Kapuas Raya, Masih Optimis Terbentuk

Gubernur Ajak Ketua DPRD Definitif Ketemu KPPOD

Daerah

eQuator.co.id – Pontianak-RK. Janji politik Sutarmidji menuju kursi Gubernur Kalbar, salah satunya membidani lahirnya Provinsi Kapuas Raya. Mungkinkah pemekaran PKR terealisasi, dalam dua sampai empat tahun ke depan, atau menghitung kancing?

“Lahannya di Sintang sudah menyiapkan. Untuk fisiknya, tahun depan kita mulai bangun kantor administratif persiapan,” kata Sutarmidji di Pendopo Gubernur saat menjadi narasumber seminar regional dengan tema ‘Perencanaan Pemekaran Kapuas Raya dengan Semangat dan Cita-cita untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah oleh Pemimpin Daerah’, Sabtu (3/11).

Sutarmidji sangat optimis pembentukan provinsi baru di timur Kalbar itu tinggal menunggu waktu saja. Bahkan ia sudah menganggarkan pembangunan Kantor Gubernur dan DPRD persiapan PKR di Kabupaten Sintang sebagai calon ibukota.

Toh kepastiannya tergantung Presiden. Namun Midji mengajak semua pihak menyatukan langkah, mendorong percepatan pembentukan PKR. Dia memastikan provinsi induk siap membiayai semua proses persiapannya.

“Saya berharap semuanya satu suara. Karena saya ini melanjutkan yang dari lalu. Tinggal kita memperjuangkan bersama. Jadi semuanya kita siap,” ucapnya.

Sebagai bentuk komitmen mendorong PKR, Midji akan mengajak Ketua DPRD Kalbar defenitif, untuk bertemu lagi dengan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).

Menurutnya, dalam Undang Undang Nomor 23, tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, harusnya PKR menjadi prioritas. Sebab, wilayahnya berbatasan langsung dengan negara luar, jiran Malaysia.

“Kita ini provinsi perbatasan. Itu jelas amanat Undang-Undang yang harus dilaksanakan. Kita akan sampaikan lagi data-data tentang ini. Saya pastikan, Provinsi Kapuas Raya itu tidaklah gagal dan sebagainya,” tegasnya.

Bahkan Midji menjamin, jika nanti PKR disetujui menjadi Provinsi baru, selama tiga tahun pemerintahan persiapan Provinsi induk akan menanggung semua biaya operasionalnya.

“Pagunya supaya jelas, minimal Pendapatan Asli Daerah di 5 Kabupaten (Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang dan Kapuas Hulu) kita kembalikan 70 persen untuk wilayah operasional itu. Kenapa 70 persen, karena ada hak daerah tingkat dua 30 persen,” jelasnya.

Selain siap menanggung pembiayaan operasional pemerintahan persiapan PKR, Pemrov Kalbar pun sebut Midji juga akan membantu menyediakan pengadaan pegawainya.

“Kalau infrastruktur kantor permerintahan persiapannya dalam waktu tiga tahun, operasional itu bisa terwujud,” pungkasnya.

 

Laporan: Abdul Halikurrahman

Editor: Mohamad iQbaL