eQuator – Pontianak-RK. Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 dapat dimulai pada awal Januari mendatang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie mengatakan, optimisme Pemerintah Provinsi Kalbar itu didasari pada rencana penyelenggaraan evaluasi APBD 2016 di Kementerian Dalam Negeri pekan depan.
“Jika evaluasi tersebut rampung sesuai target pada 15 hingga 17 Desember 2015. Itu artinya Provinsi Kalimantan Barat dapat memulai proses tender berbagai proyek pembangunan,” ucap Sekda Kalbar, M Zeet, Sabtu (12/12).
Ia menjelaskan, sehingga pada Januari 2016, daya serap anggaran akan meningkat. Sementara hingga awal Desember penyerapan APBD Kalbar 2015 berada pada posisi 84-86 persen dan ditargetkan dapat mencapai 94 persen diakhir tahun.
“Sedangkan, penyerapan APBN menjadi faktor utama masih rendahnya penyerapan anggaran di Kalimantan Barat,” paparnya.
Pemerintah Provinsi Kalbar menilai bahwa adanya perubahan menyangkut berbagai kebijakan makro penggunaan APBN melatarbelakangi rendahnya penyerapan APBN setiap tahun.
“Seperti berkaitan dengan petunjuk operasional ataupun keputusan terhadap APBN perubahan,” jelasnya.
Sebelumnya, pada 30 November lalu, DPRD Provinsi Kalbar mengesahkan APBD Kalbar 2016 sebesar Rp4,5 triliun lebih.
Terkait dengan sering terhambatnya penyerapan APBD Kalbar yang dilatarbelakangi oleh berbagai kebijakan terhadap penggunaan APBN.
Sekda mengatakan, pihaknya mengharapkan pemerintah pusat mulai mempertimbangkan untuk tidak menyelenggarakan APBN Perubahan di pertengahan tahun.
Di mana, penetapannya cukup sekali dilakukan pada awal tahun. Menurutnya, jika terjadi perubahan maka anggaran yang ada lebih baik langsung ditransfer ke rekening pemerintah daerah. “Sehingga secara otomatis anggaran tersebut akan menambah besaran nilai APBD provinsi,” ulasnya.
Sebelumnya, DPRD Provinsi Kalbar berharap setelah ketok palu APBD 2016, pihak eksekutif dapat secepatnya melakukan pengerjaan terutama berkaitan dengan infrastruktur yang ada di Kalbar.
“Setelah ketok palu APBD 2016, tentu sesuai harapan masyarakat. Dengan kondisi daerah kita Kalbar masalah infrastruktur yang diinginkan,” ujar anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar, Prabasa Anantatur, di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan, jangan sampai terulang kembali APBD dikerjakan selalu di ujung akhir. Inikan sangat tidak dimanfaatkan betul yang dilakukan eksekutif.
“Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran. Kami dari DPRD inginkan sesuai dengan fungsinya berkaitan dengan pengawasan. Selain buggeting pengawasan, kita inginkan Febuari dan Maret, esekutif sudah melakukan proses tender,” tegasnya.
Menurutnya, baik yang ada di tingkat provinsi terutama usulan masyarakat tentang jalan lingkungan. “Ini sangat diperlukan. Apalagi jalan provinsi karena berkaitan dengan perekonomian daerah,” lugasnya.
Reporter: Isfiansyah
Redaktur: Andry Soe
