eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Lain kepala, lain pula gaya kepemimpinannya. Gubernur Kalbar yang baru, Sutarmidji dituntut harus mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif.
“Harus lebih teliti dan cermat menterjemahkan visi-misi gubernur Kalbar,” ucap tegas M Kebing L, Ketua DPRD Kalbar, Selasa (06/11) dalam Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal RPJMD provinsi Kalbar Kalbar 2019-2023, di Balairungsari DPRD Kalbar.
Gambaran umum rancangan awal RPJMD Provinsi Kalbar 2019-2023, kata Kebing, banyak hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kualitas manusia agar terwujud masyarakat sehat, cerdas, produktif dan inovatif.
“Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, derajat kesehatan dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan dalam membentuk manusia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa,” tukasnya.
Perwujudan masyarakat sejahtera menurutnya hanya bisa ditekankan pada dua fokus utama yakni memerangi angka kemiskinan dan pengangguran. Karena jika pengangguran dan kemiskinan dapat ditekan seminimal mungkin maka ia optimis Kalbar ke depan akan semakin membaik.
“Mempertegas keberpihakan pemerintah pada kelompok masyarakat dan wilayah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian,” katanya.
Sebagai pimpinan yang mewakili seluruh aspirasi masyarakat Kalbar, Kebing menyebut bahwa legislatif tidak ingin adanya pengkotak-kotakan kelompok atau ada golongan tertentu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.
“Menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat energi antarsektor pertanian dan pertambangan serta sektor pengolahan dalam arti luas,” paparnya.
Selain itu, ia meminta Gubernur Kalbar dapat mewujudkan masyarakat Kalbar yang tertib dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis antarkelompok, agama dan wilayah
“Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dengan tetap menjaga fungsi daya dukung dan kenyamanan kehidupan sekarang dan masa depan,” tuturnya.
Sementara Sutarmidji, Gubernur Kalbar usai penandatanganan nota Rancangan Awal RPJMD menyatakan bahwa dirinya ingin Kalbar memiliki kemandirian yang merata di masing-masing wilayah. Di mana ia memproyeksikan sekitar 200 Desa Mandiri dalam kurun 5 tahun ke depan dengan alokasi anggaran 20 persen.
“Belanja Langsung dalam APBD sebesar 20 persen kita arahkan untuk memenuhi 68 indikator Desa Mandiri,” katanya.
Desa Mandiri dipahami sebagai suatu kondisi yang mencerminkan kemauan masyarakat desa yang kuat untuk maju, dihasilkannya produk atau karya desa yang membanggakan dan kemampuan desa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan 68 indikator Desa Mandiri. Di antaranya ketersediaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Lapangan Olahraga, Sistem Keamanan Keliling (Siskamling), Gotong Royong, Jalan Desa dan lainnya.
“Dari 68 indikator Desa Mandiri itu, kita lihat mana yang bisa ditangani dengan Dana Desa, mana yang ditangani Kabupaten/Kota, mana yang ditangani Provinsi. Supaya tidak tumpang tindih,” terang Midji. (agn)
