eQuator.co.id – Penghematan anggaran yang digemborkan pemerintah tampaknya belum sepenuhnya dijalankan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Mereka berencana melancong ke Marrakesh, Maroko dan Spanyol bersama 13 anggota Komisi VII DPR. Masing-masing kegiatan dilaksanakan pada 7-18 November dan 16-20 November mendatang.
Keterlibatan selusin lebih anggota dewan dalam agenda pembahasan perubahan iklim tingkat internasional itu mendapat sorotan sejumlah pihak. Koalisi anti mafia hutan, salah satunya. Mereka meminta KLHK membatalkan rencana “jalan-jalan” bersama rombongan wakil rakyat itu. Sebab, hal itu berbanding terbalik dengan kondisi keuangan negara yang sedang kembang kempis saat ini.
Kunjungan kerja itu juga dinilai tidak efektif lantaran tidak semua rombongan mengetahui isu perubahan iklim yang dibahas di Conference of Parties 22 (COP) Marrakesh tersebut. ”Kalaupun difasilitasi, sebaiknya cukup 1 atau 2 anggota (DPR) saja,” ujar Syahrul Auriga, anggota koalisi anti mafia hutan di Jakarta, kemarin (6/11).
Menurutnya, peran DPR dalam negosiasi antarnegara juga tidak terlalu signifikan. Sehingga, mereka tidak perlu banyak dilibatkan dalam kegiatan konferensi tersebut. ”Apalagi, kegiatan operasional KLHK tahun ini mengalami pemangkasan luar biasa, banyak kegiatan yang lebih penting seperti penatabatasan dan penegakan hukum yang terkendala minimnya biaya operasional,” terangnya.
Sekjen KLHK Bambang Hendroyono menyebutkan sejauh ini belum ada masalah terkait fasilitasi rombongan anggota DPR di acara konferensi perubahan iklim tersebut. Pihaknya sudah melaporkan agenda itu ke komisi pemberantasan korupsi (KPK). ”Gak ada masalah, kami sudah lapor, itu kan intinya stake holder, jangan dikira ada apa-apa,” dalihnya kepada wartawan.
Menurutnya, diperlukan kerjasama seluruh pihak dalam setiap kegiatan. Nah, salah satu pihak tersebut adalah anggota DPR. Selama ini, kata dia, para politisi itu turut membantu mendorong percepatan undang-undang ratifikasi perubahan iklim. ”Kerja mereka luar biasa, sampai paripurna semua hadir demi menekan perubahan iklim,” paparnya.
Terkait banyaknya anggota DPR yang masuk rombongan, Bambang menyebut jumlah itu mewakili fraksi. Sementara soal kunjungan DPR ke Spanyol yang juga minta difasilitasi KLHK, dia menilai adanya keterkaitan. Di Spanyol, mereka rencananya mempelajari kebijakan pengolahan limbah. ”Solusi perubahan iklim itu juga terkait dengan limbah. Perubahan iklim ada empat, yakni hutan dan lahan, energi, industri dan terakhir limbah,” imbuhnya. (tyo)
