eQuator.co.id – Memang, jelang Pemilu 2019, orang-orang yang ingin memperkeruh suasana berusaha menumpang dalam berbagai hal. Termasuk dalam gerakan #2019GantiPresiden yang banyak dilakukan lewat kampanye penggunaan kaus.
Entah siapa yang memulai, beberapa hari terakhir, di linimasa media sosial banyak posting tentang polisi yang melakukan razia terhadap tukang sablon. Katanya, polisi mendatangi sejumlah tukang sablon untuk mendata ada atau tidak order sablon kaus #2019GantiPresiden.
Salah satu penyebar informasi tersebut adalah akun Facebook Nyuun (fb.com/cahyafii.nahar). Pada 21 April 2018, akun tersebut mengunggah sebuah status di grup Facebook United Muslim Cyber Army. ’’Pak sekalian pak orang yang ke wc umum di mintai KTP dan no Hp-nya juga. Maaf hya saran,’’ tulis akun Nyuun. Tulisan itu disertai screenshot perbincangan di sebuah aplikasi Messenger.
Dalam screenshot itu terdapat foto seorang polisi berpose di depan tempat sablon. Lalu, di bawahnya ada tulisan ’’Tempat sablon kaos saya pun di datangi polisi jika ada yg buat kaos #2019gantipresiden harus ijin dari polisi dulu. Yg mesen baju harus diminta KTP dan nomor hp nya. Jadi takut terima orderan gitu. Takutnya kita tukang sablon ditangkap’’.
Unggahan yang bersumber dari media sosial itu juga sering disebarkan sejumlah situs. Situs tersebut bahkan dibuat menyerupai portal berita. Misalnya beritaterkinionline.com. Sayang, isi tulisan situs-situs itu hanya kicauan netizen di media sosial. Tak ada upaya untuk konfirmasi ke pihak kepolisian. Atau, menyebutkan razia yang disertai foto seorang polisi itu ada di daerah mana.
Link situs itulah yang kemudian disebarkan kembali ke media sosial oleh sejumlah pihak. Dengan begitu, seolah-olah kabar itu merupakan berita yang layak dipercaya.
Lantaran viralnya kabar tersebut, pihak-pihak yang berkaitan dengan gerakan #2019GantiPresiden sampai membuat sentral pengaduan. Salah satunya GNPF Sumatera Utara. Mereka siap mendampingi jika ada pihak-pihak yang mendatangi atau menekan agar tidak memasang, menggunakan, dan mencetak kaus #2019GantiPresiden.
Dikutip dari Indopos (Jawa Pos Group), Polri membantah adanya razia terhadap tukang sablon yang memproduksi kaus bertulisan #2019GantiPresiden. ’’Tidak ada larangan. Tidak ada. Tidak benar itu. Kabar itu dari mana? Siapa yang melarang dan kapan?’’ ujar Kadivhumas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto.
Presiden Joko Widodo pun sempat bernada tinggi saat bicara soal fenomena baju kaos ini. Menurut Jokowi, tidak mungkin kaos bisa mengganti presiden.
“Sekarang ada lagi, soal baju kaos. 2019 ganti presiden. Masa kaos bisa ganti presiden? Yang bisa ganti presiden itu kan rakyat, bukan baju kaos,” tegas Jokowi dengan nada tinggi dalam sebuah acara beberapa waktu lalu.
Jawa Pos juga menghubungi salah seorang penjual baju #2019GantiPresiden di grup United Muslim Cyber Army. Penjual itu menggunakan akun Facebook bernama Alfiyah Hasna Kamila. Melalui sambungan WhatsApp, penjual baju yang memiliki akun Instagram @mim.clothing itu mengaku sampai saat ini tak ada razia atau pendataan polisi terhadap dirinya. ’’Sampai saat ini saya belum menemukan terkait hal itu,’’ tulisnya. (Jawa Pos/JPG)
Fakta: Mabes Polri menegaskan tidak ada larangan, razia, atau pendataan terhadap produsen atau pemesan kaus #2019GantiPresiden.
