eQuator.co.id – Pontianak-RK. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak bekerjasama dengan Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menggelar Pelatihan Entry Satu Data Kota Pontianak di lingkungan Aula Rohana Muthalib Kantor Bappeda Kota Pontianak, Rabu (7/8). Pelatihan ini diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman tentang manfaat open data dan perkembangannya sejalan dengan kebutuhan publik.
“Khususnya jurnalisme data, memberikan pemahaman kepada aparatur atau petugas tentang standar Satu Data serta menganalisa kondisi aktual dan cara meningkatkan kualitas open data,” ujarnya.
Ia menilai, pentingnya membangun portal data yang lengkap agar proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi menggunakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya berharap para narasumber bisa memberikan pengetahuan atau wawasan kepada para peserta agar data sektoral yang ada di portal www.datapontianakkota.go.id dapat dipergunakan untuk kepentingan internal maupun publik,” kata Edi.
Menurutnya, saat ini keterisian portal satu data Kota Pontianak telah mencapai 2.344 data set, dengan file sejumlah 1.310.273 item data. Edi meminta kepada para peserta pelatihan ini mengikuti dengan cermat sehingga memiliki bekal pengetahuan untuk mengumpulkan data dan informasi di tingkat kelurahan dan kecamatan.
“Kami berharap kepada para jurnalis dengan keterbukaan data sektoral ini menjadi bahan data dan informasi tulisan pada media dalam rangka mempromosikan Kota Pontianak,” tutur dia.
Edi menyebut, satu data menjadi sangat penting melalui portal data Pontianak yang akan dirangkum menjadi satu data Pontianak supaya memudahkan semua pihak untuk mendapatkan data valid dan bisa mengolahnya menjadi bahan untuk mengambil kebijakan atau keputusan dalam perencanaan atau program kedepannya.
“Tentu operator harus dijadikan terampil dan memiliki pemahaman yang mumpuni. Untuk itu kita telah melakukan kerjasama dengan staf kepresidenan yang telah membimbing Pemkot Pontianak untuk membuat portal satu data juga bersama AJI untuk memantau dan memonitor data,” imbuhnya.
Ditambahkannya, portal satu data ini tidak hanya untuk pelayanan publik akan tetapi data apapun akan tersedia. Saat ini data yang telah dihimpun Pemkot Pontianak sebanyak 2 juta data. Namun data yang bersifat tetap dan dinamis akan terus berkembang. Misalnya data jumlah penduduk yang akan berubah terus namun tentu berubah dalam kewajaran.
Demikian pula data penduduk miskin juga dijadikan dasar untuk membuat program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Data yang tidak valid adalah data yang tidak benar karena data tersebut didapatkan secara asal-asalan.
“Contoh, panjang jalan jika ngukurnya tidak pas atau bahkan menggunakan alat yang tidak pas dan sesuai standar maka hasilnya akan salah. Jalan yang seharusnya satu kilometer dengan alat ukur yang tidak akurat maka akan menjadi satu kilo tiga ratus meter,” papar Edi.
Jika membuat sebuah program, lanjutnya, ketika datanya salah dikalikan harga satuan, bisa jadi meleset hasilnya dan berdampak pada tidak efisien dan pemborosan. Menurutnya, untuk data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) sebagian didapat dari data primer dari Pemkot Pontianak, namun ada juga data yang dikelola oleh BPS.
“Menurut analisis kita memang ada beberapa item data yang harus dinaikkan kualitas datanya. Kadang tidak sinkron antara data satu dengan lainnya,” tutupnya. (jim/humpro)
