak Mardani naik ke atas panggung memberikan orasi. Namun pihak keamanan tetap tidak diizinkan kepolisian. Mardani kemudian mengajak simpatisan #2019GantiPresiden bersilaturahmi di halaman.
Kepada massa Mardani mengingatkan agar selalu santun. Karena mereka ingin 2019 ganti presiden. Pertama, jaga kelurusan niat. Perjuangan ini akan menang kalau dekat dengan Allah.
“Jadi siapapun yang berencana merusak, mengalahkan kita, akan kalah karena kita dekat dengan (Allah). Karena itu titip, luruskan niat,” lugasnya.
Kedua kata Mardani, rendahkan hati. Dia bahkan mengajak massa memberikan tepuk tangan personel kepolisian yang sudah menjaga kegiatan tersebut. “Mereka bukan musuh kita, mereka kawan kita yang mencintai negeri ini. Allahuakbar,” teriaknya.
Kepada masyarakat pendukung #2019GantiPresiden, dia mengajak untuk tidak mengganggu ketertiban. Jalanan jangan pernah ditutup. Karena perjuangan mereka justru ingin memberi kesejahteraan bagi masyarakat. “Karena itu 2019 (ganti presiden),” ucapnya.
Kemudian ketiga, cerdaskan akal. Sebab gerakan mereka bukan yang punya uang. Bukan juga yang punya fasilitas. “Tapi Allah anugerahkan kita kecerdasan akal insyaallah 2019 (ganti presiden),” ujarnya.
Diakhir sambutanya dia memberikan testimoni bahwa Pontianak adalah kota yang penuh dengan pejuang. Kalbar akan jadi bukti Indonesia ini bhineka tunggal ika. Insyallah Indonesia akan terwujud negeri yang thayyibatun wa rabbun ghafur.
“Cukup kita pulang dan sebarkan semangat ganti presiden ini. Salam dari semua presidium di jakarta. Allahuakbar! 2019 (ganti presiden),” pesan Mardani.
Masih dengan Mardani, saat menggelar konferensi pers di Cafe Sugeban, Jalan Alianyang Pontianak, dia mengaku gembira. Pasalnya panitia dan peserta relawan #2019GantiPresiden di Kalbar berjalan penuh dengan pertualangan.
“Karena teman-teman datang awal, saya harusnya 05.45 pesawatnya, ternyata ditunda akhirnya datang jam 11, sampai ketempat acara sudah selesai oleh teman-teman kepolisian, mungkin karena tiga jam, jam 11 di cut off, saya sampai jam 11.40,” terangnya.
Namun dirinya bersyukur bisa mengadakan kegiatan di samping panggung. Bisa menyatakan bahwa gerakan ini sah dan legal secara konstitusional. Karena dijamin konstitusi pasal 28 UUD 1945. Bahwa kebebasan berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat merupakan hak konstitusional.
Selain itu kata dia, panitia telah melaksanakan kegiatan dengan elegan dan penuh kesantunan. Izin dan koordinasi dijalankan. “Kalau jam 11 kita cut off, kita ikuti, tidak pakai panggung, terus kita bikin acara informal,” sebutnya.
Pada intinya, #2019GantiPresiden merupakan gerakan pencerdasan masyarakat dan berani dalam memilih pemimpin. Terkait ada timnya yang diangkut polisi, dia menyatakan itu bukan termasuk pemeriksaan. Hanya bagian dari prosedur yang ada. Untuk menjelaskan kegiatan saja. Setelah itu diperbolehkan pulang.
Dia meminta seluruh penegak hukum menghormati hak konstitusi masyarakat. Pihaknya menginginkan demokrasi yang matang bagi masyarakat. Ada yang ingin Jokowi dua periode, silahkan. Begitu pula ada yang ingin Jokowi satu periode, seharusnya juga dipersilahkan. “Kita bisa hidup berdampingan dengan perbedaan, tapi saling menghargai, karena itulah esensi dari demokrasi,” tuntas Mardani.
Salah seorang panitia, Syarif Hasan Basri Alkadrie mengatakan, kebetulan yang melakukan koordinasi awal adalah dirinya. Beberapa kali dia menerima intel dari Polresta maupun Mapolda.
“Kita sudah sampaikan bahwa kegiatan ini dalam rangka bagian daripada hak masyarakat untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul,” ungkapnya.
Pihaknya juga tidak mengkampanyekan partai maupun calon tertentu. Terpanting, kegiatan tersebut murni datang dari masyarakat. Dirinya pun tidak terikat dengan partai politik manapun. Begitu juga dengan beberapa tim lainnya.“Ini murni keinginan untuk menyampaikan pandangan politik dari masyarakat,” jelasnya.
Dia menilai, jika kegiatan tersebut dilarang undang-undang, tentu sebelumnya tidak terlaksana di Jakarta. “Nah, kenapa tiba-tiba pelarangan itu muncul saat sekarang,” ucapnya.
Pihaknya memang tidak mengajukan izin kegiatan tersebut. Hanya dalam bentuk pemberitahuan.“Dipanggilnya perwakilan panitia diperkirakannya hanya untuk menambah keterangan yang sudah disampaikan sebelumnya,” tutup Hasan.
Laporan: Andi Ridwansyah
Editor: Arman Hairiadi
