eQuator.co.id – Pontianak-RK. Peringatan hari buruh identik dengan aksi demonstrasi. Yang menyebabkan kemacetan berjam-jam. Atau mogok kerja, dan lain sejenisnya. Yang negatif. Namun tidak di Kalbar.
Namun, bukan berarti para buruh bakal duduk manis saja. Peringatan May Day yang jatuh setiap tanggal 1 Mei tersebut, pada tahun ini akan digelar secara humanis. Dengan serangkaian agenda positif. Namun tetap tidak mengabaikan keberpihakan terhadap buruh.
“Barusan kami selesai rapat bersama jajaran Polresta Pontianak soal May Day yang akan dilakukan di depan Mujahidin dirangkai dengan jalan santai termasuk pula di kabupaten/kota se Kalbar,” ujar Suherman, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kalbar, kepada Rakyat Kalbar, Minggu (29/4).
Suherman menegaskan, pada Selasa (1/5), senam dan jalan santai, inisiasi Kapolda Kalbar tersebut merupakan bentuk cinta damai para buruh terhadap tanah air. Tidak hanya itu, beberapa agenda lain juga telah dipersiapkan. Seperti bakti sosial, anjangsana ke panti asuhan, dan seminar.
“Intinya kita isi dengan yang bermanfaat. Tapi tidak mengurangi peringatan hari May Day itu sendiri,” tegasnya.
Kegiatan ini bukan tanpa alasan. 2018 merupakan tahun politik. Sehingga pihaknya tidak ingin May Day dipolitisasi pihak manapun.
“Makanya kita buat kegiatan bersifat perayaan yang kita rayakan bersama dengan happy ending,” terang Suherman.
Kendati tanpa aksi unjuk rasa, pihaknya berupaya mengakomodir kepentingan buruh dengan menyampaikan beberapa poin tuntutan. “Ada beberapa persoalan ketenagakerjaan di Kalbar belum terselesaikan, tetap akan kita suarakan terutama permasalahan di perkebunan,” tukasnya.
Tuntutan tersebut, kata dia, disampaikan langsung kepada pemerintah. Agar pengawasan dan penindakan terhadap sejumlah kasus buruh yang tidak mendapat hak-haknya, bahkan diintimidasi, bisa diatasi sesuai jalur dan mekanisme.
“Permasalahan ini akan kita sampaikan ke pihak eksekutif dan legislatif secara tertulis,” tutup Suherman.
Hal ini sejalan dengan ajakan Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri. Ia mengajak seluruh elemen pekerja/buruh untuk merayakan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2018 ini dengan riang gembira.
Berjuang dengan riang gembira itu penting agar gerakan buruh semakin optimistis dan canggih dalam merumuskan metode-metode perjuangan. Tahun ini, tagline #MayDayIsAFunDay (May Day adalah hari yang menyenangkan) disuarakan.
“Karena kalau May Day kesannya angker, serem, galau karena banyak masalah, saya khawatir gerakan buruh ini mengalami demoralisasi dan membuat buruh tidak tertarik kepada serikat pekerja/serikat buruh,” ujar Menaker, seperti dilansir JPNN (Jawa Pos Group), saat membuka gelaran kompetisi band dalam rangka menyambut May Day di Kalibatacity Square, Jakarta Selatan, Minggu (29/4).
Hanif mengimbau peringatan May Day dirayakan dengan kegiatan positif. Pemerintah pun turut menyemarakkan May Day dengan memfasilitasi sejumlah kegiatan.
Beberapa diantaranya adalah lomba memasak, buruh mengaji, lomba senam maumere, khitanan massal, lomba jalan sehat, sepeda santai, kompetisi band, dan puncak agenda yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Mei nanti adalah final liga pekerja Indonesia atau LIPESIA.
“Untuk final Liga Pekerja Indonesia puncaknya nanti 1 Mei di Gor Soemantri Brojonegoro-Kuningan,” katanya.
Apapun kegiatan pekerja/buruh dalam rangka merakayakan May Day, Menteri Hanif berharap semua berjalan dengan tertib dan aman. Termasuk bagi mereka yang memilih turun ke jalan menyuarakan aspirasi.
“Semua harus tetap saling menghormati pilihan masing-masing dalam merayakan May Day,” papar dia.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Sanggau, Konggo Tjintalong Tjondro, mengapresiasi para buruh yang akan menggelar aksi humanis pada 1 Mei. “Yang penting jangan sampai ditunggangi politik saja. Kalau mereka mau mengekspresikan aspirasinya sih, sah-sah sajalah. Tentu dengan tertib,” kata dia, Minggu (29/4).
Sebenarnya, menurut Konggo, di luar momen Hari Buruh itu, ada wadah-wadah. Hingga tingkat kabupaten. Tempat buruh menyalurkan aspirasinya.
Disinggung soal isu serbuan tenaga asing, Konggo menilai hal itu lebih banyak muatan politisnya. Sebenarnya, Perpres tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) juga sudah dikeluarkan oleh presiden sebelumnya.
“Begini sajalah, Kamu investasi di Sanggau, tentu ada hal-hal penting yang tidak dikuasai orang Indonesia. Itu saya pikir tak masalah, dan jumlahnya tidak banyak. Jangan sampai orang asing di bagian buruh kasarnya, itu yang kita tahan,” paparnya.
Imbuh dia, “Kalau buruh yang masuk ke sini, itu masih logis. Karena ada hal-hal teknis yang tidak dikuasai orang kita. Seperti di PT. Erna, kan ada orang Taiwan. Tapi kan ndak banyak, termasuk teknisi. Kalau buruh kasar tetap kita cegah. Tapi kalau menyangkut hal-hal teknis, tidak masalah.”.
Jika harus pukul rata semua tenaga kerja asing tak boleh masuk, lanjut Konggo, akan berdampak pada investasi. “Ndak ada investasi masuk, ndak akan ada lapangan kerja. Artinya ada keseimbangan, tetap kita kontrollah. Pemerintah tetap tidak membabibuta juga,” ujarnya.
Terkait kesejahteraan buruh, ia berpendapat, tahun depan pemerintah akan menetapkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Persoalannya, apakah pihak perusahaan mampu memenuhinya.
“Cuma ini kan masih dalam proses. UMK kita Sanggau ini baru 75 persen dari KHL. Artinya kita belum mampu ke KHL. Tapi tahun depan harus. Perintah undang-undang begitu. Tapi akan kita lihat lagi, mampu ndak (pengusaha, red). Kalau tidak mampu pasti ada pengurangan tenaga kerja. Susah juga. Ada PHK, kan dilema juga,” pungkas Konggo.
Laporan: Gusnadi, Kiram Akbar, JPG
Editor: Mohamad iQbaL
