eQuator.co.id – Mempawah-RK. Mempawah merupakan tempat pelaksanaan agenda terakhir lawatan tiga hari Presiden Joko Widodo di Kalbar. Sabtu (18/3), ia mendatangi Pantai Kijing sebelum menuju Jungkat untuk meresmikan delapan Mobile Power Plant (MPP) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) berkapasitas 500 Megawatt (MW).
Delapan MPP ini disebar di delapan provinsi se-Indonesia. Jungkat dipilih sebagai lokasi peresmiannya. Selain itu, presiden juga meresmikan sembilan infrastruktur kelistrikan di Kalbar yang dibangun oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Jokowi tiba di Jungkat pukul 12.15. Mantan Wali Kota Solo itu mengenakan kemeja putihnya, datang ditemani Nyonya Iriana Joko Widodo serta sejumlah menteri di Kabinet Kerja.
Peresmian MPP di Jungkat ini ditandai sirene yang dibunyikan oleh presiden. Saat itu, ia didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur Kalbar Cornelis, dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.
Jokowi mengatakan, MPP merupakan realisasi target program listrik 35 ribu watt secara nasional. Pembangunan MPP juga sebagai solusi kebutuhan masyarakat untuk menggugah peningkatan ekonomi.
“Bagaimana investor mau masuk, kalau listrik tidak ada,” tuturnya.
Menteri ESDM Ignatius Jonan pun mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Cornelis yang sudah banyak membantu sehingga proyek MPP di Kalbar cepat diselesaikan. “Sehingga bisa segera dioperasikan,” terangnya.
Sementara itu, Direktur Utama PLN, Sofyan Basri menjabarkan, pembangunan pembangkit berhasil diselesaikan melalui bantuan Bright PLN Batam. Waktunya enam bulan sejak groundbreaking oleh Presiden Jokowi pada semester awal 2016 lalu.
Keseluruhan proyek tersebut menelan biaya lebih dari Rp8 triliun. Peresmian delapan unit PLTG ini disebutnya sebagai bukti PLN berkomitmen mempercepat program 35.000 MW dalam peningkatan ratio elektrifikasi tanah air sebesar 99,7 % pada 2019.
“Kami berharap dengan adanya delapan tambahan MPP tersebar berkapasitas total 500 MW, bisa menambah keandalan sistem kelistrikan terutama di NTB, Sumatera Utara, Lampung, Bangka Belitung, Pekanbaru Riau serta Kalimantan Barat,” tutur Sofyan.
Senada dengan presiden, menurut dia, ketersediaan energi listrik sangat strategis. Berdampak besar pada perkembangan investasi daerah dan perekonomian masyarakat.
Delapan PLTG yang diresmikan adalah MPP Jeranjang- Lombok dengan kapasitas 2 x 25 MW yang telah beroperasi sejak 27 Juli 2016. Kedua, MPP Air Anyir- Bangka dengan kapasitas 2×25 MW beroperasi sejak 13 September 2016.
Ketiga, MPP Tarahan – Lampung 4×25 MW beroperasi sejak 29 September 2016. Keempat, MPP Nias 1×25 MW beroperasi pada 31 Oktober 2016. Kelima, MPP Balai Pungut-Riau dengan kapasitas 3×25 MW beroperasi sejak 13 November 2016.
Enam, MPP Suge- Belitung 1×25 MW mulai beroperasi pada 22 November 2016. Ketujuh, MPP Paya Pasir-Medan berkapasitas 3×25 MW beroperasi 9 Desember 2016. Delapan, MPP Pontianak kapasitas 4×25 MW beroperasi pada 8 November 2016.
ANTARA PANCASILA DAN
MAKANAN KHAS KALBAR
Sebelum peresmian tersebut, Jokowi meninjau Pantai Kijing yang akan dibangun pelabuhan internasional. Sejak pukul 06.00, warga setempat sudah memenuhi pantai itu. Dalam agenda kunjungan kerjanya, presiden memang melakukan penyerahan secara simbolis kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kabupaten Mempawah.
Pada 09.30, rombongan presiden tiba di Pantai Kijing dari Kota Singkawang dengan iring-iringan mobil yang dikawal ketat Polisi dan TNI serta Paspampres. Mereka disambut ratusan masyarakat.
Rangkaian kegiatan di Pantai Kijing ini tak berlangsung lama. Hanya sekitar sejam saja.
Jokowi langsung membagikan kartu sakti yang merupakan program kerja dirinya. Mulai dari Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), hingga Program Makanan Tambahan (PMT).
“Hati-hati, uang ini bukan untuk beli pulsa dan rokok. Kalau ketahuan nanti dicabut,” sebut Jokowi, di hadapan perwakilan warga yang menerima bantuan sosial tersebut, di Pantai Kijing, Sungai Kunyit, Mempawah.
Dan seperti pada kunjungan-kunjungan lainnya, presiden selalu membawa buah tangan, hadiah sepeda bagi masyarakat yang dapat menjawab pertanyaannya. Warga yang hadir hampir semua menunjuk tangan, pengin mendapat hadiah dari kuis tersebut.
Hanya saja, ada satu momen yang menggelitik (sekaligus mengejutkan) ketika Jokowi menunjuk seorang ibu rumah tangga untuk ikut kuis. Dengan bersemangat, Ibu Hela maju ke hadapan seluruh tamu yang hadir. Termasuk Bupati Mempawah, Ria Norsan.
Saat diminta menyebutkan isi Pancasila, Ibu Hela yang berdomisili di Sungai Kunyit Hulu tersebut tidak bisa menjawab. Ia meminta pertanyaan diganti. Sontak seluruh audiens yang hadir pecah tawanya.
“Tak bise pak, yang lain jak. Ini kan kesempatan bise ketemu bapak,” ujar Ibu Hela.
“Tak bise? Disuruh Pancasila kok malah disuruh lain aja. Ya sudah, sebutkan makanan khas Kalimantan,” timpal Jokowi, tersenyum.
“Tempoyak, asam pedas, cencalok, bubur pedas,” jawab Hela.
MINTA PEMDA
RESPONS CEPAT
Sementara itu, Program Keluarga Harapan (PKH) Non Tunai kini menjangkau Perbatasan RI-Malaysia. Sedikitnya 16.957 keluarga di Kalbar telah menerima bantuan sosial (Bansos) yang memanfaatkan teknologi perbankan ini. Total yang disalurkan mencapai Rp32 miliar.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan ada delapan kecamatan di wilayah perbatasan RI- Malaysia yang menjadi lokasi pencairan PKH Non Tunai dalam kunjungan kerja presiden ke Kalbar kali ini. Delapan kecamatan itu masing-masing masuk dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu (3 Kecamatan), Sambas (2 Kecamatan), dan Mempawah (3 Kecamatan).
Diterangkan Khofifah, dari 172 kecamatan di 14 kabupaten/kota di Kalbar yang menjadi sasaran PKH, sudah 24 kecamatan yang mengintegrasikan penyaluran Bansos secara nontunai. Sedangkan, secara keseluruhan, nilai total Bansos untuk Kalbar yang disalurkan pemerintah melalui Kementerian Sosial senilai Rp464,9 miliar. Yang terdiri dari Bansos PKH, beras sejahtera, Bansos lanjut usia, Bansos disabilitas, dan hibah dalam negeri.
“Ini bagian dari upaya pemerataan jangkauan Bansos nontunai sesuai strategi nasional keuangan inklusif. Jadi tidak hanya di wilayah perkotaan saja, namun hingga wilayah perbatasan,” ungkapnya.
Khusus untuk PKH 2017, lanjut dia, baik KPM maupun dana yang digelontorkan untuk Kalbar meningkat tajam dibandingkan tahun 2016. Bila sebelumnya total PKH hanya Rp97,9 miliar dengan jangkauan sebanyak 46.478 KPM, maka pada 2017 jumlahnya meningkat menjadi Rp156,6 miliar dan menjangkau lebih dari 82.897 KPM.
“Harapannya, semakin luas jangkauan penerima Bansos maka semakin mempercepat pula upaya penurunan kemiskinan di Indonesia,” terang Khofifah.
Selain itu, Legislator PKB tersebut meminta pemerintah daerah lebih agresif dalam melakukan penyisiran guna mengetahui keberadaan warga yang berhak atau eligible menerima perlindungan sosial berupa bantuan sosial (bansos). “Harus memastikan setiap anak dan warga kurang mampu di wilayahnya terdata dan mendapatkan perlindungan sosial,” pintanya.
Ia menegaskan, setiap anak dan warga kurang mampu berhak mendapatkan perlindungan sosial. Khofifah mencontohkan, untuk KIS diberikan kepada keluarga kurang mampu agar bisa mengakses layanan kesehatan.
Sedangkan, bantuan Rastra agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar pangan, yaitu beras sebagai makanan pokok. Selanjutnya, untuk PKH diberikan kepada warga kurang mampu dengan basis keluarga, dan KIP diperuntukkan bagi anak dari keluarga kurang mampu yang berusia 6-21 tahun atau usia sekolah.
Karena itu, lanjut Khofifah, diperlukan respon cepat pemerintah daerah manakala didapati ada warganya yang berada di bawah garis kemiskinan namun “terlewat” dalam penyaluran program bansos pemerintah.
Ditambahkan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat. Kata dia, meskipun infrastruktur di wilayah perbatasan masih sangat terbatas namun bukan berarti bansos non tunai sulit direalisasikan. Hal ini berkat kerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara).
“Khusus wilayah perbatasan kami (Kemensos-red) bekerja sama dengan BRI memanfaatkan fasilitas “Teras Keliling BRI”. Layanan mobile ini sangat memudahkan KPM selain keberadaan ATM di wilayah perkotaan dan fasilitas umum,” ungkapnya.
Untuk diketahui, pada tahun 2016, bansos PKH mulai disalurkan nontunai kepada 1,2 juta KPM. Pada tahun 2017, jumlahnya ditambah sebanyak 1,8 juta KPM sehingga total penerima bansos PKH Non Tunai tahun ini mencapai 3 juta KPM.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Puan Maharani menjelaskan, pembagian KIP di Mempawah kepada 1.018 siswa. “Untuk SD mendapatkan 450 ribu, SMP 750 ribu, SMA 1 juta Rupiah. Setiap tahunnya,” ujar Puan.
Pemerintah Pusat juga memberikan program makanan tambahan di Kabupaten Mempawah sebanyak 1 ton bantuan makanan. “Untuk KIS di Kabupaten Mempawah sebanyak 8.900 orang yang mendapatkannya,” tutur dia.
Ia mengingatkan kepada masyarakat dan siswa yang mendapat kartu sakti untuk menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Seperti KIS digunakan untuk kesehatan dan KIP digunakan untuk kebutuhan anak-anak dalam bersekolah.
Laporan: Deska Irnansyafara, Ari Sandy
Editor: Mohamad iQbaL
