eQuator.co.id – Pemerintah terus mencari cara membangun sarana pascapanen. Salah satunya adalah melibatkan mahasiswa menciptakan teknologi tepat guna yang bisa digunakan masyarakat, khususnya petani.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menerangkan, teknologi tepat guna bisa meminimalikan ketergantungan masyarakat desa terhadap tengkulak. Selama ini potensi desa dibeli dengan harga murah. ”Semua konglomerat di Indonesia itu awalnya menjadi pengumpul hasil pertanian,” ujarnya kemarin (5/11).
Eko meminta para mahasiswa, terutama yang menekuni bidang teknologi, mengembangkan pertanian dengan membangun sarana pascapanen di desa. Pengembangan itu disesuaikan dengan karakter dan potensi desa di setiap daerah. ”Banyak perbedaan antara desa satu dengan lainnya, tapi ada satu kesamaan, yaitu 80 persen hidup di agriculture,” jelasnya.
Kemendes PDTT memiliki wadah perguruan tinggi untuk desa (pertides). Sebanyak 40 ribu mahasiswa masuk desa untuk melaksanakan program kuliah kerja nyata (KKN). Nah, penerapan teknologi tepat guna bisa diterapkan mahasiswa saat KKN di desa-desa tertinggal. ”Potensi desa bisa menggerakan motor ekonomi desa,” kata Eko.
Selain mengembangkan teknologi tepat guna, pemerintah juga memaksimalkan pembangunan BUMDes dan membentuk sarana pascapanen dengan menggandeng pihak swasta. ”BUMDes yang ditangani BUMN geraknya cepat. Kami berencana membentuk holding BUMDes dengan BUMN juga,” ujarnya. (tyo/ca)
