eQuator.co.id – Pontianak-RK. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian masih dianggap rendah. Korp Bhayangkara itu dituntut profesional setiap melakukan kegiatan.
Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri dalam kunjungannya ke Polda Kalbar memberikan arahan Kabaharkam Polri tentang Monitoring Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Rencana Aksi Quick Wins Giat 6 di Polda Kalbar, Kamis (20/10).
Waka Baharkam Polri, Irjen Pol Eko Hadi Sutedejo menegaskan, polisi harus modern dan professional. Jangan cepat puas dengan kinerja, cepat bertindak. Polisi harus gagah, sehingga dapat memberikan efek gentar kepada pelaku kejahatan.
“Kunjungan ke Polda Kalbar ini untuk mengingatkan kembali kepada anggota polisi, supaya kembali pada rohnya, melayani masyarakat. Agar masyarakat percaya kepada polisi,” ujar Irjen Pol Eko kepada para wartawan usai memberikan arahan.
Dia menjelaskan, dalam menyediakan jasa, kepolisian harus mengikutsertakan masyarakat. Tidak ada lagi polisi berkerja sendiri. Harus proaktif, bukan reaktif. Lebih mengedepankan pencegahan, mengajak masyarakat membuat daya tangkal dan daya cegah.
“Janga hanya datang ke lapangan ketika ada kejadian saja. Harus proaktif, antisipatif, kedepankan preemtif dan preventif. Bekerjasama dengan masyarakat untuk membangun daya tangkal dan tanggap yang tinggi,” papar Irjen Pol Eko.
Dalam mengikuti perkembangan dinamika masyarakat, polisi tidak bisa hanya ada badan saja atau menambah personil. Tetapi harus memanfaatkan dukungan teknologi kepolisian.
“Contohnya SIM online. Masyarakat tidak lagi harus mendatangi polisi. Jika masyarakat sudah mendaftarkan identitasnya melalui handphone, pelayanan harus cepat dan segera bertindak. Itu harus selalu dimonitor,” tegas perwira bintang dua itu.
Di Kalbar, menurut Irjen Pol Eko, semua program sudah berjalan baik. Dia meminta penegakan hukum atas kasus yang menonjol, diupayakan segera diselesaikan.
“Penegakan hukum itu pertaruhan bagi polisi. Kalau tidak mampu menyelesaikan, maka akan menjadi pandangan negatif bagi masyarakat,” ingatnya.
Ditegaskan Irjen Pol Eko, Polri sangat menekan pungutan liar (Pungli) di lingkungannya. Tidak ada toleransi bagi polisi yang melakukan Pungli.
“Kita sudah punya fungsi dan pengawasan serta penindakan. Memiliki Satgas, menindak mereka sesuai dengan kesalahannya,” tegas Irjen Pol Eko.
Sanksinya tidak hanya administrasi, bahkan pidana. Bahkan Kapolri sudah ada mencopot Kapolres. “Dalam peningkatan kinerja, tentunya harus merubah budaya kerja. Harus dinamis, objektif serta keterbukaan,” ujar Ijen Pol Eko.
Arahan Baharkam dihadiri Kapolda Irjen Pol Musyafak dan seluruh Kapolres jajaran Polda Kalbar. Hadir juga anggota Sabhara dan anggota Binmas. Selain itu disaksikan seluruh Polres melalui video conference. (amb)
