eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Peningkatan Jalan Ampera masuk tahap pengaspalan. Namun pembangunannya masih terganjal pembebasan lahan warga.
“Ampera sudah hampir rampung dikerjakan. Sekarang sudah tahap aspal dan pelebaran. Palingan tinggal 50 meter lagi sisanya,” ucap Plt Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Kamis (11/10).
Diakui Edi semestinya memang ada ganti rugi terhadap bangunan dampak pelebaran jalan tersebut. Proses ganti rugi ini masih dalam tahap sosialisasi. “Untuk Jalan Paralel Ampera memang ini yang sedikit terkendala, yaitu soal ganti rugi bangunan. Nanti kita sosialisasikan lagi pada masyarakat,” katanya.
Masih terdapat beberapa bangunan terkena imbas peningkatan jalan tersebut. Edi juga tidak menampik, kendala lambannya pengerjaan Jalan Ampera lantaran anggaran Pemkot minim.
“Masyarakat perlu tahu bahwa selama ini proses pembebasan lahan untuk pelebaran dan pengerjaan Jalan Ampera, tak ada uang ganti lahan. Yang ada hanya pergantian uang bangunan rumah,” terangnya.
Agar pengerjaan Jalan Ampera bisa berjalan kembali, dirinya akan minta petugas untuk melakukan sosialisasi lagi. Dari sosialisasi yang sudah dilakukan sebelumnya, sebagian besar masyarakat sudah menyerahkan lahannya kepada Pemkot. “Bahkan jalan paralel yang sudah dibangun kini bisa digunakan masyarakat untuk lalu lalang,” tukasnya.
Ia berharap pengerjaan lanjutan Jalan Ampera ke depan tak lagi ada kendala. Masyarakat juga diminta agar mengerti bahwa pengerjaan jalan ini bertujuan untuk memajukan Pontianak. Utamanya memberi kenyamanan bagi masyarakat ketika berkendara. “Mudah-mudahan saja cepat selesai. Jika jadi maka Jalan Ampera akan ada dua jalur,” harap Edi.
Sementara Anggota DPRD Pontianak Bebby Nailufa menilai pembebasan lahan memang tak semudah yang dibayangkan. Butuh banyak menguras APBD jika warga masih meminta ganti rugi lahan. Kalaupun masyarakat mau merelakan lahannya, tentu harus melibatkan tokoh masyarakat setempat sebagai fasilitator.
“Karena dalam upaya pembebasan lahan ini, tak semua masyarakat mau menyerahkan lahan secara cuma-cuma,” ucapnya.
Yang terjadi di sini kata dia, karena tak semua masyarakat mau menyerahkan lahannya untuk pembangunan jalan tersebut. Itu dia katakan, karena dulu pernah turun ke lokasi saat menjaring aspirasi masyarakat.
“Masyarakat ada yang minta ganti rugi. Tapi karena zaman pak Midji tak ada proses ganti rugi lahan, makanya pembangunan ini menjadi tarik ulur,” cetusnya.
Dirinya sudah menjelaskan kepada warga, jika menunggu ganti rugi dari Pemkot maka pengerjaan jalan bakal lama selesai. Lagipula, jika hanya sebagian masyarakat yang lahannya diganti rugi, maka pemerintah tak berlaku adil.
“Kalau ujungnya juga minta ganti rugi tentulah harganya tak seperti menjual pada pihak lain. Karena lahan mau digunakan masyarakat banyak. Bagi yang memberi bakal jadi tabungan pahala buatnya dan anak cucu nanti,” tutupnya.
Laporan: Gusnadi
Editor: Arman Hairiadi
