eQuator – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI akhirnya melanjutkan kasus dugaan pelanggaran etika Ketua DPR RI Setya Novanto ke tahap persidangan. Keputusan berdasarkan hasil voting di internal MKD.
Ketua MKD Surahman Hidayat menjelaskan anggota MKD menggelar voting secara terbuka dengan pilihan dua paket, yaitu Paket I dan II.
Paket I, melanjutkan persidangan dengan pengesahan jadwal persidangan dan menuntaskan verifikasi. Sedangkan Paket II, tidak melanjutkan sidang karena tidak cukup verifikasi dan alat bukti serta melanjutkan dengan verifikasi.
Setelah menjelaskan mekanisme voting tersebut, Surahman meminta semua anggota MKD yang berjumlah 17 termasuk dirinya berdiri untuk memilih paket yang disebutkan.
Hasilnya, Paket I dipilih oleh 11 orang MKD. Yaitu Junimart Girsang, M Prakosa, Akbar Faizal, Sarifuddin Sudding, Surahman Hidayat, Bakri, Marsiaman, Darizal Basir, Guntur Sasono, Acep Adang Ruhiat.
“Sedangkan paket II sebanyak 6 orang Adies Kadir, Kahar Muzakir, Ridwan Bae, Sufmi Dasco Ahmad, Supratman dan Zainut Tauhid,” kata Surahman usai Rapat Pleno MKD DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (1/12). [zul]
Muzakir Dikawal Polisi
Pemandangan berbeda terlihat dalam proses persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pasalnya, ruang mahkamah tidak cukup dikawal petugas pengamanan dalam (Pamdal) DPR tapi juga melibatkan polisi.
Bahkan, Wakil Ketua MKD Kahar Muzakir, yang kehadirannya di MKD belakangan menjadi kontroversi karena diduga ingin menganulir keputusan MKD yang telah menetapkan perkara Ketua DPR Setya Novanto dilanjutkan ke persidangan, juga dikawal ketat aparat kepolisian.
Ini terlihat ketika Kahar, yang dikenal sebagai orang dekat Setya Novanto di Partai Golkar, dikawal sekitar 6 orang brimob dan Pamobvit Polri saat berada di luar ruang sidang.
Sejauh ini pimpinan MKD belum ada yang bisa dikonfirmasi soal pengetatan pengamanan ruang sidang MKD. Termasuk penempatan polisi di depan ruang sidang dan mengawal pimpinan. Apalagi, yang mendapat pengawalan hanya Kahar sendiri.(fat/jpnn)
