eQuator.co.id – MELAWI-RK. Badan Pusat Statistik (BPS) Melawi menyatakan, angka kemiskinan di Kabupaten Melawi merupakan yang tertinggi di Kalbar. Berdasarkan data, ada sekitar 26.244 jiwa atau 12,83 persen penduduk berada di bawah garis kemiskinan pada Maret 2018.
Terkait persoalan ini, Aggota DPRD Melawi, Nur Ilham, meminta agar pemerintah daerah lebih serius dalam mengentaskan masalah kemiskinan.
Pemkab diminta tidak hanya mencari data angka penduduk miskin saja, namun benar-benar memastikan keabsahannya. Aspek apa saja yang membuat kategori penduduk miskin hingga tidak jumlah penduduk miskin bertambah dari tahun ke tahun.
”Kita minta jangan asal didata atau mencari data saja. Tapi kalau memang data itu sudah benar dan jelas, pemerintah harus segera menuntaskannya dengan merealisasikan program berbagai sektor pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat. Karena ini menyangkut nasib rakyat,” ungkap politisi PKB tersebut, Jumat (7/7).
Menurut Ilham, masih tingginya angka kemiskinan menunjukkan kinerja pemerintah daerah mesti ditingkatkan demi kesejahteraan rakyat, dengan membuat program-program prioritas, seperti program peningkatan sarana infrastruktur jalan mulai dari kecamatan hingga pedesaan.
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Melawi, Sugeng Junaidi mengungkapkan, tingginya harga kebutuhan pokok serta pendapatan masyarakat yang stagnan menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemuskinan.
“Untuk itu Pemkab Melawi diharap bisa membangun program-program yang bisa ikut membantu sektor ekonomi masyarakat, khususnya yang berada di bawah garis kemiskinan,” katanya, belum lama ini.
Menurut Sugeng, data kemiskinan diukur dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya. Melawi sendiri memang nyaris selalu menjadi kabupaten terbawah dari 14 kabupaten/kota di Kalbar terkait tingkat kemiskinan penduduknya.
“12,83 persen ini sendiri merupakan angka kemiskinan pada Maret 2018. Angkanya naik bila dibandingkan dengan Maret 2017 sebesar 12,54 persen. Sedangkan untuk 2019, masih dalam proses pengolahan data,” ujarnya.
Sugeng memaparkan, dari 12,83 persen tersebut, jika dikalkulasikan ada sekitar 26.244 jiwa berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan yang menjadi pembatas penduduk miskin dan tak miskin sendiri sebesar Rp509.138 per kapita per bulan. Naik bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp461.462.
“Garis kemiskinan itu bukanlah jumlah pendapatan per orang, tapi dihitung dari pengeluaran yang harus ia keluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam satu bulan. Kabupaten Melawi garis kemiskinanya memang tinggi, karena harga barangnya lebih mahal. Sekadau saja saat ini garis kemiskinanya ditetapkan sebesar Rp313.287,” jelasnya.
Bupati Melawi, Panji mengatakan, dengan data yang dirilis BPS tersebut, tentunya pemerintah ingin mengetahui pada sektor apa yang harus diperbaiki, kemudian upaya intervensi pemerintah, mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten sehingga menjadi konsen tersendiri.
“Tujuan utama, kita harus memperbaiki kinerja. Kemudian mencapai kondisi yang nyaman untuk masyarakat. Pemkab akan meminta BPS untuk melihat variabel-variabel apa sehingga membuat Melawi masuk kategori masyarakat miskin tertinggi,” paparnya.
Panji mengatakan, meski ada peningkatan angka kemiskinan, pihaknya masih berupaya keras untuk menurunkan angka tersebut. Terlebih terjadi permasalahan data yang menjadi persoalan pokok dalam penanganan kemiskinan ini dalam mengevaluasi program dan kinerja demi perbaikan berikutnya.
“Nanti instansi terkait bisa bekerja sama dengan BPS. Soal variabel apa saja yang membuat angka kemiskinan tersebut tinggi. Kalau sudah diketahui, nanti pemerintah perbaiki. Karena data tersebut harus dimaknai positif. Tidak selalu, ini salah, ini jelek dan tentu kita harus kejar dan perbaiki,” ujarnya.
Dalam rangka pengentasan kemiskinan, Panji memaparkan berbagai program yang sedang dan akan berjalan. Salah satunya menurunkan tingkat kesulitan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang baik.
“Karena itu, fokus utama Pemkab Melawi yakni pembangunan infrastruktur. Kalau infrastrutktur sudah baik, karena menjadi landasan perjuangan ekonomi rakyat,” pungkasnya. (Ira).
