eQuator.co.id – Pontianak-RK. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Pontianak yang membuka ruang bagi publik untuk memaparkan, menelaah, memberi masukan, mengkoreksi atau mengkritisi Rancangan APBD
Kota Pontianak 2017. Pasalnya, kebanyakan jangankan membedah, untuk mendapatkan naskah jadi APBD saja sulitnya bukan main.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo mengatakan, beberapa rekan-rekannya di daerah lain, mesti berjuang lebih keras untuk bisa melihat apa saja yang disepakati oleh Wali Kota bersama DPRD di dalam APBD. Sehingga, ia menilai Kota Pontianak relatif unik, kepala daerahnya sangat terbuka.
“Kami di daerah-daerah, membantu teman-teman untuk mendorong ini, sampai berdarah-darah untuk atau supaya kepala daerahnya terbuka. Nah, di sini kalau tidak dimanfaatkan untuk terlibat lebih aktif, sayang,” terangnya saat menjadi sumber dalam Seminar Bedah Rancangan APBD Kota Pontianak tahun 2017, Rabu (2/11) di ruang Amphitheater Fakultas Kedokteran Untan Pontianak.
Menurut Adnan, idealnya segala sesuatu usaha atau kegiatan yang dibiayai oleh atau menggunakan uang publik, harus diketahui publik. Maka, publik Pontianak seharusnya menaruh perhatian yang besar terhadap arah pembangunan kotanya. Sehingga ke depan dia berharap, RAPBD tidak hanya dibedah oleh kalangan akademisi atau para pakar, tapi melibatkan semua unsur masyarakat di Kota Pontianak.
“Saya kira perlu menjadi catatan kita semua, sehingga ke depan saya kira yang bedah anggaran ini adalah mahasiswa, kelompok-kelompok masyarakat yang berada di kota Pontianak, itu lebih mencerminkan,” imbuhnya.
Senada disampaikan Ekonom senior Institute dari Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri. Dia berharap tradisi ini terus dipertahankan, terlebih bagi kepala-kepala daerah penerus.
“Prinsipnya keterbukaan, transparansi melibatkan partisipasi. Semangatnya yang kita dukung, menerima masukan dari berbagai kalangan sebelum APBD diketok. Itu yang saya hargai,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Pontianak H Sutarmidji SH MHum menyampaikan bahwa kegiatan bedah RAPBD memang sudah menjadi kegiatan rutin tahunan pemerintahannya sebelum dibahas dan disahkan bersama DPRD. Bedah RAPBD ini sebagai bentuk transparansi tata kelola keuangan Kota Pontianak.
“Ke depan saya sependapat dengan Pak Topan dari ICW, untuk lebih banyak masyarakat, mahasiswa (yang membedah), karena mereka yang lebih banyak merasakannya itu. Dari Pak Faisal tadi juga bagus, memberikan pemikiran-pemikiran untuk kita berinovasi,” tuturnya.
Draft RAPBD Kota Pontianak 2017 totalnya Rp1,47 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp412,5 miliar, dana perimbangan Rp887,3 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp172,8 miliar. Kemudian untuk belanja langsung (belanja untuk pembangunan) sebesar Rp667,8 miliar dan belanja tidak langsung (belanja pegawai) sebesar Rp766,7 miliar.
Laporan: Fikri Akbar
Editor: Arman Hairiadi
