eQuator.co.id-SINTANG-RK. Infrastruktur jalan di Kabupaten Sintang masih menjadi permasalahan serius yang hingga saat ini belum terselesaikan. Misalnya Jalan Pedadang Hulu di Kecamatan Ketungau Hilir yang kondisinya cukup parah.
Jalan yang menghubungkung tiga kecamatan ini kondisinya semakin hancur akibat intensitas hujan yang cukup tinggi akhir-akhir ini. Hal itu pula yang membuat masyarakat kerap megneluh saat melintasi jalan tersebut. Tidak hanya harus kotor-kotoran, kendaraan yang melintas jalan tersebut banyak yang terjebak di kubangan lumpur.
Salah seorang yang kerap melalui Jalan Pedadang Hulu yaitu Sukarti. Ia merupakan seorang guru yang mengajar di Ketungau Hilir. Hampir setiap hari ia menerobos ruas jalan yang rusak parah mulai dari Pedadang Hulu hingga SMA 1 Ketungau Hilir.
“Masih bisa sepeda motor. Tapi perlu tenaga ekstra dan kesabaran tinggi ketika melintas,” ujarnya di Sintang kemarin.
Dijelaskannya, jalan tersebut penuh lumpur dalam. Kadang motor harus dipukul lantaran tergenang banjir. “Tak jarang pula antrean untuk melintasinya karena ada mobil yang terbenam,” katanya.
Menurut Sukarti, jalan tersebut semakin rusak parah lantaran banyaknya kendaraan yang melintas. Mulai angkutan masyarakat hingga milik perusahaan. Sementara jalan itu masih berupa tanah. “Mobilitas di jalan itu sangat tinggi. Apalagi sekarang sudah ada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Beluh Mulyo,” jelasnya.
Kerusakan menuju jalan Ketungau itu pula yang membuat tarif angkutan Sintang-Nanga Ketungan capai Rp100 ribu per orang. Angkutan umum tersebut menggunakan mobil Strada bergardan ganda. Dia berharap pemerintah dapat segera memperbaiki jalan tersebut. Begitu pula dengan pihak perusahaan juga diminta turut andil. Mengingat perusahaan juga menggunakan jalan itu untuk mengangkut buah kelapa sawit.
“Perusahaan di Ketungau Hilir cukup banyak. Andai mereka mau patungan untuk perbaikan, saya yakin kerusakan bisa ditangani,” lugas Sukarti.
Menanggapi itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sintang, Murjani mengatakan, jalan dari Kota Sintang, tepatnya Jembatan Kapuas hingga Simpang Yosef merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalbar. Pihaknya akan mengusulkan ke Pemprov Kalbar kalau jalan itu rusak.
“Karena itu wewenang mereka. Hanya saja apabila pemerintah pusat mau menanganinya juga bisa. Tapi susah, karena terkait dengan aset,” singkat Murjani.
Laporan: Saiful Fuat
Editor: Arman Hairiadi
