eQuator – Pontianak-RK. Setelah memberikan angin segar atas terbentuknya Kabupaten Tayan, anggota Komisi II DPR, H Sukiman, SPd, MM, melanjutkan bertatap muka dengan tokoh masyarakat, agama, adat, pemuda Sekayam—Sanggau.
Dia mengatakan, Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Sekayam Raya dinyatakan sebagai daerah yang menjadi skala prioritas untuk dimekarkan. Karena dinilai sebagai daerah perbatasan negara yang masuk dalam rencana strategis pembangunan nasional.
“Memang pembentukan Kabupaten Sekayam Raya ini proses pengajuan permohonan dan pemenuhan persyaratannya sudah cukup panjang,” kata Sukiman saat melakukan pertemuan di Kecamatan Sekayam, Selasa (5/1).
Pertemuan itu membicarakan DOB Sekayam Raya. Dihadiri tokoh masyarakat, adat, pemuda serta tim pemekaran Kabuapten Sekayam Raya serta Komisi V DPR RI.
Sukiman menjelaskan, proses panjang yang telah dilalui DOB Sekayam Raya ini dimulai tahun 1992. Seharusnya kabupaten ini sudah terwujud, bersamaan dengan Kabuapten Melawi dan Kabupaten Sekadau.
“Proses perjuangan ke depan, demi kepentingan daerah perbatasan. Karena pemekaran ini menyangkut pembangunan strategis negara,” katanya.
Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu berharap Kabupaten Sekayam Raya segera terbentuk. Apalagi sudah mendapatkan Amanat Presiden (Ampres). Kalau mengenai pesyararatan, tidak perlu didiskusikan atau diperdebatkan lagi, karena sudah lengkap semua dan sudah mendapat Ampres dalam kelompok 65 DOB.
“Saya berharap Sekayam Raya masuk dalam prioritas yang mesti harus dikeluarkan SK-nya secara bersama, baik Kemeterian Dalam Negari yaitu Dirjen Otda juga Komisi II terutama Panja DOB,” ujar Sukiman.
Masuk persidangan DPR di awal 2016 ini, dimulai 11 Januari mendatang, Sukiman berjanji akan menyampaikan masukan, saran dan keinginan tokoh masyarakat di perbatasan. “2016 ini mesti terwujud ,terutama peraturan pemerintah mengenai daerah persiapan kabupaten,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, H Sy Abdullah Alkadrie, SH, MH mengatakan, perbatasan sebagai garda terdepan. Dalam artian, bagaimana pun daerah perbatasan muka Indonesia.
“Kita ketahui Entikong berbatasan negara Malaysia. Mestinya harus lebih maju. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa fasilitas dan infrastruktur harus ditingkatkan,” ungkap Abdullah.
Legislator Partai NasDem ini menegaskan, infrastruktur perbatasan jauh tertinggal. Untuk itu Presiden Jokowi memprioritaskan, bagaimana infrastruktur di perbatasan menjadi prioritas utama. “Untuk itu, salah satu yang mesti dilakukan, bagaimana Sekayam Raya dapat terbentuk menjadi kabupaten,” katanya.
Ketua Presidium Pemekaran Sekayam Raya, Kristoforus S Lomon mengatakan, perjuangan pembentukan Sekayam Raya sudah lama, sejak 1992 silam. “Hitung saja sudah berapa lama. Sekayam Raya ini sebagai garda terdepan, wujud dari program pemerintah ingin menjadikan perbatasan sebagai beranda terdepan negara. Maka tidak ada kata lain, adalah otonomi daerah,” ungkap Kristoforus.
Dia berharap Komisi II dan Komisi V DPR RI ikut berjuang. Agar ada kejelasan kapan peraturan pemerintahnya segera diterbitkan. “Karena kalau semakin lama, potensi ekonomi dan kepentingan ekonomi kita semakin tersedot oleh negara tetangga,” jelasnya.
Kristoforus mengatakan, Kabupaten Sekayam Raya bukan hanya untuk kepentingan masyarakat perbatasan dan elit politk. Namun untuk kepentingan negara memajukan wilayah perbatasan.
Laporan: Isfiansyah
Editor: Hamka Saptono
