Merosotnya perekonomian Indonesia di tahun 2015, khususnya Kalbar, menjadi perbincangan hangat kalangan pemerintah, pengusaha, akademisi dan aktivis mahasiswa.
Perbincangan membahas perekonomian Indonesia dan Kalbar ini dikemas dalam diskusi terbuka bertajuk Titik Temu “Setiap Masalah, Ada Solusi”. Diskusi ini diselenggarakan harian Rakyat Kalbar dan eQuator.co.id bekerjasama dengan Badan Pengurus Daerah Himpunan Pegusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Kalbar, Aston Hotel Pontianak serta Pontianak Televisi (Pon TV/Jawa Pos Group).
Program ini perdana digelar di Aston Hotel Pontianak Jalan Gajah Mada Rabu (23/12) pukul 20.00 lalu, mengangkat tema “Kilas Balik Ekonomi 2015”. Diskusi ini dipandu oleh presenter yang juga ekonom Universitas Tanjungpura (Untan), Muhammad Fahmi dan diseting oleh program manager dari Rakyat Kalbar, Muhammad Rizal Edwin.
Diskusi Titik Temu dihadiri narasumber di antaranya, Bupati Kubu Raya H Rusman Ali, Yusri Zainudin, Staf Ahli Setda Bidang Ekonomi dan Keuangan Provinsi Kalbar dan Asisten I Setda Pemkab Kubu Raya, Nendar Soeheri. Kemudian Agus Harianto dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar, perwakilan Perum Bulog Kalbar, Dedi Aprilyadi dan Hendra, Ketua BPD HIPMI Kalbar, Nedy Achmad, Asisten Ombudsman Kalbar Bidang Pengawasan, Tania.
Hadir juga perwakilan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalbar, Taufik Wijiyanto, perwakilan PT PLN Wilayah V Kalbar, Agus Riyanto dan Pakar Hukum Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Dr Hermansyah.
Kemudian dari kalangan pengusaha, hadir Ketua
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalbar, Yuliardi Qamal dan Wakil Ketuanya yang juga General Manager Aston Hotel Pontianak, Anto W. Soemartono. Perwakilan Hotel Transera Pontianak, Candy, Ketua Hiswana Migas Kalbar, Zulfidar Zaidar dan owner Raja Uduk Pontianak, Rizal K.
Titik Temu juga dihadiri pengurus BPD dan BPC HIPMI. Diantaranya Sekretaris Lembaga Hukum BPP HIPMI, M. Merza Berliandi dan Sekretaris BPD HIPMI Kalbar, Mohamad Qadhafy. Dewan Pembina BPD HIPMI Kalbar, Adi Gunawan, Bendahara BPD HIPMI Kalbar, Mansur dan pengurus BPD HIPMI Kalbar lainnya, A Iwan Santoso, Lukman dan Ario Sabrang. BPC HIPMI Sintang, Edoardo Helmansyah dan Feri Satria. Kemudian BPC HIPMI Kota Pontianak, Gusti Indra Kusnadi, Bakorda HIPMI Perguruan Tinggi Kalbar, Tino Akbar dan Ketua HMI Pontianak, Abang Bisar serta Pemimpin Redaksi Rakyat Kalbar, Hamka Saptono.
Diskusi perdana Titik Temu mengulas “Kilas Balik Ekonomi 2015”. Tema ini dikupas dengan pertimbangan, pelemahan perekonomian Kalbar selama 2015, telah membawa dampak pada keberlangsungan kesejahteraan masyarakat secara umum. Berbagai faktor determinasi disodorkan dan diuji langsung oleh para narasumber berkompeten dari berbagai bidang dan latar belakang keilmuan. Mulai dari para pemegang kebijakan, instansi vertikal, BUMN, kepala daerah, para pakar, aktivis, pengamat ekonomi, sosial, hukum dan kebijakan, sampai kepada pelaku usaha makro dan mikro di Kalbar. Mereka mengupas keberlangsungan ekonomi 2016 dengan berkaca pada lemahnya ekonomi di tahun 2015. *
Inilah tanggapan dari narasumber menyikapi persoalan lemahnya ekonomi di tahun 2015 dan solusinya di tahun 2016:
Bupati Kubu Raya, H Rusman Ali
Kubu Raya merupakan kabupaten yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat, karena mampu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program yang digelontorkan Bupati Rusman Ali.
Langkah awal yang saya lakukan, meningkatkan perekonomian di Kubu Raya, melalui pembangunan jalan poros di Sembilan kecamatan wilayah kerjanya. Hasilnya, setelah jalan mulus, masyarakat Kubu Raya yang lebih dominan petani dan nelayan lebih mudah menjual hasil panen dan tangkapannya. Biaya angkut mereka lebih murah karena jalan mulus dan tidak memakan waktu lama menuju pusat kota.
Dari sisi waktu saja, warga Kubu Raya sudah diuntungkan. Dulu, jalan masih rusak, menuju pusat kota untuk menjual hasil panen dan tangkapan, memakan waktu tiga jam, sekarang jadi setengah jam. Mereka bisa lebih awal jual padi, buah maupun hasil produk olahan serta hasil laut. Bisa bersaing dengan penjual daerah lain dan cepat terjual, tidak khawatir busuk, irit bahan bakar minyak (BBM) dan terpenting cepat pulang ke rumah dengan membawa uang yang banyak.
Akses jalan poros juga berdampak pada lancarnya transportasi pagi para investor yang tentunya berdampak pada banyak hal dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Misalnya wilayah yang sebelumnya sukar untuk ditembus, menjadi cepat berkembang dan maju karena investor tertarik berinvestasi karena wilayahnya terkangkau.
Pada 2016 mendatang, kita akan terus kembangkan perbaikan infrastruktur jalan. Menurut saja, pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari faktor infrastruktur jalan.
Staf Ahli Setda Bidang Ekonomi dan Keuangan Provinsi Kalbar, Yusri Zainudin
Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kalbar tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dan energi. Kedua faktor ini disadari telah memberikan bias langsung terhadap perkembangan ekonomi lokal.
“Banyak investasi yang mau masuk ke Kalbar, tapi tidak bisa disikapi secara langsung. Untuk itu, persiapan infrastruktur dari tahun ke tahun akan terus didorong Pemprov Kalbar. Dari segi Kebutuhan energi kita sampai tahun 2020, membutuhkan sekitar 3000 MW, itu juga akan kita dorong,” kata Yusri.
“Pak Gubernur Kalbar juga berpesan, bagi kesejahteraan masyarakat Kalbar tidak ada kata tidak, tidak ada kata capek, semua birokrasi di Kalbar diminta tangggap dan bekerja lebih giat,” sambung Yusri.
Ketua BPD HIPMI Kalbar, Nedy Achmad
Dari rangkaian diskusi Titik Temu “Setiap Masalah, Ada Solusi” tadi, kita bisa melihat, terlepas dari adanya perlemahan atau perlambatan ekonomi di tahun 2015, kita juga bisa membaca bahwa ada beberapa peluang-peluang positif yang berpotensi untuk ditingkatkan dan dioptimalkan. Ada beberapa sektor yang menjadi titik sektor yang menjadi tumpuan khususnya di Kalbar, seperti program infrastruktur jalan paralel perbatasan.
Lebih jauh lagi, masyarakat dapat mengeksplorasi sejauh mana perkembangan suatu issu, dan faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan. Dari diskusi tersebut misalnya, kata Nedy, masyarakat tidak hanya dihadapkan tumpukan persoalan, tapi juga diberikan rasa optimisme yang kuat untuk memperbaiki persoalan ekonomi ke depan.
Perwakilan BPS Kalbar, Agus Harianto
Berdasarkan data yang dihimpun BPS, pelemahan ekonomi turut didominasi pula pada sektor ekspor dan impor. Pada bagian ekspor, Kalbar mengalami penurunan sebesar 12,97 persen jika dibandingkan tahun 2014. Sementara impor Kalbar terhitung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan perolehan 38,21 persen sampai Oktober 2015.
Disamping itu, pelambatan ekonomi juga dipengaruhi oleh pasar dunia terhadap harga komoditas Kalbar, seperti perkebunan, pertambangan dan lainnya. Kendati demikian, kabar baiknya untuk tingkat pertumbuhannya IPM, Kalbar tahun ini menduduki peringkat ketiga tercepat se-Indonesia.
Asisten Ombudsman Kalbar Bidang Pengawasan, Tania
Setidaknya terdapat tujuh poin yang menjadi akar permasalahan ekonomi Kalbar mengkerut di tahun 2015. Diantaranya lemahnya infrastruktur, pengelolaan pintu perbatasan antarnegara yang kurang maksimal, iklim investasi yang menurun dan keterbatasan sumberdaya manusia. Kemudian energi listrik yang kurang mendukung, melesunya sektor-sektor unggulan, serta kualitas birokrasi dan tata kelola penerintahan yang dirasakan masih belum sepenuhnya mendukung kesuburan investasi.
Perwakilan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalbar, Taufik Wijiyanto
Niatan pemerintah untuk menyediakan fasilitas atau sarana dan prasarana fisik di daerah sebenarnya sangatlah besar. Namun terkadang, hal tersebut terhambat, karena pemasukan pajak untuk pembangunan yang dihasilkan, tak sebanding dengan rencana pengeluaran yang dibutuhkan.
Dunia usaha selalu melihat pajak sebagai masalah. Tapi negara tidak akan bisa berjalan tanpa pajak. Sebesar 74 persen pendapatan negara ini dari pajak. Makanya, hanya dari pajak angggaran negara dan daerah bisa berjalan. Mau bangun infrastruktur perlu duit. Pemerintah berupaya melakukan pembangunan yang lebih baik untuk meningkatkan ekonomi. Semua itu tidak terlepas dari pajak yang diterima oleh negara atau pemerintah itu sendiri.
Penyerapan penghasilan negara dari kesadaran para wajib pajak masih terbilang rendah. Terlebih, terdapat beberapa oknum pengusaha yang kerap menghindari pajak.
Pajak sebagai kontribusi wajib bagi warga negara untuk membantu negara menjadi lebih baik. Hanya dengan itu pembangunan bisa berjalan dengan baik. Bahkan dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak, pemerintah sudah menghapuskan sanksi administrasi pajak, dengan harapan masyarakat mau membayar pajak.
Pakar Hukum Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Dr Hermansyah
Saya memandang penguatan ekonomi Kalbar sangat terkait erat dengan infrastruktur hukum yang ada. Investasi tidak melulu bicara soal ekonomi semata, namun juga kepastian hukum, yang pada gilirannya melahirkan rasa aman dan nyaman dalam berinvestasi.
Investasi dipengaruhi oleh adanya kepastian hukum, lajunya ekonomi didukung dengan suasana yang kondusif. Semua itu harus ada jaminannya bagi pengasaha.
Ketua PHRI Kalbar, Yuliardi Qamal
Saya setuju dengan ungkapan Pak Hermansyah. Keamanan dan kenyamanan turut menjadi faktor kunci bagi perkembangan investasi di Kalbar.
Di sisi lain, investasi secara umum kerap terkendala oleh rumitnya regulasi birokrasi yang panjang. Kita berharap untuk perizinan bisa lebih dipermudah.
Berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, tidak terlepas dari dukungan banyak pihak, terutama pemerintah. Seperti daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata, saya berharap Kalbar harus bisa membuat icon tersendiri. Dimana icon tersebut mampu menjadi magnet bagi para wisatawan lokal maupun manca negera untuk datang ke Kalbar. Begitu juga perkembangan dunia usaha lainnya, khususnya perkebunan dan pertambangan juga ikut mendukung.
Bagi kita, bangun hotel investasinya itu tidak murah, miliaran rupiah. Jadi ketika investor melakukan surveu untuk membangun hotel, pastinya sudah mempertimbangkan, agar hotel bisa dikunjungi. Kan tidak mungkin bangunan hotel bisa diangkat dan dipindahkan ke tempat lain, yang ramai pengunjungnya.
Wakil Ketua PHRI Kalbar juga General Manager Aston Hotel Pontianak, Anto W Soemartono
Adapun yang kerap menjadi kendala bagi para investor perhotelan adalah soal keamanan. Misalnya keamanan dalam hal transportasi.
Banyak warga luar berkunjung, ketika mau naik taksi, tidak ada, yang ada “taksi gelap”. Mau menumpang mereka was-was takut barang-barang hilang. Saya kira ini juga patut menjadi perhatian pemerintah. Apalagi di tempat kita ini sudah tidak ada lagi sarana transportasi publik seperti angkot maupun bus dalam kota.
Saya mengharapkan agar sarana transportasi publik seperti opelet atau angkot maupun bus dapat dimaksimalkan. Ini dapat memudahkan masyarakat untuk berkeliling kota dengan harga yang relatif murah. Pemerintah bisa menyediakan sarana trasportasi publik. Dan yang penting juga, memanage keberadaan taksi-taksi yang ada.
Ketua HMI Cabang Kota Pontianak, Abang Bisar
Secara makro peningkatan ekonomi juga harus ditunjang dari sisi peningkatan daya beli ekspor suatu produk. Langkah ini dapat dilakukan, jika pemerintah bersedia memaksimalkan pembangunan industri hilir. Sehingga setelah diolah, komoditas tersebut akan memiliki harga jual yang bersaing. Misalnya sektor perkembunan dan pertambangan. Kemudian pemerintah juga dapat membantu masyarakat menengah ke bawah untuk mengembangkan usahanya.
Sekretaris Lembaga Hukum BPP HIPMI, M. Merza Berliandi
Kalbar ini kaya akan tambang dan perkebunan sawit. Keberadaan smelter dan industri perkebunan sangat berperan untuk mendongkrak perekonomian dan meminimalisir pengangguran.
Kemudian soal pajak juga. Kita harapkan pemerintah bisa lebih transparan, sehingga investor lebih nyaman. Dan sedianya untuk perizinan ya jangan dipersulit lah.
Ketua Perhimpunan Iklan dan Reklame serta Ketua Hiswana Migas Kalbar, Zulfidar Zaidar
Bicara ekonomi, investasi, perkembangan usaha, tidak lengkap jika tidak bicara soal promosi. Saya mengharapkan agar semua pihak dapat bekerjasama mematuhi izin dan tata kelola periklanan dan reklame. Usaha itu perlu dukungan. Kita mengharapkan agar pemerintah juga dapat mempermudah ijin reklame dan mempertimbangkan soal biaya pemasangannya, agar jangan terlalu membengkak.
Perwakilan PT PLN Wilayah V Kalbar, Agus Riyanto
Pemadaman listrik sejauh ini karena terpaksa. Disebabkan beban melebihi kapasitas pembangkit listrik PLN, daya listrik yang tersedia sekarang hanya 259 megawatt. Hari-hari (listrik) padam karena kekurangan daya, tidak sesuai. Jadi mau tidak mau yang industri kita lepas.
PLTU yang sudah diuji coba beberapa waktu lalu, Januari 2016 akan beroperasi. Kesiapan tinggal COD dan sudah mulai masuk sistem, terutama sistem Malaysia akan masuk di Januari.
Karena kekurangan daya sementara ini, saya mengharapkan masyarakat tidak ribut-ribut jika terjadi pemadaman. Apalagi kalau sudah mendekati hari-hari besar. Sudah pasti menjelang hari raya beban akan naik, pasti tinggi.
Laporan: Fikri Akbar, Gusnadi
Editor: Hamka Saptono
Supported by:
