eQuator.co.id – JAKARTA–RK. Presiden Joko Widodo mulai membatasi aktivitasnya yang berpotensi dianggap sebagai pelanggaran kampanye. Salah satunya terkait kebiasaannya membuat kuis dengan hadiah sepeda.
Saat membagikan sertifikat tanah di Kabupaten Bogor kemarin (25/9), calon presiden petahana itu tampil berbeda. Biasanya, di ujung acara, presiden selalu mempersilakan perwakilan undangan untuk maju ke podium. Di situ, sosok yang terpilih diberi pertanyaan sederhana terkait nama ikan, pulau, suku, atau sekadar hafalan teks Pancasila. Jika benar, presiden memberi hadiah sepeda.
Namun, kemarin Jokowi mengumumkan sendiri bahwa kegiatan tersebut ditiadakan. ”Mulai kemarin (Senin, Red) kita enggak boleh bagi sepeda,” ujarnya di halaman Stadion Pakansari, Bogor.
Jokowi mengaku paham bahwa momen pembagian sepeda menjadi saat-saat yang dinanti undangan. Hanya, dia harus menghentikannya untuk menghormati aturan. ”Kan bapak ibu senangnya dibagi sepeda kan. Karena enggak boleh, enggak ada yang maju,” imbuhnya.
Saat dikonfirmasi, Jokowi mengaku sengaja menghentikan bagi-bagi sepeda. Dia khawatir kegiatan itu melanggar aturan kampanye. ”Nanti malah menimbulkan polemik,” ujarnya setelah pembukaan Pekan Purnabakti Indonesia di Balai Kartini, Jakarta.
Dalam sosialisasi yang dilakukan KPU dan Bawaslu di Istana Kepresidenan Jakarta Senin (25/9), persoalan bagi-bagi barang sempat disinggung. Kepala Biro Teknis KPU Nur Syarifah mengatakan, boleh tidaknya memberikan sesuatu sangat bergantung pada jenis dan tujuannya. Jika pemberian tersebut bersifat melekat pada agenda kenegaraan, itu bisa dipertimbangkan.
Pembagian sepeda sebenarnya masuk rangkaian agenda kenegaraan dan di luar jadwal kampanye. Namun, Jokowi mengaku enggan mengambil risiko. ”Saya kira kita hindari lebih baik,” kata mantan wali kota Solo itu.
Jokowi juga sudah memutuskan tidak akan menggunakan hari aktif untuk berkampanye. Dia akan melakukan kampanye pada Sabtu dan Minggu. Tim kampanye nasional Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pasangan Jokowi- Ma’ruf Amin membantah bahwa strategi itu dianggap memanfaatkan jabatan presiden.
Wakil Ketua TKN KIK Abdul Kadir Karding mengatakan, hari aktif Jokowi digunakan untuk tugas kenegaraan. ”Ini menunjukkan Pak Jokowi tidak mikir dirinya sendiri. Ini bukti bahwa Pak Jokowi mementingkan urusan bangsa dan negara,” terang dia saat konferensi pers di Posko Cemara, Jalan Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. (Jawa Pos/JPG)
