eQuator.co.id – Kubu Raya-RK. Wakil Presiden RI, HM Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan kepada Bupati Kubu Raya, H Rusman Ali. Pasalnya Kabupaten Kubu Raya kembali didaulat sebagai Kabupaten Peduli Hak Azasi Manusia selama empat tahun berturut-turut oleh Kemenkum dan HAM di Jakarta, Selasa (11/12).
Sekadar diketahui bahwa di era kepemimpinan Bupati Kubu Raya, H Rusman Ali dan Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus, Kabupaten Kubu Raya didaulat sebagai Kabupaten Peduli Hak Azasi Manusia selama empat tahun berturut-turut oleh Kemenkum dan HAM. Penghargaan Kabupaten Peduli HAM diterima Kubu Raya pertama kali pada 2015, 2016, 2017 dan selanjutnya 2018.
“Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Kubu Raya ini tidak lepas dari kerja keras semua stakeholder termasuk masyarakat Kubu Raya,” ujar H Rusman Ali, Selasa (11/12).
Dengan terbangunnya kerjasama yang harmonis, komunikasi yang baik antara pemerintah dengan DPRD Kubu Raya, antara Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, Pengurus RT dan seluruh masyarakat Kubu Raya, sehingga Kubu Raya mampu mempertahankan diri sebagai Kabupaten Peduli HAM di Indonesia.
“Ini tentu karena kerjasama, komunikasi yang baik dan keharmonisan antara pengambil kebijakan di Kubu Raya serta seluruh masyarakat Kubu Raya. Alhamdulillah, kita dapat mempertahankan penghargaan ini selama empat tahun berturut-turut. Ini sangat luar biasa,” tuturnya.
Menurutnya, saat ini koordinasi dalam program rencana aksi nasional di Kubu Raya telah berjalan dengan baik. Begitu juga dengan dukungan sistem penyampaian laporan yang memberikan nilai tambah dalam pemenuhan kriteria sebagai Kabupaten Peduli HAM.
“Saya berharap dengan penghargaan ini ke depan bisa menambah semangat dan pemenuhan hak bagi masyarakat secara luas. Terlebih pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak,” harapnya.
Orang nomor satu di jajaran Pemerintahan Kubu Raya ini berpendapat bahwa penegakan HAM bukan hanya karena tuntutan konstitusi, melainkan menyangkut nilai-nilai kemanusiaan serta hubungan sinergis antara pemerintah dan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, H Rusman Ali menuturkan, Kubu Raya mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat sebagai Kabupaten Peduli HAM. Yang berawal dari kebijakan yang diambil di era kepemimpinannya bersama Wabup Hermanus pada awal memimpin Kubu Raya.
Yakni dengan melakukan pembangunan jalan-jalan poros. Apalagi pembangunan jalan poros dianggap sebagai sebuah langkah untuk pemenuhan hak-hak masyarakat. Dimana sebelumnya masyarakat mengeluarkan biaya yang sangat tinggi untuk berdagang dan menjual hasil pertanian dan perkebunan mereka. Namun dengan telah terbangunnya infrastruktur jalan poros, sehingga dapat menekan biaya masyarakat. Yakni, mendekatkan jarak tempuh serta memperpendek waktu yang dibutuhkan masyarakat.
“Alhamdulillah, berbagai program yang kita lakukan di Kubu Raya dinilai sebagai sebuah upaya kita untuk pemenuhan hak-hak warga, hak-hak azasi manusia, hak-hak untuk mendapatkan akses yang mudah dan cepat. Dengan terbangunnya jalan poros, sehingga biaya yang dikeluarkan masyarakat menjadi lebih kecil. Hak mendapatkan pelayanan publik dengan sistem pelayanan yang juga kita bangun dengan lebih sederhana, lebih cepat dan lebih terbuka. Misalnya perizinan, setiap orang dapat mengakses dimana saja, kapan saja dan dari mana saja,” ulasnya.
Disamping itu, berbagai program dalam meningkatkan ksejahteraan sosial masyarakat. Pemerintah Kubu Raya melalui program insentif guru ngaji dan fardhu kifayah, insentif dukun beranak mitra bidan, insentif ketua RT, RW serta kepala dusun. Insentif guru PAUD Non PNS, pelayanan kesehatan gratis dan berbagai program lainnya.
“Yang ternyata tanpa disadari merupakan sebuah upaya pemenuhan hak. Bahkan hingga pembangunan sarana dan prasarana ibadah di sekolah,” tuturnya.
Kabupaten Kubu Raya menjadi yang terbaik di Provinsi Kalbar. Dengan total nilai 79,73 dengan predikat Kabupaten Peduli Hak Azasi Manusia. Setelah Kubu Raya ada Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas dan Kota Pontianak dengan predikat Cukup Peduli HAM.
Sementara itu, Wakil Presiden RI, HM Jusuf Kalla saat membuka acara tersebut mengapresiasi pemerintah daerah di Indonesia, yang terus berupaya mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dengan nilai-nilai HAM.
JK berharap melalui momentum Hari HAM se-Dunia dan melalui penghargaan yang diterima oleh beberapa daerah yang sudah dinilai memenuhi hak azasi dalam mengambil kebijakan dan program pembangunan serta pelayanan publik, sehingga dapat terus diperbaiki serta ditingkatkan di masa mendatang. “Untuk pemenuhan hak-hak azasi manusia,” harapnya.
Reporter: Syamsul Arifin
Redaktur: Andry Soe
