eQuator.co.id – Kabar Kemenangan Donald Trump mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kepala pemerintahan negara satu per satu mulai mengucapkan selamat kepada presiden ke-45 Amerika Serikat tersebut. Namun, Indonesia justru menunda ucapannya kepada sang taipan.
Presiden Joko Widodo memberikan selamat atas kemenangan Trump. ’’Saya mengucapkan selamat kepada presiden terpilih Donald Trump,’’ ujar Jokowi usai membuka olimpiade matematika di Tangerang semalam (9/11).
Jokowi juga mengucapkan selamat kepada rakyat AS atas terselenggaranya pemilihan presiden tersebut. Dia mengapresiasi proses demokrasi yang berlangsung di negeri paman sam itu. ’’Hasil Pemilihan presiden tersebut mencerminkan kehendak mayoritas rakyat Amerika,’’ lanjut Presiden 55 tahun tersebut. Apapun pilihan rakyat amerika, dia menghargainya.
Jokowi menambahkan, Hubungan Indonesia dan AS akan tetap baik ke depan. Indonesia siap untuk melanjutkan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua negara. ’’Saya juga mengajak Presiden Amerika terpilih untuk terus melanjutkan kerjasama membangun perdamaian dan menciptakan kesejahteraan dunia,’’ tambahnya.
Kemenangan tersebut juga mendapat ucapan selamat dari Partai Golongan Karya.. Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang sempat bertemu Donald Trump pada September tahun lalu merasa senang dengan kemenangan capres dari Partai Republik itu.
”Sebagai sahabat sebagai teman saya mensyukuri dan bahagia tentu sebagai teman yang baik dengan kemenangan Donald Trump ini bisa menjadi sesuatu yang baik untuk saya dan buat negara,” ujar Novanto di kantor DPP Partai Golkar, kemarin (9/11).
Menurut Novanto, kemenangan Trump diharapkan menambah erat hubungan antara Indonesia dengan AS. Novanto berharap hal ini bisa menambah nilai penanaman modal negeri Paman Sam itu kepada Indonesia. ”Mudah-mudahan dengan kemenangan ini hubungan Indonesia dan Amerika akan lebih baik khususnya baik dalam perdagangan baik dalam investasi dan hubungan bilateral ini semakin akrab,” tandasnya.
Pada September tahun lalu, Novanto yang masih menjabat Ketua DPR melakukan pertemuan dengan Trump, selaku bakal calon presiden AS. Tidak hanya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga ikut serta. Pertemuan dua pimpinan DPR itu sempat memicu kontroversi di tanah air.
Berbeda, anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari justru khawatir kemenangan Trump bakal berdampak buruk pada perekonomian di Indonesia. Menurut dia, kemenangan yang bersangkutan akan membuat pergerakan pasar menjadi lesu.
”Jangan lupa, ekonomi Amerika itu juga signifikan bagi ekonomi kita,” tutur Eva, di Komplek Parlemen, Jakarta, kemarin. Dia lalu mengingatkan tentang The Federal Reserve (bank sentral AS) yang telah berancang-ancang menaikkan interest rate (suku bunga). Dan, jika nantinya benar-benar dinaikkan, lanjut dia, kebijakan tersebut sedikit banyak tentu akan berdampak pula pada rupiah.
Eva lalu menghubungkannya dengan kebijakan Tax Amnesty yang kini menjadi fokus pemerintah Jokowi-JK. ”Dolar itu lagi masuk ke sini, jika ternyata begitu hasil pilpresnya tentu akan berdampak. IHSG saja sudah langsung melemah,” bebernya.
Selain itu, imbuh dia, pandangan Trump soal isu SARA juga mengkhawatirkan. Bahwa, ada kesan yang bersangkutan anti-Islam. Jika nantinya kebijakan-kebijakan yang dibuat benar-benar mendiskriminasi kelompok muslim yang notabene minoritas di sana, dikhawatirkan akan memunculkan reaksi pula di tanah air. ”Khawatir ada efek balas dendam, dibalikin situasinya di sini (Indonesia, Red),” katanya. (bay/dyn)
Pengamat Diplomasi Internasional Dino Patti Djalal menilai, kemenangan Trump merupakan insiden yang perlu mendapatkan kajian yang mendalam. Menurutnya, faktor yang menyebabkan kemenangan sang taipan meski banyak yang memprediksi sebaliknya terlalu kompleks untuk ditarik kesimpulan cepat. Namun, dia menilai bahwa hal ini menandakan bahwa visi dan rencana selama kampanye Trump membekas terhadap banyak rakyat Amerika Serikat (AS).
Menurutnya, sebagian komunitas AS saat ini memang tengah menyimpan sentimen negatif terhadap kaum muslim dan imigran. Termasuk semangat anti rezim pemerintahan inkumben yang dinilai punya kebijakan buruk. Kebijakan populisme Trump lah yang akhirnya menyentuh kecemasan sebagian besar warga AS.
’’Seakan-akan populisme (kebijakan mengutamakan rakyat, Red) dari Trump menjadi setrum terhadap sentiment negatif yang sedang melanda AS,’’ ungkapnya.
Namun, lanjut dia, banyak agenda-agenda politik selama kampanye Trump yang sebenarnya tidak tersetruktur. Terutama, dalam diplomasi luar negeri. Visi yang dilempar oleh suami dari Melania Trump ini terkesan adhoc atau solusi yang parsial. Sehingga, dia tak heran jika arah politik luar negeri negeri paman Sam bisa berubah sedikit.
’’Yang jelas, hubungan dengan Rusia mungkin memang akan lebih dekat. Sedangkan, hubungan dengan Tiongkok akan lebih tegang,’’ ungkapnya. Terkait hubungan dengan negara wilayah Timur Tengah, Dino mengaku belum bisa memprediksi meski mengaku ada kemungkinan ikut menegang.
Di tengah itu, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu Indonesia harus tetap memegang teguh politik bebas aktif. Menurutnya, sesuai protokol, pemerintah Indonesia harusnya memberikan ucapan selamat kepada presiden terpilih Donald Trump. Sebab, dia dipilih dari porses demokrasi oleh rakyat AS.
Namun, dia menegaskan bahwa pemerintah juga tak boleh lunak jika memang Trump mengeluarkan kebijakan atau sikap yang ofensif terkait muslim atau imigran. ’’Pemerintah Indonesia harus bersikap prinsipil. Kalau ada kebijakan yang sifatnya melanggar pinsip Indonesia, harus berani mengkritisi,’’ ungkapnya.
Memang, banyak kata-kata yang diumbar Trump selama kampanye membuat geram banyak pihak termasuk negara-negara lain. Mulai dari membangun tembok perbatasan sampai memblacklist muslim dari AS. Namun, yang menjadi pertanyaan apakah semua itu bakal benar-benar dilakukan? Pakar Hubungan Luar Negeri Hikmahanto Juwana mengaku ragu.
Dia menegaskan, sampai saat ini pemerintah punya sistem birokrasi yang cukup kukuh. Sehingga, tak mudah bagi politisi yang hanya menjabat sementara bisa membuat kebijakan ekstrim yang bisa mempengaruhi politik dan ekonomi negara.
’’Menurut saya tidak akan (terjadi kebijakan ekstrim). Karena di AS politis itu datang dan pergi, yang menjaga itu birokrasi,’’ ungkapnya.
Dia menganggap, kampanye tersebut hanya menjadi pemanis untuk menangkap banyak voter di Amerika Serikat. Sama seperti kasus Obama yang berjanji menutup penjara Guantanamo Bay namun tak terwujud hingga akhir kepemimpinan. ’’Obama yang ingin menggolkan Obama Care saja terjegal,’’ ungkapnya.
Yang menjadi PR AS, lanjut dia, justru dibebankan kepada kepala perwakilan AS di negara asing. Pasalnya, sudah muncul sentimen negatif dari negara lain terhadap Trump. Karena itu, perwakilan harus meyakinkan bahwa kebijakan luar negeri AS masih tetap konsisten seperti rezim sebelumnya. (byu/dyn/bay/bil)
