eQuator.co.id – Jakarta—RK. Mabes Polri melalui Korps Brimob secara mendadak menetapkan status siaga satu untuk seluruh Indonesia. Dalam surat bernomor B/ND-35/X2016/Korbrimob menyebutkan dalam rangka antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka dinyatakan siaga satu untuk seluruh Indonesia.
Kemungkinan besar status siaga satu itu berhubungan dengan rencana demo besar 4 November dikombinasi dengan makin dekatnya dengan masa pilkada. Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar memebenarkan memang ada penetapan status siaga satu. Namun, status tersebut berlaku internal untuk Korps Brimob.
”Itu Internal saja,” tegasnya.
Menurutnya, penetapan status tersebut tidak perlu dikhawatirkan dan dibuat menghebohkan. Penetapan status siaga itu merupakan hal yang biasa saja. ”Ini biasa kok,” terang mantan Kapolda Banten tersebut.
Apakah penetapan status siaga satu ini akibat rencana demo pada 4 November? Dia tidak menjawabnya dengan jelas. Menurutnya, penetapan status siaga satu itu merupakan bagian dari pengamanan kegiatan masyarakat.
”Tugas saja itu kok,” jelasnya.
Sementara Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Mabes Polri Brigjen Agus Rianto mengatakan bahwa siaga satu itu ditetapkan agar memudahkan dalam kesiapan personil Brimob. ”Kalau sewaktu-waktu diperlukan saja,” ujarnya.
Sehingga, masyarakat tidak perlu khawatir terkait adanya penetapan status tersebut. Justru, masyarakat harusnya merasa lebih aman, karena personil siap untuk melakukan pengamanan. ”Ya, jangan khawatirlah,” ungkapnya.
Bagian lain, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Andrea H Poeloengan menjelaskan bahwa penetapan status siaga satu ini tentu dilakukan berdasarkan jenis dan skala ancaman yang terjadi. ”Sekaligus sebagai antisipasi kemungkinan sesuatu gangguan keamanan terjadi,” terangnya.
Soal apa ancaman yang akan terjadi, dia mengatakan bahwa semua itu tentunya hanya diketahui kepolisian. Namun, sebenarnya justru penetapan status siaga satu ini harus diapresiasi dan didukung. ”Jadinya lebih siap menghadapi apapun kan,” ungkapnya.
Sementara Pengamat Terorisme dan Intelijen Al Chaidar menuturkan bahwa status siaga satu itu kemungkinan besar berhubungan dengan demonstrasi yang akan digelar oleh ormas Islam pada 4 November mendatang. ”Mungkin karena jumlahnya yang besar, maka perlu penetapan status itu,” terangnya.
Dia memprediksi bahwa penetapan itu sama sekali berbeda dengan penetapan status siaga kali terakhir yang terjadi pasca serangan teror di jalan Thamrin. ”Kalau yang ini beda,” tuturnya.
Perlu diketahui, status siaga satu dalam kepolisian itu diartikan kesiapan dari ¾ personil untuk penempatan posisi. Biasanya, personil tidak diperbolehkan mengambil cuti bila dalam status siaga satu. Ada juga status siaga dua dan tiga yang mengartikan persiapan personil kurang dari ¾ jumlah keseluruhan personil.
Selain status siaga satu, juga terdapat status rawan. Untuk status keamanan rawan ini biasanya ditetapkan pejabat polri setingkat Kapolres. Lalu, ada juga status aman yang menunjukkan tidak adanya ancaman terhadap ketertiban masyarakat.
BOLEH DEMO ASAL SANTUN
Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin mengatakan, masalah mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah ditangani polisi. Sebagai negara hukum, pihaknya berharap masyarakat menyerahkan masalah itu kepada proses hukum yang berlaku.
“Kasusnya sedang diselidiki kepolisian. Jadi, biarkan hukum berjalan,” ujarnya saat menghadiri pembukaan Konferensi Cabang (Konfercab) XX PC NU Sidoarjo di Pondok Pesantren Bumi Sholawat, Lebo, kemarin (29/10).
Namun, lanjut dia, pihaknya tentu tidak bisa melarang warga berunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi. Sebab, unjuk rasa tidak dilarang dalam Undang-undang. Hanya, jangan sampai demontrasi itu diwarnai dengan aksi anarkistis. Harus dilakukan dengan santun. “Kan negara demokrasi, ya boleh saja masyarakat demo. Tapi, yang sopan,” katanya.
Ditanya soal keputusan PB NU yang meminta warga nahdliyin tidak ikut aksi besar-besaran pada 4 November, Kiai Ma’ruf membenarkan. ”Kalau ikut (demontrasi), yang jangan membawa-bawa atribut (NU),” ujar ulama yang juga menjabat Rais Am PB NU itu. (Jawa Pos/JPG)
