eQuator – Hubungan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI saat ini sedang panas- dingin. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Pusat, Sulistiyo, dalam sambutannya pada peringatan HUT PGRI ke 70 dan Hari Guru Nasional tingkat Provinsi Kalbar, di aula Kantor Bupati Landak, Jumat (27/11).
Panas-dinginnya hubungan tersebut lantaran kebijakan dari Kemendikbud RI yang dinilai banyak kurang jelas arahnya dan tidak menyejahterakan guru. “Selama ini, kebijakan dari Kemendikbud masih belum jelas, makanya kita akan terus mengkritisi,” ujar Sulistiyo.
Satu di antaranya, pemotongan tunjangan profesi guru. “Memang banyak kritik yang kita sampaikan seperti jika guru sakit hanya satu hari, tunjangan profesinya dipotong satu bulan. Ada lagi guru yang pergi menunaikan ibadah haji, tunjangan profesinya juga dipotong,” ulasnya.
Selain itu, ia juga mengatakan, ada pihak yang tengah memecah belah guru dengan mendirikan organisasi lainnya seperti Ikatan Guru Indonesia dan Federasi Serikat Guru. “Bahkan, ada oknum pejabat dari Kemendikbud RI yang memberi support kepada organisasi tersebut,” tuding Sulistiyo.
Terhadap hal itu, ia meminta para guru tidak perlu takut dan harus terus bersatu dalam wadah PGRI. “Saya minta seluruh pengurus PGRI menguatkan kepengurusan. Guru di seluruh Indonesia harus bersatu, agar pendidikan di Indonesia semakin maju,” imbaunya.
Sementara itu, Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot dalam sambutannya mengaku miris dengan adanya guru honorer di Landak digaji sebesar Rp200 ribu hingga Rp250 ribu per bulan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Ini sangat memprihatinkan sekali. Inilah kondisi guru di Landak. Tapi dedikasi guru honor ini luar biasa jika dibandingkan dengan guru PNS,” tuturnya.
Terhadap kecilnya gaji bagi tenaga guru honorer tersebut, Bupati menaruh harapan kepada Pengurus Besar PGRI Pusat untuk menitipkan hal ini ke Presiden atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI.
“Kalau peningkatan kualitas, kita setuju para guru harus belajar. Itulah kunci untuk meningkatkan kualitas. Tapi, kalau sisi kehidupannya tidak diperhatikan, bagaimana mau meningkatkan kualitas. Saya ingin menitipkan nasib guru-guru honorer ini,” pinta Adrianus.
Persoalan lainnya, kata mantan Kepala Dinas Pendidikan Landak ini, ada guru di Landak yang mengabdi di daerah yang benar-benar terpencil justru tidak mendapat tunjangan daerah terpencil. “Daerah-daerah tersebut seperti di Kecamatan Air Besar, Kuala Behe dan Kecamatan Meranti. Hal ini tentunya mempengaruhi semangat kerja para guru-guru tersebut,” ungkapnya.
Ditemui usai upacara, Ketua PGRI Landak, Jongki mengatakan, sejumlah kegiatan digelar dalam peringatan HUT PGRI ke 70 dan peringatan Hari Guru Nasional tingkat Provinsi Kalbar ini. “Selain upacara bendera dengan Inspektur Upacara Pak Bupati Landak, diberikan juga penghargaan PGRI Award 2015 kepada Kadisdikbud Kalbar, tujuh bupati/walikota se Kalbar, tujuh Dinas Pendidikan se Kalbar, empat Kantor Kementerian Agama (Kemenag) se Kalbar, tiga pengurus PGRI se Kalbar dan delapan kelompok guru pria dan wanita,” jelasnya.
Selain itu, digelar juga lomba pidato bahasa Inggris, lomba karaoke perorangan dan lomba lagu dangdut. “Semua peserta berasal dari para guru. Kemudian, stand pameran yang diikuti sejumlah kabupaten/kota se Kalbar, Pengurus Cabang PGRI dan instansi terkait lainnya. Ada juga kegiatan ramah tamah dan konferensi kerja PGRI Kalbar,” kata Kepala Bidang (Kabid) SMP, SMA dan SMK Disdikbud Landak ini.
Sementara itu, Ketua PGRI Kalbar, Profesor Samion AR menegaskan, akan terus berjuang memperjuangkan hak-hak guru yang masih belum terpenuhi. Meski harus membutuhkan waktu panjang, atau mungkin saja tak mendapatkan apa yang diperjuangkan.
“Kewenangan memberikan hak-hak guru adalah pemerintah. Kita hanya sebagai PGRI berjuang membela untuk kepentingan guru,” terangnya.
Ditegaskan Samion, PGRI tak pernah berhenti memperjuangkan, terutama untuk Kalbar, tentang tenaga guru, kesejahteraan guru, masalah guru-guru di daerah terpencil, dan sertifikasi guru. “Kita bukan lawan pemerintah tapi kita mitra pemerintah dan mengawal guru, agar semua yang menjadi hak-hak guru bisa dihidupkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pendidikan Nasional,” jelas dia.
Meski begitu, ia mengakui masih banyak guru-guru yang mengecewakan dalam menjalankan tugasnya. Tapi, ketika guru dituntut profesional, hak-hak juga harus dipenuhi.
Laporan: Antonius
Editor: Mohamad iQbaL
