Lusa, 100 juta lebih pemilik suara di 269 daerah se-Indonesia memilih pemimpin daerah secara serentak. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan pilkada sebelumnya, gebyar hajatan besar yang menelan dana hingga Rp 6,1 triliun itu kurang terlihat.
eQuator – Masa tenang pilkada serentak 2015 telah dimulai hingga lusa (8/12). Secara umum, kampanye Pilkada tidak lagi sesemarak periode sebelumnya. Namun, dari sisi penyelenggaraan, KPU masih yakin bisa terlaksana karena berbagai persoalan di sejumlah daerah mulai teratasi.
Salah satu lembaga Pemantau Pilkada, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mengungkapkan hasil pantauannya terhadap kampanye pilkada tahun ini yang berlangsung selama 101 hari. Secara umum, kampanye menjadi jauh lebih sepi ketimbang pilkada-pilkada sebelumnya.
Ketua Perludem Didik Supriyanto menjelaskan, sepinya kampanye kali ini karena sebagian besar kampanye dibiayai negara. “Paslon hanya boleh melakukan aktivitas rapat umum, pertemuan terbatas, sehingga tidak semeriah dulu,” terangnya.
Pantauan pihaknya, para paslon tidak memanfaatkan kampanye rapat umum dan rapat terbatas itu dnegan baik. Problemnya adalah ketercukupan dana. Dana kampanye yang disiapkan para paslon kini tidak lagi sebanyak sebelumnya. “Salah satunya karena pilkada berlangsung serentak sehingga cukongnya tidak banyak,” lanjutnya.
Karena kampanye tidak meriah, maka secara umum tidak banyak maslaah yang ditimbulkan. Sebagai perbandingan, tuturnya, pada pilkada sebelumnya masih bisa ditemukan persoalan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Atau konflik soal jadwal rapat umum, bahkan juga gesekan antarpendukung paslon.
Pada pilkada kali ini, pemasangan alat peraga lebih tertib karena dibiayai negara. Otomatis, pemasangannya pun berkoordinasi dengan masing-masing pemda sehingga hampir tidak ada pelanggaran. Kemudian, rapat umum pun kini dibatasi hanya satu kali untuk pilbup dan pilwali, serta dua kali untuk pilgub.
Terbatasnya dana kampanye dibandingkan sebelumnya tampak dari pengakuan sejumlah calon. “Banyak yang mencoba mencari utangan dan mereka tidak mendapatkan itu, khususnya di kabupaten/kota,” tuturnya.
Cukong mulai ogah membiayai kampanye karena beberapa hal. Di antaranya, kewenangan kepala daerah tidak sebanyak dahulu. Kemudian, pilkada yang berlangsung serentak membuat para cukong kebingungan menentukan prioritas. Saat pilkada belum serentak, para cukong masih leluasa pindah dari satu daerah ke daerah lain.
Meskipun demikian, bukan berarti dana kampanye mereka sama sekali tidak ada. “Kami justru khawatir, karena kampanye dibiayai negara, uang mereka digunakan untuk membeli suara,” cetus Didik. Serangan fajar pun diprediksi bakal marak karena uang para kandidat sangat sedikit yang digunakan saat masa kampanye.
Hal lainnya, Didik khawatir pilkada yang kurang meriah menurunkan partisipasi pemilih. “Karena sebagian besar nggak ngeh ini ada pilkada atau tidak sih,” tambahnya. Padahal, target KPU tahun ini cukup tinggi, yakni partisipasi pemilih 77,5 persen.
Sementara itu, saat sebagian warga Jakarta menikmati suasana car free day di Jalan M.H. Thamrin kemarin (6/12), aktivitas berbeda tampak di gedung KPU yang tidak jauh dari jalan utama Jakarta itu. Sejumlah pimpinan lembaga maupun partai politik berkumpul di ruang rapat pleno utama KPU. Tepat pukul 09.30, rapat koordinasi (rakor) persiapan akhir pilkada serentak 2015 dimulai.
Dalam paparannya, Ketua KPU Husni Kamil Manik menjelaskan sejumlah data persiapan akhir pilkada. “KPU di 269 daerah sampai saat ini secara kumulatif sudah siap 99 persen melaksanakan pilkada serentak,” tegas Husni di ruang sidang KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta.
Selain seluruh komisioner KPU, hadir sejumlah stakeholder pilkada. Di antaranya, Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Dirjen Politik Pemerintahan Umum dan Dirjen Keuangan Daerah. Hadir juga Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, Ketua Bawaslu Muhammad, Asisten Operasi Kapolri Irjen Unggung Cahyono, Kepala Badan Intelijen Strategis Laksda Soleman B. Ponto, dan Deputi II BIN Mayjen Thamrin Marzuki.
Dari parpol, tampak Ketua DPP Nasdem Taufik Basari, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen Golkar kubu munas Bali Idrus Marham, dan Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan. Hadir pula Ketua DPP PPP kubu muktamar Surabaya Arman Remy, Sekjen PAN Eddy Soeparno, dan perwakilan parpol lainnya.
Untuk logistik, Husni mengklaim sudah siap 100 persen. “Semua logistik telah sampai ke kecamatan atau PPK. Selanjutnya akan sampai di TPS mulai besok,” lanjutnya.
Husni menambahkan, KPU di beberapa daerah menerapkan kebijakan mengirim logistik dari PPK langsung ke TPS tanpa melalui PPS. Itu dilakukan dengan pertimbangan jarak tempuh yang pendek dan faktor keamanan.
Pengecualian logistik diberlakukan kepada Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang menggelar pilgub. “Pencalonan di Kalteng masih menunggu putusan PT TUN. Saat ini posisinya status quo,” terangnya. Ada putusan sela yang memerintahkan KPU menunda SK pembatalan pencalonan Ujang Iskandar-Jawawi.
Meskipun demikian, logistik untuk Kalteng sebenarnya sudah beres. Tapi, surat suaranya hanya berisi dua paslon minus Ujang. Husni menuturkan, apabila putusan PT TUN Jakarta hari ini memenangkan Ujang, pihaknya akan langsung berhitung soal logistik.
Husni tampak enggan memberikan penegasan bahwa pemilihan di Kalteng bisa ditunda apabila Ujang-Jawawi dimenangkan oleh PT TUN. Dia hanya mengatakan bakal mengalkulasi berapa lama pencetakan surat suara dan distribusinya.
“Kami akan kalkulasi apakah kurang atau lebih dari tujuh hari,” lanjut komisioner 40 tahun itu.
Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa pilkada Kalteng berpotensi tertunda. Namun, saat ditemui seusai rakor, Husni tetap kukuh tidak membicarakan penundaan Pilkada Kalteng. “Jangan diandai-andaikan dulu. Kita lihat saja nanti bagaimana putusan pengadilan,” ujarnya.
Apabila Ujang kalah di PT TUN, Pilkada Kalteng tetap berlangsung sesuai jadwal, yakni 9 Desember. Meskipun dia mengajukan kasasi di Mahkamah Agung (MA), waktunya tidak akan cukup. Penundaan pilkada hanya bisa diberlakukan apabila dia menang di PT TUN.
Persoalan pencalonan lainnya ada di Kabupaten Simalungun. Di daerah tersebut, KPU masih berupaya meminta salinan putusan MA yang memvonis bersalah seorang cawabup, Amran Sinaga. Kasus Simalungun lebih mudah diatasi karena KPU tinggal mencoret Amran, lalu menyosialisasikan agar pemilih tidak mencoblos Amran saat pemungutan suara.
Sementara itu, daftar pemilih tetap (DPT) sudah tidak berubah lagi. Total pemilih dalam DPT untuk pilkada kali ini 100.461.935 orang dari 308 kabupaten/kota. Sebab, ada 48 kabupaten/kota yang hanya menyelenggarakan pilgub. Perinciannya, 50.297.463 pemilih laki-laki dan 50.164.427 pemilih perempuan.
Di luar DPT yang menjadi dasar pencetakan surat suara, KPU telah menetapkan daftar pemilih tambahan (DPTb-1) dengan 268.652 pemilih. Meski tidak tercantum di DPT, mereka dipastikan bisa menggunakan hak pilih. Surat suara pun cukup karena ada tambahan 2,5 persen dari DPT. Persentase DPTb-1 hanya 0,27 persen dari DPT.
Saat hari H pemungutan suara, apabila ada pemilih yang datang ke TPS tapi tidak masuk di DPT maupun DPTb-1, dia akan dimasukkan DPTb-2. Syaratnya, dia harus membawa KTP dan baru bisa mencoblos setelah pukul 12.00. Surat keterangan domisili tidak bisa diterima karena tidak termasuk kategori kartu identitas.
Sumber data DPT dari satu pintu diklaim KPU sebagai kunci mulusnya penyusunan DPT kali ini. Daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) untuk pilkada tahun ini hanya dikeluarkan oleh Kemendagri. Berbeda dengan pilkada sebelumnya atau bahkan pemilu, ketika daerah masih juga mengeluarkan data kependudukan.
Dari DP4 tersebut, KPU tinggal mencocokkan di lapangan. Calon pemilih di DP4 yang meninggal, pindah, atau beralih status ke TNI-Polri tinggal dicoret. Kemudian, yang baru pindah dan mendapat KTP, pemilih pemula, dan pensiunan TNI-Polri langsung ditambahkan oleh KPU. Pihak KPU tidak lagi melakukan kroscek ke kabupaten/kota karena mengecek langsung dari rumah ke rumah seperti sensus penduduk.
Kalaupun ada klaim bahwa banyak penduduk yang belum tercatat di DPT, pihak yang bersangkutan dipersilakan untuk menunjukkan bukti. KPU akan langsung memasukkannya ke DPT atau DPTb-1. Bahkan, DPTb-1 dengan jumlah pemilih yang signifikan langsung dimasukkan ke DPT sehingga ada penetapan ulang. “Sebanyak 31 kabupaten/kota telah melakukan penetapan ulang DPTb-1 atas rekomendasi panwas,” terang Husni saat berbicara di depan parlemen Kamis lalu (3/12).
Di luar urusan logistik, pencalonan, dan DPT, tahapan pilkada relatif mulus. Dalam rakor kemarin, Husni menyampaikan sejumlah aturan main yang baru dipakai pada pilkada kali ini. Mulai pilkada satu putaran, syarat rekomendasi DPP bagi paslon dari parpol, adanya pengawas TPS, hingga kampanye yang dibiayai negara.
“Poin terakhir itu yang membuat pilkada jadi tertib. Saking tertibnya, tampak nyaris tidak bergairah,” ujarnya.
Dia mengklaim sepinya pilkada hanya tampak di sudut-sudut jalan. Sedangkan di perkampungan, geliat pilkada tetap ramai. Sebab, paslon lebih terfokus untuk berkampanye secara dialogis dan bertemu dengan para pemilih.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Muhammad mengakui bahwa garis komando di penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, belum bisa benar-benar efektif. Kadang instruksi dari pusat tidak langsung dilaksanakan oleh jajaran. Bahkan, beberapa daerah malah tidak melaksanakan instruksi sehingga harus diambil alih lembaga di atasnya.
“Sentra gakkumdu (sentra penegakan hukum terpadu, Red) juga tidak seefektif yang dibayangkan,” terangnya.
Meskipun demikian, sejumlah kasus sudah ditangani gakkumdu dan diproses hingga pengadilan. Sebagian sudah inkracht. Khususnya yang berkaitan dengan netralitas aparat pemerintahan. Sementara itu, pelanggaran administratif sudah diserahkan kepada KPU untuk dieksekusi. Sanksi bisa berupa peringatan atau pengurangan jatah kampanye.
Saat ini, lanjut Muhammad, Bawaslu masih mengonsolidasi semua daerah untuk menertibkan alat peraga kampanye (APK). “Penertibannya sudah masif, namun memang tidak bisa langsung tuntas,” lanjutnya. Pihaknya mengupayakan, sebelum hari pemungutan suara, semua APK sudah bersih.
Untuk pengawas TPS, pihaknya menyatakan sudah siap 100 persen. Khususnya dari segi integritas. Menurut dia, bimbingan teknis (bimtek) untuk para pengawas TPS lebih banyak soal integritas ketimbang teknis. Sebab, hal teknis lebih mudah untuk dilaksanakan karena sudah ada panduan.
SOAL DUIT
Di tempat sama, Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan bahwa anggaran Pilkada sudah klir untuk KPU. Sementara anggaran untuk pengawas, terang dia, diatasi hari ini. Ada tiga daerah yang anggaran pengawasannya masih tersendat. “Bengkulu Rp 1,8 miliar; Bolaang Mongondow Timur juga sudah (Rp 157 juta, Red); dan Buru Selatan (Rp 500 juta, Red) besok pagi (hari ini, Red) selesai,” terangnya.
Khusus untuk anggaran pengamanan, Mendagri secara terbuka meminta maaf kepada Polri. Sebab, anggaran itu tidak bisa tersedia sesuai dengan kebutuhan. Selain terbatas, pihaknya tidak bisa memprediksi di suatu daerah pasti terjadi gejolak keamanan. “Minimal, ambang batasnya cukup. Seandainya ada (kekurangan, Red), saya yakin sudah ada komitmen antara Polri dan Kementerian Keuangan,” tambahnya.
Ketua KPU Husni Kamil memberikan penjelasan dengan lebih terperinci. “Kalau persoalan keuangan, sekitar 180 daerah sudah menerima transfer dana hibah dari pemda sebanyak 100 persen, 11 daerah sudah menerima transfer dana hibah dari pemda sebanyak 90 persen sampai 100 persen, dan 78 daerah sudah menerima transfer dana hibah dari pemda sebanyak 50 persen sampai 90 persen,” papar Husni.
Asops Kapolri Irjen Unggung Cahyono menjelaskan, personel pengamanan sudah siap di pos masing-masing. Mereka sudah berpengalaman mengamankan pemilu dan pilkada pada periode sebelumnya serta polanya relatif tidak berubah. Total, 192.209 personel disiapkan untuk pengamanan pilkada. Dari jumlah tersebut, 11.000 personel merupakan bantuan dari TNI.
Untuk hari H pemungutan suara lusa, pihaknya menyiapkan dua pertiga kekuatan karena akan mengamankan seluruh TPS. “Mohon izin Ketua KPU, mulai besok (hari ini, Red) Polri menetapkan status siaga 1,” ujar mantan Kapolda Kalbar itu.
Dari 284 polres yang membawahkan wilayah hukum penyelenggara pilkada, pihaknya sudah membagi ke dalam tiga level pengamanan pada hari H. Kategori aman sebanyak 21 polres dengan tiap 5 TPS akan dijaga 2 personel plus 10 petugas linmas. Kategori rawan 1 sebanyak 192 polres dengan tiap TPS dijaga satu personel Polri dan dua petugas linmas. Sedangkan kategori rawan 2 sebanyak 71 polres dengan tiap TPS dijaga dua polisi dan dua personel linmas.
Untuk pengamanan di PPS, disiagakan 10 personel. Sedangkan PPK mendapat jatah 15 personel pengamanan. Sementara itu, di KPU kabupaten/kota disiagakan satu peleton, sedangkan KPU provinsi dijatah satu kompi. “Untuk di KPU, kami sudah instruksikan anggota agar memasang tenda untuk menunjukkan keberadaan mereka,” tambahnya. (Jawa Pos/JPG)
