eQuator.co.id-Pontianak. Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Barat melaksanakan Konferensi Pers APBN KiTa Regional Kalbar Edisi Bulan Maret Tahun 2025. Di tengah gejolak dinamika global, APBN sebagai shock absorber akan terus dioptimalkan melalui berbagai strategi kebijakan pemerintah.
APBN regional Kalbar sampai dengan 28 Februari 2025 tetap bertumbuh di tengah dinamika perekonomian global. Pada sisi Pendapatan, total Pendapatan Negara terealisasi sebesar Rp1.548,42 miliar yang terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp1.302,20 miliar (11,32%) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp246,22 miliar (27,69%).
Sementara itu pada sisi Belanja telah terealisasi sebesar Rp4.340,01 miliar yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp730,45 miliar (8,14%) dan Transfer ke Daerah sebesar Rp3.609,57 miliar (16,39%).
Dengan kebijakan fiskal 2025, APBN berfokus pada akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, dan konvergensi antardaerah.
Realisasi pada target pembangunan tahun 2025 di Kalbar tercermin pada capaian-capaian yang telah diperoleh diantaranya:
1. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,86%.
2. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) dengan capaian sebesar 71,19.
3. Tingkat kemiskinan yaitu sebesar 6,25%.
4. Tingkat inflasi tercapai sebesar 0,04%.
5. Gini ratio tercapai sebesar 0,314
6. Capaian Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 169,67 dan capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN)
sebesar 102,27 poin.
7. Tingkat ekspor USD 194,59 juta.
Dengan dilaksanakannya kebijakan efisiensi anggaran, diharapkan APBN digunakan untuk belanja yang betul-betul prioritas. Efisiensi dilaksanakan untuk seluruh Kementerian/Lembaga (K/L), pencadangan TKD dan efisiensi APBD untuk prioritas nasional.
Efisiensi Belanja 44 K/L di Provinsi Kalbar dilaksanakan pada Belanja Barang sebesar Rp1.400,44 miliar (40,43% dari pagu) dan Belanja Modal sebesar Rp847,76 miliar (65,87% dari pagu).
Selanjutnya Pencadangan TKD dilakukan dengan tidak mengganggu operasional dan penyediaan layanan dasar. TKD yang dicadangkan meliputi DAU dari pagu sebesar Rp13.508 miliar menjadi Rp12.978 miliar (3,92%) dan DAK Fisik dari pagu sebesar Rp1.545,34 miliar menjadi Rp802,08 miliar (48,10%).
“Pada tahun 2025, pendekatan target output Belanja Negara di regional Kalimantan Barat dilakukan berdasarkan fungsi, yaitu ekonomi, agama, kesehatan, dan pendidikan,” terang Hery Yulianto, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi Kalbar dalam rilisnya kemarin
Tercatat hingga 28 Februari 2025, penyaluran KUR di Kalbar mencapai Rp626,07 miliar, yang disalurkan kepada 9.171 debitur. Penyaluran KUR terbesar terealisasi di Kabupaten Ketapang sebesar Rp83,80 miliar kepada 1.119 debitur dan realisasi terendah di Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp14,10 miliar kepada 211 debitur.
Sementara itu realisasi pembiayaan Umi adalah sebesar Rp571,5 juta yang disalurkan kepada 163 debitur. Sebagian besar penerima pembiayaan UMi memanfaatkan skema kelompok untuk mengakses pendanaan.
Skema penyaluran individu terealisasi kepada 13 debitur sebesar Rp96 juta dan skema kelompok terealisasi kepada 150 debitur dengan total Rp476 juta. Penyaluran UMi terbesar terdapat di Kabupaten Sambas sebesar Rp191 juta dan realisasi terendah di Kabupaten Ketapang dan Pontianak yakni Rp10 juta.
Saat ini realisasi UMi didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Penerimaan pajak didominasi oleh PPN dan PPnBM dengan realisasi sebesar Rp686,02 miliar (10,35%) dan PPh Non Migas sebesar Rp434,63 miliar (9,79%).
Secara keseluruhan penerimaan perpajakan terkontraksi sebesar 3,11% dengan restitusi pajak sebesar Rp286,29 miliar. PPN mengalami pertumbuhan pesat dengan rincian PPN Dalam Negeri sebesar 8,45% dan PPN Impor sebesar 74,04%.
Sektor utama perpajakan Kalimantan Barat yang terdiri dari Perdagangan Besar dan Eceran, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Keuangan dan Asuransi berkontribusi sebesar 81,47%.
Secara kumulatif, pertumbuhan seluruh sektor dominan di Kalimantan Barat terkontraksi sebesar 8,08% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara itu sektor lainnya yang terdiri dari 16 sektor perpajakan memberikan kontribusi sebesar 18,53% dan mengalami kenaikan dari kontribusi tahun sebelumnya yang sebesar 17,22%.
Kemudian untuk penerimaan Bea dan Cukai terealisasi sebesar Rp159,266 miliar atau sebesar 59,90% dari target yang telah ditetapkan. Pertumbuhan realisasi Bea dan Cukai didominasi oleh Bea Masuk komoditas Caustic Soda sebesar Rp6 miliar, Bea Keluar seperti CPO dan Produk Turunannya sebesar Rp38,5 miliar, Bio Diesel sebesar Rp9 miliar, dan Cukai Hasil Tembakau yang ditopang secara dominan oleh KPPBC Sintete sebesar Rp10,4 miliar. (Ova)
