eQuator – JAKARTA – Direktur Energi Watch Ferdinand Hutahaean mengatakan, tidak ada alasan lagi bagi Presiden Joko Widodo mempertahankan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Sebab, Panitia Hak Angket Pelindo II DPR sudah mengeluarkan rekomendasi pemecatan Menteri BUMN tersebut.
Ditambah lagi adanya penetapan Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino sebagai tersangka quay container crane 2010.
“Fakta yang mencuat sekarang ini, Rini Soemarno tak mungkin dipertahankan,” kata Ferdinand, Sabtu (19/12) di Jakarta.
Ia mengingatkan, Presiden Jokowi jangan sampai tersandera dengan masih adanya Rini di Kabinet Kerja pascadikeluarkannya rekomendasi oleh Pansus Pelindo II.
Menurut dia, jika Rini dipertahankan, justru akan menyandera bahkan bisa menjadi beban bagi presiden. “Karena itu, tak ada jalan lain, selain presiden melepaskan beban tersebut,” ungkap Ferdinand.
Masalahnya sekarang, kata Ferdinand, meskipun memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif presiden namun sudah bukan rahasia lagi adanya tarik menarik kepentingan di dalam kabinet antara Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.
Karenanya kata Ferdinand, ini saatnya Jokowi membuktikan diri bahwa ia panglima tertinggi di pemerintahan. Menurut dia, jika nantinya Jokowi tak berani memecat Rini maka akan timbul kesan presiden segan bahkan takut dengan JK.
Sebab, jika kemudian Jokowi tak berani misalnya mencopot Rini, maka akan ada kesan presiden segan, bahkan takut dengan Kalla.
Apalagi, masih segar dalam ingatan publik, sebelum MKD memutuskan sanksi bagi Setya Novanto, presiden bicara meminta mahkamah kehormatan parlemen harus mendengar suara publik.
“Nah, sekarang Jokowi juga harus mendengar suara rakyat, suara publik yang menginginkan Rini dicopot dari posisinya dan segera diganti,” katanya.
Direktur Center For Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mengingatkan sebelum terjadi kegaduhan politik, Jokowi harus bertindak memecat Rini. “Kalau dia copot artinya pemimpin sejati dan meningkatkan wibawanya di depan Kalla,” kata Uchok.
Sebaliknya, Uchok menegaskan, kalau tidak berani mencopot artinya memang tipikal pemimpin yang selalu pinjam tangan orang hanya untuk menyelamatkan dirinya.
Sebelumnya Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka mengingatkan Jokowi wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR jika benar-benar menaati konstitusi dan Undang-undang (UU) yang berlaku.
Sedangkan JK menilai rekomendasi dari Pansus Pelindo II agar Rini dan Dirut Pelindo II RJ Lino dicopot dari jabatannya sebagai saran politik.
Kalla mengatakan bahwa pemerintah memiliki pertimbangan lain untuk melaksanakan atau menolak rekomendasi tersebut.
“Di DPR itu suatu saran politik, tentu (pemerintah) selain mempertimbangkan politis juga mempertimbangkan aspek lainnya,” ucap Kalla, di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/12/).(boy/jpnn)
