eQuator.co.id-Pontianak. Sebagaimana arahan Presiden dan menteri terkait upaya dalam mengantisipasi inflasi, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, menyebutkan, pihaknya menggelar dua program unggulan untuk mengatasi hal tersebut, yakni dengan Operasi Pasar (OP) dan pemberian Bantuan Sosial (Bansos) Kepada masyarakat tidak mampu.
“Kita juga sudah mendapatkan arahan kemudian aturan untuk kegiatan guna menghindari inflasi, salah satunya dengan menggunakan 2 persen dana alokasi umum untuk pendaan yang kaitannya dengan inflasi,” ujar Sutarmidji dalam kegiatan Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPI) di KPw BI Kalbar, Senin (19/9)
Dijelaskan Sutarmidji, dua program yang nantinya akan dilakukan oleh Pemerintah yakni OP dan Bansos. Dimana hal ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi, yang menurutnya hal tersebut dinilai tidak begitu sulit.
“Intinya harus rajin koordinasi dan memiliki data yang valid, kita contohkan saja beras, dimana komoditi ini merupakan komponen penyumbang inflasi, bahkan diangka mencapai 70 persen bahkan lebih, sehingga ini perlu di jaga,” terangnya
Dijelaskan Sutarmidji, apabila pengawasan bahan pokok penyumbang inflasi ini tidak diawasi dengan baik, lengah atau kebutuhan tidak imbang dipastikan akan terjadi inflasi.
“Di Kalbar sendiri saya prediksikan inflasi kita dibawah nasional semoga kita bisa jaga, mengenai program Bansos dan OP sendiri ini akan jadi program pengendalian inflasi artinya tahun depan juga akan tetap dilakukan,” ungkapnya
Lebih lanjut Kepala KPw BI Kalbar, Agus Chusaini, menjelaskan pula bahwa dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022, Presiden RI, Ir Joko Widodo memberikan beberapa arahan yakni, Memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data mikro dan makro serta data detail.
“Ini sebagai tindak lanjut arahan presiden RI dalam rakornas, pada tanggal 10 Agustus 2022 lalu, dalam hal ini BI, mencanangkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),”ujar Agus Chusaini, Kepala KPw BI Kalbar.
Dijelaskannya, GNPIP merupakan wujud nyata sinergi dan komitmen bersama BI, Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), pelaku industri, serta masyarakat untuk mengelola tekanan inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi dalam rangka mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional.
“Tentunya dalam implementasi GNPIP ini dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia termasuk Kalbar,” sambungnya
Agus Chusaini menjelaskan GNPIP ini bertujuan untuk mendorong implementasi langkah-langkah pengendalian inflasi yang well calibrated, well planned, well communicated, dan berdampak nasional. (Ova)
