eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Tahun ini warga Kalbar akan melaksanakan Pilkada serentak. Salah satunya memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar.
Selain itu, ada Pilkada di Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kayong Utara, Sanggau dan Kubu Raya. Agar pesta demokrasi ini sukses dan lancar tentu saja situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) harus kondusif.
Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono mengatakan, Pilkada di Kalbar bukan hal yang baru. Pemilihan Gubernur saja ini yang ketiga kalinya. Berarti warga Kalbar sudah memiliki pengalaman, sebab pernah melaksanakannya dan semuanya berjalan aman. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di daerah ini memiliki keinginan yang sangat besar untuk membangun daerahnya.
“Itu lah yang kita inginkan, kita ulangi untuk Pilkada yang nanti, demikian juga Pilkada Wali Kota dan Bupati. Kalbar melaksanakan Pilkada ini bukan barang baru dan itu semuanya lancar,” ujarnya kepada wartawan usai Apel Gelar pasukan Operasi Mantap Praja 2018 di Alun-alun Kapuas, Jumat (5/1) sore.
Keamanan merupakan kebutuhan hakiki bagi setiap manusia. Maka betapa pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban yang kondusif.
“Tidak ada manusia yang ingin sakit, terancam, terusik. Kita semua pasti ingin aman,” ucapnya.
Apel Gelar Pasukan ini untuk mengecek kesiapan seluruh personel, kelengkapan sarana dan prasarana pendukungnya serta keterpaduan unsur lintas sektoral. Dihadiri ratusan pasukan dari TNI-Polri. Hadir pula pejabat TNI-Polri, pejabat Pemerintah Kota Pontianak, Kubu Raya dan Provinsi Kalbar, serta instansi terkait.
Sebanyak 4.337 personel Polri, 1500 personel TNI dan 23.332 personel Linmas dikerahkan untuk pengamanan jalannya Pilkada 2018 di Kalbar. Sementara tempat pemungutan suara (TPS) terdapat 11.666. Supaya pesta rakyat lima tahunan ini benar-benar, TNI-Polri dan pemangku kepentingan lainnya akan mengamankan, mengawal dan menggiringnya sesuai dengan tahap-tahapan yang dilalui pada Pilkada nanti.
Menurut Kapolda, dari pengalaman Pilkada sebelumnya, telah dipetakan kerawanan dari tingkat Kabupaten, kecamatan hingga ke desa. “Kita sudah memaping (memetakan) dari pengalaman yang lalu. Saya rasa kalau rawan, ngak ada yang rawan karena masyarakat kita sudah ngerti semua,” ungkapnya.
Pemilih yang sudah pernah memberikan hak suaranya pada pemilu maupun Pilkada tentu bukan hal yang baru lagi. Namun untuk pemilih pemula harus diberikan sosialisasi terkait aturan pelaksanaan Pilkada tersebut. “Tapi ada yang baru, misalnya umurnya sudah 17 tahun dia pemilih baru. Nah, kita giring dan kawal, begini lho caranya,” pungkas Kapolda.
Pemeriksaan Calon Kepala Daerah Ditunda
Dikutip dari Jawa Pos, Mabes Polri menginstruksikan kepada jajaran kepolisian untuk tidak memeriksa calon kepala daerah yang berurusan dengan kasus selama musim Pilkada. Larangan tersebut merespons opini negatif terhadap pemeriksaan Wali Kota Samarinda dan Makassar yang bersaing dengan Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin dalam kontestasi Pilgub Kaltim. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mempertegas sikap fair-nya dengan memutasi perwira tinggi yang akan maju dalam Pilkada 2018. Di antaranya, Dankorbrimob Irjen Murad Ismail, Wakabaintelkam Irjen Anton Charliyan, dan Safaruddin.
Menurut Tito, pihaknya sudah menginstruksikan kepada Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto untuk menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah selama tahapan pilkada. ”Namun, kami tetap mengadepankan asas equality before the law,” terangnya di lobi Gedung Utama Mabes Polri, Jumat (5/1).
Meski demikian, kebijakan tersebut akan menghentikan proses hukum. Pemeriksaan calon kepala daereh akan berlanjut setelah selesainya tahapan pilkada. Baik, calon yang terpilih atau tidak. “Hal ini untuk mencegah agar penegak hukum tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk menjatuhkan pasangan calon yang sedang berkompetisi dalam pilkada,” paparnya.
Tito juga menepis adanya kriminalisasi yang dilakukan Polri terhadap calon kepala daerah tertentu. Kata dia, kriminalisasi adalah objek kasus bukan pidana tetapi dipaksakan menjadi pidana. Dia mejamin semua proses hukum berunsur pidana dan bukan kriminalisasi. Apalagi, kasus tersebut sudah terjadi hampir satu tahun. “Kalau seperti itu ya penegakan hukum, tolong hati-hati menggunakan bahasa kriminalisasi,” ujarnya.
Yang utama, Tito mengajak semua aparat bersikap netral dalam pilkada. Sebab itu, Polri akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan sebagainya untuk melakukan memorandum of understanding (moU). “Jaga netralitas penegak hukum dan jangan menjadi alat politik,” tegasnya.
Langkah Kapolri tersebut benar-benar di luar dugaan. Sebab, selain menunda pemeriksaan calon kepala daerah, Kapolri juga langsung memutasi sejumlah perwira tinggi yang maju Pilkada. Sesuai telegram Kapolri nomor ST/16/1/2018 tertanggal 3 Januari 2018, Irjen Safaruddin yang menjadi sebab-musabab pemeriksaan Wali Kota Samarinda dan Makassar dimutasi dari Kapolda Kaltim menjadi Pati Baintelkam Polri. Selanjutnya, Irjen Murad Ismail digeser dari Dankorbrimob menjadi Analis Kebijakan Utama Brimob Korbrimob Polri. Murad diketahui mencalonkan diri menjadi Gubernur Maluku.
Irjen Anton Charliyan yang saat ini berposisi di Wakalemdiklat menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Sespimti Polri. Anton sempat dikabarkan akan mencalonkan diri di Pilgub Jawa Barat.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen M. Iqbal menuturkan, mutasi tersebut merupakan tindak lanjut dari beberapa personil yang ikut dalam kontestasi Pilkada 2018. “Jadi yang ikut nyalon diganti tidak dalam jabatan strategis,” jelasnya.
Namun ada pula pergantian yang merupakan tour of duty. Di antaranya, Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Rudy Sufahriadi digeser menjadi Dankorbrimob menggantikan Murad. “Ya, ini untuk meningkatkan kinerja kepolisian,” ujarnya.
Jenderal Budi Gunawan juga masuk dalam mutasi. Yakni, dari Pati di Baintelkam Polri ditugaskan di Badan Intelijen Negara (BIN). “Namun, jabatan BIN tetap dijabat Budi Gunawan. Karena BIN tidak berdasarkan Polri. Sebagai polisi pensiun sesuai regulasi,” ujarnya.
Laporan: Ambrosius Junius, Jawa Pos
Editor: Arman Hairiadi
