eQuator.co.id – Pontianak-RK. Gubernur Drs. Cornelis, MH meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) kabupaten/kota memperbaiki manajemen rumah sakit dan Pukesmas. “Saya minta dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya bekerja dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Gubernur Cornelis, ketika membuka Rapat Kerja Daerah Kesehatan (Rakerdakes) Kalbar di Kapuas Palace Hotel, Pontianak, Kamis (21/7).
Gubernur mewanti-wanti tenaga medis tidak meremehkan masalah kesehatan. Karena menentukan nasib bangsa ke depan.
“Masalah kesehatan jangan dianggap remeh. Jangan dianggap biasa-biasa saja. Karena ini menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan,” katanya.
Rakerdakes dihadiri Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, drg. Oscar Primadi, MPH, Ketua Tim Penggerak PKK Kalbar Ny. Frederika Cornelis, SPD. Hadir juga para direktur rumah sakit swasta dan pemerintah, BPJS, IDI dan Kepala Dinas serta Kepala RSUD kabupaten/kota se Kalbar. Di hadapan para pejabat lembaga kesehetan itu, Cornelis menegaskan, mental tenaga medis baik dokter maupun perawat dan bidan perlu diubah menjadi mental direvolusi.
“Di lapangan masih ditemukan berbagai macam kejanggalan. Seperti ada oknum dokter yang mengutamakan praktek daripada pelayanan rumah sakit tempat dia bekerja. Saya menemukan itu sendiri, hasil kunjungan kerja di Kabupaten Landak,” ungkap mantan Bupati Landak itu.
“Ada oknum dokter yang bargaining masalah harga pengobatan. Demikian juga dengan masih adanya perawat atau bidan di rumah sakit yang masih asik ngobrol ketika jam kerja, sehingga pasien terlantar,” sambungnya.
Penyelenggara kesehatan harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya ngobrol tidak tentu rudu. Jangan hanya yang berduit saja yang dilayani.
“Kasus seperti ini masih ada, bukan kata orang, seperti di Landak, bisa bargaining soal pembiayaan. Kebetulan saya ada di Ngabang, saya sakit hati betul. Dia sekolah saya yang teken. Tapi ketika orang miskin datang, terjadi transaksi, tidak prioritas kepada tugas dia. Prioritas kepada praktek,” kesal Cornelis.
Ke depan, manajemen rumah sakit harus betul-betul sesuai aturan. Begitu juga pencatatan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), jangan hanya mencatat sekedarnya. Tapi betul-betul dicatat, sehingga ketika diklaim, semua diagnose tercatat. Bila perlu, dokter ahli juga dilibatkan memverifikasi BPJS, sehingga singkron ketika pembayaran. “Jangan membuat RSUD tekor,” katanya.
Gubernur Cornelis kurang puas dengan hasil kinerja tenaga kesehatan. Padahal dirinya selalu berkomunikasi dengan pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan) untuk memenuhi fasilitas rumah sakit di Kalbar.
Namun pelaksanaan di lapangan, masih banyak yang harus diperbaiki. Padahal, periodenya menjadi gubernur sudah hampir habis.
“Bayangkan saja, dari 237 Puskesmas hanya enam Puskesmas yang terakreditasi. Apa kerja Kepala Dinas, Apa Kerja Kepala Puskesmas. Percuma pemerintah bayar gaji, kita kerja tidak selesai,” beber Cornelis.
Sebelum 14 Juni 2018, Cornelis meminta akreditasi Puskesmas sudah selesai. Apabila tidak bisa bekerja, maka ganti kepala Puskesmasnya.
“Padahal inikan Kementerian Kesehatan saja menilainya. Dah mau habis saya jadi gubernur, apa penyebabnya ini? Apakah Pak Andi Jap (Kadis Kesehatan Kalbar) ini terlalu baik. Karena setiap kali coffee morning selalu saya ingatkan, Pak Andi Jap takut saya yang teken,” tegas Cornelis.
Begitu pula dengan rumah sakit di Kalbar. Dari 43 rumah sakit, hanya empat yang mendapatkan akreditasi. Mantan Camat Menjalin itu mengungkapkan, perlunya akreditasi, sebagai salah satu syarat layak atau tidaknya rumah sakit atau Puskesmas dalam memberikan pelayanan.
“Menyikapi penanganan penyakit menular, saya mengingatkan, Dinas Kesehatan segera berkoordinasi. Bila perlu turun ke lapangan melakukan razia, baik penanganan HIV/AIDS dan rabies serta TBC. Karena penyakit tersebut masih menjadi catatan suram Dinas Kesehatan Kalbar,” ujar Cornelis.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, drg. Oscar Primadi, MPH mengapresiasi tekat dan arahan Gubenur Kalbar. Saat ini, rumah sakit dan Puskesmas harus berorentasi pada pelayanan yang baik.
“Apalagi Kalbar berdekatan dengan daerah perbatasan negara tetangga. Jadi, akreditasi rumah sakit, Pukesmas sudah ada syaratnya. Saya minta Dinas Kesehatan, direktur rumah sakit, kepala Pukemas menjadikan pemeritah pusat sebagai acuan dan langkah awal untuk membenahkan pelayanan,” ujar Oscar yang juga mantan Kepala Dinas Kesehatan Kalbar.
Laporan: Isfiansyah
Editor: Hamka Saptono
