eQuator.co.id – Pontianak-RK. Mau dan siap jadi Menteri? Tunggu telpon dari Joko Widodo, Presiden terpilih periode 2019-2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, bersama wakilnya KH Ma’ruf Amin.
Isu paling hangat, siapa bakal jadi Menteri. Dan Parpol koalisi pun berkemas menunggu atau manuver minta jatah kursi kabinet. Sebut saja Partai Nasdem yang meminta 11 kursi Menteri, PKB mau 10 kursi, dan belum jelas berapa yang diinginkan PDI Perjuangan yang mengusung Jokowi.
Rupanya, PDIP bersikap menunggu durian runtuh. Wasekjen PDIP Ahmad Basarah tegas menyatakan kalau partainya menyerahkan sepenuhnya kuota kursi kabinet kepada Presiden terpilih Ir. Jokowi untuk menentukan para Menteri Kabinet mendatang.
“PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya pada kearifan Pak Jokowi. Karena menyusun kabinet dan menentukan Menteri itu hak prerogatif Presiden,” ujar Ahmad Basarah ditemui saat kunjungan kerja sebagai Wakil Ketua MPR RI di Kota Pontianak, Sabtu, (6/7) siang.
PDIP, kata dia, tidak ingin mendahului keputusan Jokowi, yang memilih dan menentukan susunan kabinet. Jokowi pula yang mengelola pemerintahan, maka koordinasi dan komunikasi tentu dilakukan Presiden dengan koalisinya.
“Pada prinsipnya kita mendukung Pak Jokowi apabila kekuasaan itu dipakai untuk merangkul dan menyatukan bangsa,” katanya.
Pasca ditetapkan Joko Widodo-Ma’ru Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo pun mengajak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno membangun bangsa ini bersama. Menurut Basarah, merangkul tidak harus memasukan ke dalam kabinet.
” Pengertian merangkul itu kan tidak harus memasukkan ke dalam kabinet. Merangkul dalam pengertian menyatukan kembali visi misi gagasan yang terbelah akibat Pilpres kemarin,” kata Ahmad Basarah, mengaku menyambut baik rencana pertemuan antara Prabowo dan Jokowi.
Menurutnya, kedua tokoh tersebut merupakan tokoh bangsa yang punya pendukung. Yang jika secara simbolik menunjukan komitmen persahabatan, komitmen persaudaraan dan komitmen menjaga keutuhan bangsa Indonesia, Wasekjen PDIP ini yakin Indonesia maju.
“Saya yakin akan memberikan kesejukan bagi bangsa Indonesia yang terlalu lelah dengan berbagai macam kegaduhan, kebisingan politik, sebagai akibat proses Pilpres yang begitu panjang kemarin,” ujarnya.
Yang paling penting, kata dia, tugas Pak Jokowi adalah merangkul seluruh kekuatan bangsa. Memperkokoh kembali prinsip prinsip negara Pancasila dari segala macam ancaman pihak-pihak yang ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar idiologi lain. Dari pihak-pihak yang ingin mengganti bentuk negara kesatuan dengan bentuk negara yang lain. Tak dirinci Ahmad Basarah kelompok mana yang akan mengganti ideology Pancasila dan bentuk Negara.
“Saya kira semangat menyatukan kekuatan bangsa inilah yang ingin Pak Jokowi kedepankan. Kalau menyangkut soal koalisi, kabinet segala macam itu sepenuhnya adalah hak prerogratif Presiden,” tegasnya.
Ditanya tentang sikap PDIP, apabila oposisi masuk ke dalam pemerintah, dirinya pun mengembalikan kepada Jokowi. “Kita serahkan kepada Pak Jokowi, jawabannya begitu,” pungkasnya.
Senada, Politisi PDIP Zuhairi Misrawi menyampaikan pihaknya mempercayakan sepenuhnya ke Presiden Jokowi. Termasuk terkait kemungkinan kader muda yang masuk kabinet. Dia lantas menyebut beberapa figur muda di PDIP. Di antaranya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto serta dua wasekjen Ada Eriko Sotarduga, Ahmad Basarah. ’’Mereka itu kan orang muda semua. Saya kira sangat layak lah,” papar Zuhairi.
Zuhairi menambahkan, untuk menentukan calon menteri, Presiden Jokowi akan berkomunikasi dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. PDIP siap menyodorkan nama-nama terbaik. ’’Apalagi Pak Jokowi adalah kader PDIP. Tentu beliau akan komunikasi dengan ketua umum,” bebernya.
YANG MUDA YANG DIPILIH?
Bursa calon menteri yang akan mengisi kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin memang terus bermunculan. Termasuk wacana calon menteri usia muda. Kans generasi milenial untuk ikut mengisi gerbong kursi menteri terbuka lebar.
Sinyal tersebut justru pertama kali diletupkan Presiden Joko Widodo saat ditanya wartawan 30 Juni lalu. Pertimbangan presiden agar anak-anak muda bisa belajar mengelola pemerintahan.
’’Kita ingin ada yang muda-muda dalam rangka regenerasi ke depan. Kenapa sih? Kan menteri bolehlah yang umur 20-25 tahun. Atau 25-30 tahun. Biar yang muda-muda bisa belajar kepemimpinan negara,” papar Presiden Jokowi saat itu.
Gayung pun bersambut. Parpol-parpol pengusung Jokowi-Ma’ruf kini mulai menyiapkan sosok kader-kader milenial mereka. Salah satunya Golkar.
Ketua Bappilu Bidang Media dan Opini Partai Golkar Meutya Hafid mengatakan pihaknya mendukung penuh langkah Presiden Jokowi yang hendak merekrut anak muda dalam mengisi kursi menteri.
Golkar, papar dia, telah menyiapkan sejumlah kader muda yang siap menduduki jabatan itu. Tentu disesuaikan dengan kompetensi yang dimilikinya. ’’Golkar sudah menyiapkan,” kata Meutya Hafid dalam diskusi ’’Ribut Rebut Kursi Menteri” di D’consulate Resto and Lounge, Jakarta Pusat, kemarin (6/7).
Namun dirinya masih enggan menyebutkan siapa sosok tersebut. Termasuk kemungkinan slot kursi menteri apa saja. Namun beredar kabar, nama Meutya Hafid juga masuk dalam kriteri itu. Sebab mantan reporter televisi (TV) itu tergolong masih muda karena berusia 41 tahun. Ditanya kebenaran kabar itu, anggota DPR itu hanya menjawab dengan senyum.
’’Nama (calon menteri muda, Red) sudah masuk ke Pak Ketua Umum (Airlangga Hartarto, Red). Sudah ada di tangan beliau,” paparnya lalu tertawa.
Menurut Meutya Hafid, anak muda dapat dilibatkan dalam pemerintahan untuk mengisi sejumlah pos kementerian. Seperti menteri pemuda dan olahraga (Menpora), menteri pariwisata (Menpar) dan menteri komunikasi dan informatika (Menkominfo).
’’Sebetulnya anak muda bisa di mana saja. Tapi menurut saya ada berapa pos yang mungkin lebih mudah adaptasinya,” bebernya.
Lebih jauh Meutya Hafid menyampaikan tiga pos menteri itu (menpora, menpar dan menkominfo) lebih mengena kalau ditangani anak-anak muda.
Bidang komunikasi dan informatika, contohnya. Presiden Jokowi, sambungnya, sangat menaruh perhatian. Terutama dalam mengembangkan digital ekonomi berbasis teknologi.
Wakil Sekretaris (Wasekjen) PKB Daniel Johan juga menyampaikan hal serupa. PKB, kata dia, punya banyak stok kader muda yang berusia di bawah 40 tahun.
’’Jika diminta presiden kami sudah siapkan,” papar Daniel tanpa menyebut nama.
PKB sendiri terang-terangan mengincar 10 kursi menteri. Termasuk di antaranya menpora serta menteri pendidikan. Jatah 10 menteri tersebut tidak termasuk permintaan dari NU. Padahal PKB dan NU notabene punya basis kultural yang sama, yaitu kalangan nahdliyin. Menurut Daniel, NU punya hak yang sama meminta jatah menteri karena punya sumbangsih besar memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf.
’’PKB dilahirkan oleh NU tetapi PKB bukan NU. Tentu itu sesuatu yang terpisah,” imbuhnya.
Terpisah, Direktur Eksekuitif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan keberadaan menteri muda di kabinet Jokowi-Ma’ruf sangat terbuka lebar. Apalagi presiden sudah memberi sinyal. Hanya saja dia meminta yang disodorkan ke presiden tidak sosok muda secara usia.
’’Tapi juga kapabel dan berintegritas. Juga punya jaringan luas,” papar Pangi.
Calon menteri muda juga harus punya kemampuan dan gagasan terobosan. Bisa mengikuti ritme kerja presiden. Atau minimal mengimbangi dan tahu betul apa yang diinginkan presiden.
Menurut Pangi, anak-anak muda dalam barisan menteri bukanlah hal yang baru. Itu dipratekkan dengan terpilihnya Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia bernama Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Anak buah Perdana Menteri Malaysia Mahatir Mohamad itu saat ini baru berusia 26 tahun.
’’Jadi anak muda jadi menteri bukan hal baru,” tuturnya.
Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Saddam Al Jihad menyambut positif wacana anak muda masuk kabinet pemerintahan. Menurutnya, itu sebagai bentuk ketersambungan antargenerasi. ’’Niat presiden sudah bagus. Agar anak muda bisa belajar mengelola negara. Karena yang melanjutkan estafet ini kan pemuda,” paparnya.
Menteri dari kalangan milenial, tambah dia, bisa membangun youth government atau pemerintahan pemuda. Youth government adalah sistem tata kelola pemerintahan yang bertumpu gagasan dan inovasi.
Organisasi pemuda, sambungnya, tidak setuju kalau anak muda hanya disandingkan dengan jabatan menpora saja. Namun bisa juga di bidang yang lain. Tergantung kemampuas dan disiplin ilmu yang dimiliki.
Salah seorang di antaranya adalah Arief Rosyid mantan ketua PB HMI. Yang bersangkutan juga dikenal sebagai dokter gigi. Nama lainnya yang juga dimunculkan adalah mantan ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sahat Sinurat. Selain aktivis, dia juga seorang teknokrat dan alumnus magister studi pembangunan ITB.
’’Di sini anak muda bisa memulai perannya,” tandasnya.
WASPADA EKONOMI JADI
MESIN ATM PARPOL
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Idenf) Enny Sri Hartati sepakat nama-nama calon menteri harus mulai dimunculkan saat ini. Dengan begitu masyarakat, kata dia, bisa memberi penilaian secara terbuka. Apakah yang bersangkutan punya kemampuan dan integritas atau tidak. ’’Presiden bisa menjadikan masukan masyarakat untuk melihat calon pembantunya,” imbuhnya.
Menurutnya, semakin banyak parpol memunculkan nama-nama calon menteri, maka kesempatan publik untuk menilai yang bersangkutan juga semakin besar. Dan itu bagus untuk mengontrol kualitas pemerintahan ke depan.
Di sisi lain, dia menyinggung tentang kondisi bidang ekonomi. Dia menilai bidang ekonomi musti harus mendapat perhatian lebih besar di periode 2019-2024. Dikatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini cendrung stagnan. Yaitu berkisar pada angka 5 persen.
’’Dikomparasikan dengan besarnya angka pencari kerja baru, pertumbuhan ini belum lah cukup,” imbuh Enny.
Disampaikan, tim ekonomi yang dibentuk nanti harus mampu menjawab persoalan itu. ’’Harus betul-betul sosok yang tepat. Karena ini salah satu pekerjaan utama pemerintah periode lima tahun mendatang,” jelasnya.
Lebih jauh diungkapkan, tidak relevan mendikotomikan menteri bidang ekonomi harus dari unsur parpol dan profesional. Harus ditekankan pada sosok yang kompeten dan berintegritas. Tetapi mempercayakan tim ekonomi dan bidang teknis lainnya pada kalangan profesional dapat mengurangi resiko.
’’Kalau menteri bidang ekonomi dari parpol ada resikonya. Harus diwaspadai bidang ini bisa menjadi ATM parpol,” tegas perempuan berkerudung itu.
Laporan: Andi Ridwansyah, Jawa Pos/JPG
Editor: Mohamad iQbaL
