eQuator – Ternate-RK. Maluku Utara (Malut) dinilai tak siap menghadapi penerapan program Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) yang berlaku mulai tahun depan. Penilaian itu disampaikan ekonom Malut, Dr. Mukhtar Adam.
Menurutnya, Gubernur Malut, Abdul Ghani Kasuba dan jajarannya, tidak memiliki komitmen menciptakan SDM yang kompetitif menghadapi MEA.
“SDM yang kompetitif diperlukan karena dapat berinovasi menghadapi kompetisi global,” ucap Mukhtar Adam seperti dilansir Malut Pos (Grup JPNN.com).
Menurutnya, SDM berkualitas mampu mengelola sumber daya alam di sektor perikanan, perkebunan dan pertambangan. Apalagi sektor pertambangan di Malut saat ini dieksploitasi secara masif.
“Kita tidak bisa menyerahkan seluruh pengolahan tambang emas kepada bangsa-bangsa asing,” jelasnya.
Dia menegaskan, Pemprov seharusnya mampu menyusun regulasi yang bagus secara governance to governance (g-to-g), business to business (b-to-b) atau governance or business (g-or-b) dalam mengolah sektor pertambangan.
Pemerintah daerah harus melakukan negosiasi agar mereka memiliki saham di perusahaan pertambangan. Selain itu, negosiasi untuk menyiapkan top management dan middle management yang bisa diserap di angkatan kerja untuk mengelola pertambangan.
“Tidak pernah pemerintah melakukan ini, malah menjadi pengemis meminta-minta kepada para investor sektor pertambangan. Seperti minta hibah ke NHM dan Antam, ini mindset yang salah,” tegasnya.
Padahal, lanjutnya, dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 sudah memberikan ruang dan kewenangan di sektor pertambangan kepada pemerintah provinsi.
Mukhtar mencontohkan, salah satu masalah besar yang tidak dihiraukan Pemprov Malut yakni yang terjadi di PT NHM. Selama ini, PT NHM melakukan kegiatan ekspor, namun dicatatkan dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Malut.
“Pemprov anggap ini bukan masalah, yang masalah kalau uang tidak diberikan kepada mereka,” ujar Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate. (jpnn)
