eQuator.co.id – Pontianak-RK. Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang akan terbang menuju Makasar, Sulawesi Selatan, Minggu (21/8) siang transit di Bandara Internasional Supadio untuk mengisi bahan bakar pesawat yang ditumpanginya.
“Dari seluruh Indonesia, jumlah titik api terbanyak berada di Kalimantan Barat,” tegas Tito, kepada sejumlah wartawan di ruang VIP Lanud Supadio.
Tak menyia-nyiakan waktu, Kapolri memberikan tanggapannya tentang Kalbar yang tiap tahun dilanda kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan bencana asap. Dan, selama itu pula tidak ada kemajuan dalam mengatasi atau menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Ditegaskan dia, tindakan yang dilakukan jangan hanya berupa pemadaman, tapi harus ada langkah-langkah preventif yang melibatkan semua pihak. Dan, pemerintah daerah harus berani membuat terobosan dalam rangka memobilisasi kekuatan yang ada. Termasuk TNI dan Polri.
“Hanya saja terkadang terdapat sejumlah problem. Diantaranya Pemda tidak bisa mengeluarkan anggaran jika situasi dan keadaan belum ditetapkan sebagai keadaan siaga atau darurat kebakaran,” ujarnya.
Tito sangat mengharapkan Pemda lebih proaktif, karena TNI-Polri siap bekerja untuk mengatasi Karhutla. “Pasukannya banyak, orangnya banyak, tapi kan butuh makan, butuh biaya operasional, dan lain-lain,” tukas pria berusia 51 tahun ini.
Untuk itu, ia akan meminta kepada Pemerintah dan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan edaran dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen), atau apapun bentuknya. Tujuannya, pengucuran anggaran operasional pemadaman Karhutla tidak harus menunggu status darurat siaga kebakaran.
Alternatif lain, dikatakan Tito, melalui kebijakan pemerintah setempat. Misalnya, Pemprov Kalbar mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) ataupun Peraturan Gubernur (Pergub) menyoal alokasi anggaran untuk pencegahan Karhutla. Anggaran tersebut harus sudah siaga tersedia dan dianggarkan untuk membantu masyarakat.
“Misalnya, masyarakat yang membuka lahan dengan membakar, diberikan peralatannya agar tidak membakar lagi. Kemudian melakukan pendidikan, yang bisa dilakukan oleh Pemda, Bhabinkamtibmas, Babinsa. Dan semua itu kan perlu dibiayai,” jelas mantan Kapolda Metro Jaya ini.
TANPA KEMAJUAN
Tito mengatakan, melihat data yang pernah dipaparkan oleh kepala daerah kepada Presiden Joko Widodo, daerah atau lokasi yang terjadi kebakaran tidak berubah dari tahun ke tahun. Dengan sudah terdata itu, maka seharusnya lebih mudah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan sehingga asap tidak rutin menyesakkan dada masyarakat.
“Tapi kalau anggarannya tidak ada, kasian teman-teman TNI Polri yang ingin bekerja dan ingin berbuat. Karena terbatas anggaran mereka tidak bisa melakukan hal maksimal,” tekan dia.
Problema rutinitas tahunan Kalbar adalah kabut asap yang sangat mengganggu kesehatan dan aktivitas kehidupan serta perekonomian masyarakat. Karena itu, untuk menanggulanginya harus terlebih dahulu mencegah terjadinya Karhutla.
Ia mengapresiasi telah terbentuknya Satgas Penanggulangan Karhutla di Kalbar. Kerja sama TNI, Polri, dan BNPB, menurutnya, juga sudah berjalan cukup baik.
“Satgas yang sudah ada ini, saya apresiasi sudah cukup bagus. Cuma perlu dioptimalkan,” ucap ayah tiga anak ini.
Secara mendasar, Tito lebih melihat pada penanganan Karhutla yang disebutnya harus lebih kepada paradigma responsif. “Sudah dibakar baru bergerak. Sebetulnya kita ingin, Presiden juga ingin, paradigmanya menjadi paradigma preventif,” paparnya.
Dalam hal ini, baik Presiden maupun Kapolri ingin bagaimana mendidik masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian merubah mindset mereka. Melengkapi mereka dengan pola, sistem, pengetahuan praktis, serta sarana yang mendukung masyarakat membuka lahan tanpa membakar.
Paradigma yang sudah berlangsung seusia Indonesia Merdeka, 71 tahun, dengan klengkapan otoritas pemerintah yang ada, masih terabaikan. Karena itu, suami dari Tri Suswati ini menyatakan perlu kebersamaan pusat maupun daerah.
“Kepolisian juga mengharapkan dari Pemda mengalokasikan anggaran untuk itu. Termasuk juga untuk pendidikan dan wawasan kepada masyarakat,” tambahnya.
Sebab, titik yang terbakar ini akan berpengaruh pada penerbangan, berpengaruh pada ekonomi di Kalbar. Dan nanti akan berimbas pada derah lain sehingga akan terganggu semua.
Tito juga meminta masyarakat untuk tidak berpikir sektoral. Seperti misalnya, jangan mementingkan diri sendiri hanya untuk membuka lahan dan membuat dampak yang sangat luas. “Nah, itu harapan kita,” ingatnya.
Karena itu, Kapolri termuda ini memerintahkan seluruh jajaran kepolisian di Kalbar, dari Kapolda, Kapolres, hingga Kapolsek, untuk menindak dan menangkap pelaku-pelaku pembakaran hutan. “Harus ditangkap dan diproses siapa saja, sepanjang bisa dibuktikan jika dia melakukan pembakaran secara ilegal. Agar memiliki efek jera,” tandas dia.
Termasuk Karhutla yang melibatkan perusahaan/korporasi. “Kalau bisa lakukan itu, saya akan hormat kepada Kapolda,” demikian Tito Karnavian.
Laporan: Ocsya Ade CP
Editor: Mohamad iQbaL
