eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Dari 17 provinsi yang menggelar Pilkada serentak 2018, Kalbar menempati peringkat ketiga Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) se Indonesia. Dimana Kabupaten Kubu Raya menjadi Pilkada paling rawan di Kalbar.
Skor IKP Pilkada di Kalbar sebesar 3,04. Pilkada di Kalbar berada di bawah Papua yang menempati puncak kerawanan dengan 3,41 dan posisi kedua ditempati Maluku dengan skor 3,25. “Ini merupakan pemetaan dengan kerawanan Pilkada,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalbar Ruhermansyah saat menggelar konferensi pers di kantornya, Rabu (29/11).
Selain 17 provinsi, se Indonesia ada 39 kota dan 115 kabupaten yang menggelar Pilkada serentak 2018. Di Kalbar, ada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur. Sementara Pontianak pemilihan Wali Kota dan Wakil Wal Kota. Ada pula pemilihan Bupati-Wakil Bupati di Kabupaten Mempawah, Kubu Raya, Sanggau dan Kayong Utara
Ada tiga dimensi yang membuat Kalbar memiliki kerawanan tinggi saat Pilkada. Di antaranya, dimensi penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasipatif. Kontribusi kerawanan tertinggi di Kalbar didominasi dimensi kontestasi. Semua variabel dalam dimensi kontestasi terbilang tinggi, khususnya pada variabel kampenye (4,33) dan variabel kontestan (4,00).
Ruhermansyah menyebutkan, tingginya skor pada dua variabel itu dikarenakan adanya kampanye bermuatan Sara, hoaks, fitnah dan adu domba pada Pemilu sebelumnya. Sebab kajian ini dilakukan dengan merujuk pada Pilkada yang telah digelar.
“Dimensi ini berkaitan dengan pasangan calon dan peserta Pemilu. Indikator yang dilihat apakah pasangan calon itu petahanan atau tidak. Apakah melakukan black campaign atau negatif campaign saat kampanye. Selanjutnya, apakah melakukan politik uang atau penghasutan Sara,” terangnya.
Dikatakan dia, untuk dimensi ini sudah mulai terlihat. Bawaslu melihatnya seperti di media sosial dan bentuk fisik yakni baliho. “Kami sudah melihat itu, ada baliho yang bernada provokatif. Ini tentu masuk dalam dimensi kontestasi, penyumbang kerawanan,” ujarnya.
Sedangkan untuk dimensi pelanggaran skornya 2,76. Angka ini masuk dalam kategori rawan sedang. Meski pada kategori sedang, tapi variabel kekerasan terhadap penyelenggaraan berada di kerawanan tinggi, dengan skor 3,67. Hal ini dicontohkan dia, pada kasus pengerusakan Kantor KPU Kubu Raya.
Kemudian kekerasan fisik yang dialami anggota Panwascam Kecamatan Teriak di Kabupaten Bengkayang saat Pilkada 2015. Termasuk dengan pengerusakan fasilitas KPU Kota Singkawang. Selain itu pun, dimensi ini juga berkaitan dengan netralitas, integritas serta profesionalitas penyelenggara Pilkada.
Lalu dimensi partisipasi juga mendapat skor yang hampir mendekati kerawanan tinggi yakni 2,83. Pada dimensi ini, tingginya angka kerawanan ditopang oleh variabel hak pilik dan karakteristik lokal.
Lantas bagaimana dengan kabupaten/kota lainnya di Kalbar yang juga menggelar pilkada serempak di tahun 2018. Tempat tertinggi di pegang Kabupaten Kubu Raya dengan skor 2,12. Namun skor itu masih menunjukkan kerawanan sedang. Sedangkan melihat dari dimensi, masing-masing kabupaten/kota berbeda-beda. Ada yang dimensi kontestasi yang memiliki skor lebih tinggi dibandingkan dimensi penyelenggaraan maupun partisipasi (lengkapnya lihat grafis).
“Tingginya Kubu Raya dibandingkan daerah lain, karena dimensi kontestasi penyumbang skor tertinggi dibandingkan daerah yang lain,” jelasnya.
Ruhermansyah mengatakan, dari hasil riset ini Bawaslu sudah melakukan pencegahan. Misalnya dengan Early Warning System. Kemudian mengajak semua stakeholder, termasuk masyarakat untuk meredam potensi kerawanan. “Ini adalah upaya pencegahan yang dilakukan sejak awal agar potensi itu tidak terjadi,” kata Ruhermansyah.
Kemudian dengan pengawasan masif dan pro aktif. Bawaslu dituntut hingga ke lapisan bawah untuk melakukan pengawasan. Bahkan melibatkan peran serta kelompok masyarakat.
“Ini kami lakukan untuk menghilangkan niat oknum. Contoh kasus, jika ada orang bawa linggis mencongkel rumah orang, ketika patroli digencarkan maka niat itu bisa hilang. Kami membangun forum warga dan kampung pengawasan,” pungkasnya.
Upaya lainnya dengan penindakan. Penindakan dilakukan terhadap pelanggaran sekecil apapun. Bahkan jika tidak masuk dalam pidana Pemilu, akan direkomendasikan ke pidana khusus dan pidana umum lainnya. “Kami juga telah melakukan koordinasi dengan kepolisian guna mencegah timbulnya potensi kerawanan ini,” pungkas Ruhermansyah.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar Umi Rifdiyawati ketika dimintai tanggapannya terkait tingkat kerawanan Pilkada Kalbar yang berada di posisi ketiga se Indonesia mengatakan, sebagai penyelenggara pesta demokrasi pihaknya akan fokus pada penyelenggaraan tahapan. Ia pun menghargai adanya indikasi kerawanan seperti yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Karena menurutnya, sesungguhnya Pilkada melibatkan banyak stakeholder.
“Untuk itu masing-masing stakeholder memiliki tugas dan kewenangan masing-masing dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada. Kalau untuk pengamanan tentu menjadi tanggungjawab kepolisian,” pungkas Umi.
Pilkada Kubu Raya yang dinilai paling rawan di Kalbar, sehingga semua pihak perlu melakukan antisipasi. KPU Kubu Raya akan terus bekerja sesuai regulasi yang ada. “Berpegang teguh yang digariskan oleh KPU Pusat. Tetap menjaga netralitas dan menjunjung tiggi netralitas,”ungkap Ketua KPU Kubu Raya, Gustiar.
Disebutkannya, di Kubu Raya yang dinilai cukup rawan adalah kawasan perbatasan. Di antaranya di kawasan Perumnas, Kecamatan Sungai Ambawang, Pal 9, Kakap, Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Teluk Bakung, Kuala Mandor hingga Gunung Tamang yang berbatasan dengan Sanggau.
“Kalau untuk kawasan perairan tidak terbilang rawan kecurangan, kawasan darat memang cukup rawan terjadinya kecurangan, seperti Pilkada sebelumnya,” ujar Gustiar.
Jika ada kecurangan saat Pilakda, baik politik uang maupun pelanggaran, tentunya masuk ke ranah Panwas. Tapi pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan instansi yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut. “Terutama Panwas, kepolisian, TNI dan pihak lain,”ungkapnya.
Ia berharap, Pilkada yang akan datang berjalan aman dan lancar. Satu sama lainnya tidak ada yang dirugikan. “Untuk peserta Pemilu sesuai dengan undang-undang. Tapi untuk penyelenggara Pemilu harus tetap dengan regulasi yang ada,”harapanya.
Polisi Siap Amankan Pilkada
Sementara itu, Polres Mempawah mengaku siap melakukan pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah yang akan dilaksanakan Juni 2018. Polisi akan mengawal jalannya pesta demokrasi tersebut.
“Pada prinsipnya kami siap melakukan pengamanan terhadap jalannya pesta demokrasi baik Pilkada 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019 mendatang,” ungkap Kapolres Mempawah AKBP, Didik Dwi Santoso.
Polres telah mengkalkulasikan jumlah personel polisi dengan jumlah TPS yang ada di Kabupaten Mempawah. “Saat ini kita masih mengacu pada jumlah TPS lama yang telah dikeluarkan oleh KPU Mempawah,” paparnya.
Ia mengatakan, pendataan TPS juga sedang dilakukan untuk memfloating para personel yang nantinya akan berjaga di masing-masing TPS.
“Adanya TPS yang dibentuk akan kami klasifikasikan. Setelah diklasifikasikan akan kita lanjutkan dengan jumlah personel yang akan duduk dimasing-masing TPS,” ungkapnya.
Pihaknya akan melakukan pemetaan terhadap TPS-TPS yang dinyatakan rawan untuk mengamankan agar proses pelaksanaan di wilayah-wilayah tersebut berjalan dengan aman. “Kami akan menyiapkan 2/3 pasukan yang ada di Polres untuk mem-backup pengamanan. Rawan yang dimaksudnya adalah dari segi geografi,” ungkapnya lagi.
Lokasi TPS yang berada jauh dari Mapolres akan pihaknya masukan di dalam kategori rawan. Sehingga polanya nanti jika masuk kategori rawan satu personel polisi akan mengawasi satu TPS. “Namun jika daerah-daerah di perkotaan seperti di Mempawah mungkin satu personel bisa mengawasi dua hingga tiga TPS,” jelasnya.
Dikatakannya, sejumlah kesiapan juga dilakukan oleh personel polisi di lingkungan Mapolres mempawah. Diantaranya dengan melakukan latihan-latihan Dalmas yang saat ini telah mulai dilakukan personel Polres Mempawah.
Polres Kayong Utara juga siap amankan Pilkada Kayong Utara Juni 2018 mendatang. Persiapan pengamanan terkait Pilkada, Polres Kayong Utara memiliki beberapa tahap.
“Pertama yang sudah kita lakukan selama sebulan ini atas petunjuk Karo Ops Polda Kalbar dan hasil Rakor, dilakukan penggalangan terlebih dahulu. Kita datangi masing-masing bakal pasangan Calon perseorangan yang daftar semua. Kita adakan pendekatan, apa yang mereka inginkan, berapa massa dan dana yang mereka miliki,” terang Kapolres Kayong Utara AKBP Arief Kurniawan melalui Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Kompol Hendra Yuti mengatakan di Kantor KPU, Sukadana, Rabu (29/11).
Seminggu yang lalu, pihaknya melakukan terhadap pasangan calon. Sehingga pada saat KPU mengirimkan surat permohonan bantuan pengamanan, pihak Polres melakukan floating. Hal ini dilakukan, karena tidak ingin mengambil risiko. Sehingga pengamanan penuh yang dilakukan. Melibatkan 3/4 anggota Polres atau sebanyak 85 personil dari seluruh fungsi.
Hasil koordinasi, pihak Polres tidak akan membeda-beda pengamanan terhadap pasangan calon. Pada 25 November hingga 29 November, pengamanan dari Polres Kayong Utara sudah siap di Kantor KPU.
“Pesan dari Kapolres agar para personil jangan mengambil risiko, kita persiapkan dan mengamankan yang semaksimal mungkin,” ujarnya.
Kapolres Kayong Utara kata dia, mengimbau kepada seluruh bakal pasangan calon yang akan mendaftar agar menjaga ketertiban dan kelancaran, baik di jalan maupun di Kantor KPU. “Terutama untuk para pendukung yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua untuk menggunakan helm,” imbaunya.
Dilanjutkannya, jika nanti ada masyarakat yang tidak sepaham dengan calon dan sebagainya, tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Siapun nantinya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, Kepolisian dengan di backup TNI akan melakukan tindakan tegas.
Laporan: Rizka Nanda, Syamdul Arifin, Ari Sandy, Kamiriluddin
Editor: Arman Hairiadi
